Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Gubernur Provinsi Lampung Muhammad Ridho Ficardo segera menerbitkan Surat Edaran yang meminta seluruh pemerintah daerah agar menyisihkan dana APBD yang diperoleh dari pos Belanja Tidak Terduga untuk dialihkan menjadi kegiatan bantuan khusus penanganan bencana Tsunami Selat Sunda wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan.
Hal itu diungkapkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat Pembahasan Bantuan Bencana Tsunami, di Ruang Rapat Badan Keuangan Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Senin (31/12/2018).
"Bantuan keuangan tersebut sebagai bentuk solidaritas untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Anggarannya dibebankan kepada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Besaran dananya tidak ditentukan, akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah," ujar Hamartoni.
Adapun yang menjadi Dasar hukum penggunaan anggaran di APBD untuk penanganan bencana sudah tersedia di Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Aturan lain yang memayungi anggaran tersebut, yakni Permendagri Nomor: 21 tahun 2011 dan Permendagri 134/2017 yang mengatur teknis penggunaan anggaran untuk penanganan bencana.
Masih dalam status tanggap darurat tsunami
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto mengungkapkan, hingga 5 Januari 2019, kondisi Gunung Anak Krakatau (GAK) masih dalam status tanggap darurat tsunami Lampung.
Hingga saat ini, korban meninggal akibat tsunami di Lampung sebanyak 118, 8 orang hilang, dan 5.269 orang mengalami luka-luka.
"Sebanyak 710 rumah mengalami kerusakan, 544 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 96 rumah rusak ringan," ujarnya.
Pemkab Lampung Selatan membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar lebih untuk pembangunan Huntara (Hunian Sementara) bagi 544 rumah yang mengalami rusak berat. Lokasi nya disekitar eks Hotel 56.
"Estimasi biayanya Rp10 miliar dengam dana Rp20 juta per unit,” ujar Supriyanto pula.
Ia menyarankan, agar bantuan yang disalurkan dalam bentuk dana uang karena untuk bantuan logistik jumlahnya sudah tercukupi.
"Alhamdulilah bantuan terus mengalir dari berbagai pihak khususnya dalm bentuk kebutuhan pokok, sandang pangan, dan obat-obatan," tuturnya.
Masih trauma berat
Supriyanto menambahkan bahwa kondisi korban bencana tsunami Selat Sunda khususnya di Lampung Selatan masih mengalami trauma berat.
Para korban memilih tinggal di dataran tinggi meskipun harus tidur di bawah tenda sederhana yang terbuat dari terpal seadanya.
"Mereka masih trauma, sulit untuk memberikan pengertian kepada masyarakat kondisi sudah aman, karena masyarakat taunya jika sebelum tsunami datang akan terjadi gempa, namun ini tidak demikian," ujarnya.
Saat ini, guna memperlancar lalu lintas penyaluran bantuan sejumlah pihak membersihkan puing-puing. Jalur akan dibuat satu arah, masuk Kalianda keluar di Gayam. Waktunya pukul 08.00-11.00 WIB seluruh kendaraan tidak ada yang boleh masuk kecuali para pekerja.
Jalur akan kembali dibuka normal pada pukul 11.00-14.00, dan akan ditutup kembali pada pukul 14.00-17.00. Jam 17.00 ke atas akan dibuka kembali. Semuanya dalam satu arah.
"Bantuan ini akan dihimpun pos utama di Rumah Dinas Bupati untuk kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat. Logistik yang dikiirim ke dapur-dapur umum akan diberangkan sebelum jam 8 atau jam 11 sebelum dibuka," ujar Supriyanto. (RLs/Humas Prov Lampung/ANT-BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal itu diungkapkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat Pembahasan Bantuan Bencana Tsunami, di Ruang Rapat Badan Keuangan Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Senin (31/12/2018).
"Bantuan keuangan tersebut sebagai bentuk solidaritas untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Anggarannya dibebankan kepada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Besaran dananya tidak ditentukan, akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah," ujar Hamartoni.
Adapun yang menjadi Dasar hukum penggunaan anggaran di APBD untuk penanganan bencana sudah tersedia di Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Aturan lain yang memayungi anggaran tersebut, yakni Permendagri Nomor: 21 tahun 2011 dan Permendagri 134/2017 yang mengatur teknis penggunaan anggaran untuk penanganan bencana.
Masih dalam status tanggap darurat tsunami
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto mengungkapkan, hingga 5 Januari 2019, kondisi Gunung Anak Krakatau (GAK) masih dalam status tanggap darurat tsunami Lampung.
Hingga saat ini, korban meninggal akibat tsunami di Lampung sebanyak 118, 8 orang hilang, dan 5.269 orang mengalami luka-luka.
"Sebanyak 710 rumah mengalami kerusakan, 544 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 96 rumah rusak ringan," ujarnya.
Pemkab Lampung Selatan membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar lebih untuk pembangunan Huntara (Hunian Sementara) bagi 544 rumah yang mengalami rusak berat. Lokasi nya disekitar eks Hotel 56.
"Estimasi biayanya Rp10 miliar dengam dana Rp20 juta per unit,” ujar Supriyanto pula.
Ia menyarankan, agar bantuan yang disalurkan dalam bentuk dana uang karena untuk bantuan logistik jumlahnya sudah tercukupi.
"Alhamdulilah bantuan terus mengalir dari berbagai pihak khususnya dalm bentuk kebutuhan pokok, sandang pangan, dan obat-obatan," tuturnya.
Masih trauma berat
Supriyanto menambahkan bahwa kondisi korban bencana tsunami Selat Sunda khususnya di Lampung Selatan masih mengalami trauma berat.
Para korban memilih tinggal di dataran tinggi meskipun harus tidur di bawah tenda sederhana yang terbuat dari terpal seadanya.
"Mereka masih trauma, sulit untuk memberikan pengertian kepada masyarakat kondisi sudah aman, karena masyarakat taunya jika sebelum tsunami datang akan terjadi gempa, namun ini tidak demikian," ujarnya.
Saat ini, guna memperlancar lalu lintas penyaluran bantuan sejumlah pihak membersihkan puing-puing. Jalur akan dibuat satu arah, masuk Kalianda keluar di Gayam. Waktunya pukul 08.00-11.00 WIB seluruh kendaraan tidak ada yang boleh masuk kecuali para pekerja.
Jalur akan kembali dibuka normal pada pukul 11.00-14.00, dan akan ditutup kembali pada pukul 14.00-17.00. Jam 17.00 ke atas akan dibuka kembali. Semuanya dalam satu arah.
"Bantuan ini akan dihimpun pos utama di Rumah Dinas Bupati untuk kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat. Logistik yang dikiirim ke dapur-dapur umum akan diberangkan sebelum jam 8 atau jam 11 sebelum dibuka," ujar Supriyanto. (RLs/Humas Prov Lampung/ANT-BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018