Cikarang (Antaranews Megapolitan) - Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dikdik Setiadi mengatakan penyerapan anggaran pada sejumlah dinas baru 48,9 persen, padahal tersisa waktu dua bulan November-Desember 2018.
"Untuk saat ini masih berjalan 48,9 persen kegiatan atau sebesar Rp2,9 triliun dari total Rp6 triliun, itu dikarenakan adanya operasi tangkap tangan oleh KPK," katanya di Cikarang, Kamis.
Menurut dia dengan adanya minimnya penyerapan tersebut maka akan melakukan rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Diminta pada Desember 2018 proses penyerapan anggaran sudah harus maksimal. Pasalnya terdapat 10 SKPD yang memiliki anggaran cukup besar.
"Sudah sering kita ingatkan agar serapan anggaran ini bisa maksimal. Kita belum tahu alasannya apa dan untuk saat ini persoalan tersebut blsa dItanyakan Iangsung ke SKPD terkait," katanya.
Itu antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Bagian Umum, Dinas Pendidlkan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.
Dan anggaran yang belum dilakukan penyerapan maksimal berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
Ia menambahkan untuk kegiatan dalam bentuk fisik ada kemungkinan kontraktor yang sudah memenangkan lelang belum melakukan penagihan ke dinas yang bersangkutan.
"Itu membuat anggaran di SKPD belum terserap sepenuhnya. Sehingga masih menggantung," katanya.
Oleh sebab itu maka meminta kepada SKPD untuk segera menjalankan kegiatannya sehingga pada akhir tahun dapat terserap secara penuh dan tidak terjadi sisa anggaran (Silpa).
Lanjut Dikdik menjelaskan dalam upaya ini terus melakukan koordinasi dengan mendengarkan keluhan dari dinas terkait penyerapan anggaran.
Selain itu juga melakukan pengecekan maupun pengawasan agar itu dapat berjalan sesuai rencana. Dan meminta masyarakat tidak hanya melihat realisasi penyerapan anggaran pada saat ini saja. Pasalnya, masih ada waktu satu bulan Iebih hingga tutup tahun anggaran.
"Biasanya memang di akhir tahun. Kalau akhir tahun 2017 lalu penyerapannya mencapai 84,6 persen dan memang banyaknya di injury time (akhir tahun)," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Untuk saat ini masih berjalan 48,9 persen kegiatan atau sebesar Rp2,9 triliun dari total Rp6 triliun, itu dikarenakan adanya operasi tangkap tangan oleh KPK," katanya di Cikarang, Kamis.
Menurut dia dengan adanya minimnya penyerapan tersebut maka akan melakukan rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Diminta pada Desember 2018 proses penyerapan anggaran sudah harus maksimal. Pasalnya terdapat 10 SKPD yang memiliki anggaran cukup besar.
"Sudah sering kita ingatkan agar serapan anggaran ini bisa maksimal. Kita belum tahu alasannya apa dan untuk saat ini persoalan tersebut blsa dItanyakan Iangsung ke SKPD terkait," katanya.
Itu antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Bagian Umum, Dinas Pendidlkan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.
Dan anggaran yang belum dilakukan penyerapan maksimal berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
Ia menambahkan untuk kegiatan dalam bentuk fisik ada kemungkinan kontraktor yang sudah memenangkan lelang belum melakukan penagihan ke dinas yang bersangkutan.
"Itu membuat anggaran di SKPD belum terserap sepenuhnya. Sehingga masih menggantung," katanya.
Oleh sebab itu maka meminta kepada SKPD untuk segera menjalankan kegiatannya sehingga pada akhir tahun dapat terserap secara penuh dan tidak terjadi sisa anggaran (Silpa).
Lanjut Dikdik menjelaskan dalam upaya ini terus melakukan koordinasi dengan mendengarkan keluhan dari dinas terkait penyerapan anggaran.
Selain itu juga melakukan pengecekan maupun pengawasan agar itu dapat berjalan sesuai rencana. Dan meminta masyarakat tidak hanya melihat realisasi penyerapan anggaran pada saat ini saja. Pasalnya, masih ada waktu satu bulan Iebih hingga tutup tahun anggaran.
"Biasanya memang di akhir tahun. Kalau akhir tahun 2017 lalu penyerapannya mencapai 84,6 persen dan memang banyaknya di injury time (akhir tahun)," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018