Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Harga sawit yang terus-menerus terpuruk dalam kancah perdagangan internasional menjadi salah satu sumber keresahan Jokowi.
Bagaimana tidak, Presiden RI ke-7 itu jelas tak bisa menutup mata membiarkan persoalan itu menggerus popularitasnya di kalangan petani sawit yang semestinya menjadi lumbung suara pada Pilpres 2019.
Bahkan hal itu telah disadari benar sudah menurunkan elektabilitasnya secara sementara misalnya di Sumatera Selatan di kampung-kampung petani sawit di wilayah OKU dan sekitarnya.
Jokowi sudah mencatat dari survei terakhir yang dilakukan timnya, di Sumsel suara yang memilihnya hanya 37 persen yang disadarinya lantaran citra pemerintahannya yang dianggap belum memihak petani sawit.
Presiden menolak untuk tinggal diam, ia pun mencari cara untuk bisa menemukan solusi ambruknya harga sawit di pasar dunia.
Sawit dan karet diakui mantan gubernur DKI itu sebagai dua problem besar di Sumatera.
Namun ia menegaskan bahwa urusan sawit dan CPO ini bukan urusan mudah.
Ia menambahkan sudah empat tahun ini pemerintahannya berupaya mengurus dan melobi Uni Eropa agar produk sawit Indonesia tidak dicegat sehingga bisa masuk ke pasar kawasan tersebut.
Jokowi kemudian menemukan fakta bahwa persoalan sawit adalah masalah perang dagang dan bisnis yang kompleks dan rumit.
Sawit selama bertahun-tahun silam dijebak dalam kampanye hitam yang tak berkesudahan membuatnya tak bisa menembus pasar Eropa dengan leluasa.
Usut punya usut, negara-negara di kawasan itu mengembangkan bahan baku lain seperti minyak biji bunga matahari, canola, kedelai, jagung, dan lain-lain untuk menyaingi popularitas sawit.
Presiden Jokowi tak kehilangan semangat untuk terus mengirimkan tim pelobi ke Uni Eropa agar sawit Indonesia bisa diterima di kawasan itu, meski beberapa kali kembali tanpa hasil sebagaimana yang diharapkan.
Curhat petani
Sulit bagi Jokowi untuk tinggal diam, bukan melulu karena kepentingan politik atau keinginannya agar terpilih kembali pada periode berikutnya sebagai Presiden RI.
Dalam beberapa kali kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi selalu mendapati curahan hati (curhat) petani sawit yang mengeluhkan suramnya masa depan mereka lantaran harga sawit yang begitu rendah.
Saat kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke Palembang, Sumatera Selatan, misalnya, sejumlah petani sawit mengeluhkan keinginan mereka agar Pemerintahan Jokowi menemukan solusi bagi persoalan yang mereka hadapi.
Presiden Jokowi pun menjelaskan betapa persoalan sawit tidak bisa diatasi dengan intervensi kebijakan pemerintahan domestik.
Sebab sawit merupakan komoditas perdagangan internasional yang harganya mengikuti mekanisme yang berlaku di pasar dunia.
Namun ia menegaskan rezimnya tak pernah tinggal diam mendapati persoalan tersebut sudah menyeret petani-petani sawit ke jurang kerugian yang memiskinkan.
Presiden Jokowi mengaku sudah secara khusus menemui Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang untuk meminta tambahan kuota impor sawit dari negara itu ke Indonesia.
Tiongkok pun setuju untuk menambah kuota hingga 500.000 ton. Hanya saja angka sebesar itu belum juga mampu mempengaruhi serapan dan harga sawit Indonesia di pasar dunia.
Presiden mengatakan kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia berada pada posisi yang sangat besar dengan luasan 13 juta hektare atau peringkat satu di dunia.
Sementara produksinya setiap tahun 42 juta ton, sebuah angka yang amat besar dimana jika diangkut menggunakan truk berarti membutuhkan sekitar 10 juta unit truk.
Mandatori biodiesel
Indonesia saat ini bersaing dengan Malaysia dan Thailand dalam hal pasar sawit namun tetap saja Indonesia merupakan produsen sawit terbesar.
Oleh sebab itu Presiden menegaskan bahwa mengendalikan hal ini tidak mudah.
Ia terus saja mencari cara di antaranya di dalam negeri sejak 1 September 2018, pemerintah menerapkan kebijakan perluasan mandatori biodiesel 20 persen (B20) untuk menyerap kelebihan pasokan CPO.
Meskipun, menurut Kepala Negara, kebijakan perluasan mandatori B20 itu memerlukan waktu sekitar satu tahun sejak diterapkan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan.
Melalui kebijakan tersebut, diharapkan harga sawit perlahan akan terdongkrak naik seiring dengan kesejahteraan petani-petaninya.
Presiden memang senantiasa menegaskan tidak mudah menyelesaikan hal seperti ini karena menyangkut produksi yang sangat besar namun ia berjanji Pemerintah akan mengupayakan berbagai hal agar persoalan tersebut dapat teratasi dengan baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Darmin Nasution, mengatakan pemerintah berupaya keras mencari solusi persoalan harga sawit.
Untuk jangka pendek Pemerintah telah resmi menghapus pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari sebelumnya 50 dolar AS perton lantaran harga sedang anjlok.
Ia menjelaskan, keputusan penghapusan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya itu lantaran harga di pasar internasional anjlok ke level 420 dolar AS perton. Padahal beberapa hari sebelumnya, harga CPO masih pada kisaran 530 dolar AS perton.
Upaya itu dilakukan semata untuk menyelamatkan harga CPO Indonesia yang terus saja anjlok dan merugikan petani.
Memang petani menanti janji Presiden Jokowi menjelang akhir periode Pemerintahannya pada 2019, sebelum Pilpres digelar. (ANT/BPJ).
Editor Berta: A.F. Firman.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Bagaimana tidak, Presiden RI ke-7 itu jelas tak bisa menutup mata membiarkan persoalan itu menggerus popularitasnya di kalangan petani sawit yang semestinya menjadi lumbung suara pada Pilpres 2019.
Bahkan hal itu telah disadari benar sudah menurunkan elektabilitasnya secara sementara misalnya di Sumatera Selatan di kampung-kampung petani sawit di wilayah OKU dan sekitarnya.
Jokowi sudah mencatat dari survei terakhir yang dilakukan timnya, di Sumsel suara yang memilihnya hanya 37 persen yang disadarinya lantaran citra pemerintahannya yang dianggap belum memihak petani sawit.
Presiden menolak untuk tinggal diam, ia pun mencari cara untuk bisa menemukan solusi ambruknya harga sawit di pasar dunia.
Sawit dan karet diakui mantan gubernur DKI itu sebagai dua problem besar di Sumatera.
Namun ia menegaskan bahwa urusan sawit dan CPO ini bukan urusan mudah.
Ia menambahkan sudah empat tahun ini pemerintahannya berupaya mengurus dan melobi Uni Eropa agar produk sawit Indonesia tidak dicegat sehingga bisa masuk ke pasar kawasan tersebut.
Jokowi kemudian menemukan fakta bahwa persoalan sawit adalah masalah perang dagang dan bisnis yang kompleks dan rumit.
Sawit selama bertahun-tahun silam dijebak dalam kampanye hitam yang tak berkesudahan membuatnya tak bisa menembus pasar Eropa dengan leluasa.
Usut punya usut, negara-negara di kawasan itu mengembangkan bahan baku lain seperti minyak biji bunga matahari, canola, kedelai, jagung, dan lain-lain untuk menyaingi popularitas sawit.
Presiden Jokowi tak kehilangan semangat untuk terus mengirimkan tim pelobi ke Uni Eropa agar sawit Indonesia bisa diterima di kawasan itu, meski beberapa kali kembali tanpa hasil sebagaimana yang diharapkan.
Curhat petani
Sulit bagi Jokowi untuk tinggal diam, bukan melulu karena kepentingan politik atau keinginannya agar terpilih kembali pada periode berikutnya sebagai Presiden RI.
Dalam beberapa kali kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi selalu mendapati curahan hati (curhat) petani sawit yang mengeluhkan suramnya masa depan mereka lantaran harga sawit yang begitu rendah.
Saat kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke Palembang, Sumatera Selatan, misalnya, sejumlah petani sawit mengeluhkan keinginan mereka agar Pemerintahan Jokowi menemukan solusi bagi persoalan yang mereka hadapi.
Presiden Jokowi pun menjelaskan betapa persoalan sawit tidak bisa diatasi dengan intervensi kebijakan pemerintahan domestik.
Sebab sawit merupakan komoditas perdagangan internasional yang harganya mengikuti mekanisme yang berlaku di pasar dunia.
Namun ia menegaskan rezimnya tak pernah tinggal diam mendapati persoalan tersebut sudah menyeret petani-petani sawit ke jurang kerugian yang memiskinkan.
Presiden Jokowi mengaku sudah secara khusus menemui Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang untuk meminta tambahan kuota impor sawit dari negara itu ke Indonesia.
Tiongkok pun setuju untuk menambah kuota hingga 500.000 ton. Hanya saja angka sebesar itu belum juga mampu mempengaruhi serapan dan harga sawit Indonesia di pasar dunia.
Presiden mengatakan kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia berada pada posisi yang sangat besar dengan luasan 13 juta hektare atau peringkat satu di dunia.
Sementara produksinya setiap tahun 42 juta ton, sebuah angka yang amat besar dimana jika diangkut menggunakan truk berarti membutuhkan sekitar 10 juta unit truk.
Mandatori biodiesel
Indonesia saat ini bersaing dengan Malaysia dan Thailand dalam hal pasar sawit namun tetap saja Indonesia merupakan produsen sawit terbesar.
Oleh sebab itu Presiden menegaskan bahwa mengendalikan hal ini tidak mudah.
Ia terus saja mencari cara di antaranya di dalam negeri sejak 1 September 2018, pemerintah menerapkan kebijakan perluasan mandatori biodiesel 20 persen (B20) untuk menyerap kelebihan pasokan CPO.
Meskipun, menurut Kepala Negara, kebijakan perluasan mandatori B20 itu memerlukan waktu sekitar satu tahun sejak diterapkan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan.
Melalui kebijakan tersebut, diharapkan harga sawit perlahan akan terdongkrak naik seiring dengan kesejahteraan petani-petaninya.
Presiden memang senantiasa menegaskan tidak mudah menyelesaikan hal seperti ini karena menyangkut produksi yang sangat besar namun ia berjanji Pemerintah akan mengupayakan berbagai hal agar persoalan tersebut dapat teratasi dengan baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Darmin Nasution, mengatakan pemerintah berupaya keras mencari solusi persoalan harga sawit.
Untuk jangka pendek Pemerintah telah resmi menghapus pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari sebelumnya 50 dolar AS perton lantaran harga sedang anjlok.
Ia menjelaskan, keputusan penghapusan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya itu lantaran harga di pasar internasional anjlok ke level 420 dolar AS perton. Padahal beberapa hari sebelumnya, harga CPO masih pada kisaran 530 dolar AS perton.
Upaya itu dilakukan semata untuk menyelamatkan harga CPO Indonesia yang terus saja anjlok dan merugikan petani.
Memang petani menanti janji Presiden Jokowi menjelang akhir periode Pemerintahannya pada 2019, sebelum Pilpres digelar. (ANT/BPJ).
Editor Berta: A.F. Firman.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018