Sukabumi (Antaranews Megapolitan) - Bupati Sukabumi Marwan Hamami meminta pemerintah pusat melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise memperpanjang moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.
"Moratorium ini seharusnya diperpanjang khususnya untuk tenaga kerja wanita (TKW) agar perempuan tidak lagi bekerja di luar negeri tetapi bisa memberdayakan diri di Sukabumi, karena daerah ini punya potensi," katanya saat mendampingi Menteri PPPA Yohana Yembise di Sukabumi, Rabu.
Menurutnya, moratorium ini sangat penting bagi Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk menekan jumlah TKW yang berangkat ke berbagai negara mencari nafkah di negara tempat bekerjanya.
Ia mengatakan, saat ini jumlah warga Kabupaten Sukabumi yang menjadi buruh migran berkurang dratis setelah pemerintah pusat menetapkan moratorium pengiriman TKI.
"Karena itu, kami sangat berharap moratorium itu terus diperpanjang," katanya.
Untuk solusinya, Pemkab Sukabumi sudah menyiapkannya seperti memberdayakan wanita di objek wisata Geopark Ciletuh Palabuhanratu, bahkan hingga kini sudah 30 persen objek wisata mulai dikelola oleh perempuan seperti mengelola home stay untuk wisatawan dan menyediakan cenderamata serta kuliner khas.
Ia secara tegas mulai menghindari investasi yang masuk ke Kabupaten Sukabumi yang membutuhkan pegawai wanita, terkecuali perusahaan tersebut berkomitmen merekrut tenaga kerja pria dengan perbandingan 80 persen pria dan 20 persen wanita.
"Dengan kondisi ibu atau wanita yang bekerja, biasanya rumah tangganya berantakan seperti anaknya yang tidak terurus dan kondisi rumah pun terbengkalai. Karena itu, perlu adanya pemberdayaan wanita agar tidak mengganggu urusan rumah tangga," tambahnya.
Marwan mengatakan asuhan seorang ibu yang seharusnya mengontrol tumbuh kembang anaknya minim, seperti harus bekerja dari pagi sampai sore bahkan malam, apalagi jika bekerja di luar negeri yang harus bertahun-tahun meninggalkan anaknya.
Melihat kondisi tersebut Pemkab Sukabumi melakukan berbagai pemberdayaan dan pelatihan wanita untuk mengelola sumber daya alam di Kabupaten Sukabumi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Moratorium ini seharusnya diperpanjang khususnya untuk tenaga kerja wanita (TKW) agar perempuan tidak lagi bekerja di luar negeri tetapi bisa memberdayakan diri di Sukabumi, karena daerah ini punya potensi," katanya saat mendampingi Menteri PPPA Yohana Yembise di Sukabumi, Rabu.
Menurutnya, moratorium ini sangat penting bagi Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk menekan jumlah TKW yang berangkat ke berbagai negara mencari nafkah di negara tempat bekerjanya.
Ia mengatakan, saat ini jumlah warga Kabupaten Sukabumi yang menjadi buruh migran berkurang dratis setelah pemerintah pusat menetapkan moratorium pengiriman TKI.
"Karena itu, kami sangat berharap moratorium itu terus diperpanjang," katanya.
Untuk solusinya, Pemkab Sukabumi sudah menyiapkannya seperti memberdayakan wanita di objek wisata Geopark Ciletuh Palabuhanratu, bahkan hingga kini sudah 30 persen objek wisata mulai dikelola oleh perempuan seperti mengelola home stay untuk wisatawan dan menyediakan cenderamata serta kuliner khas.
Ia secara tegas mulai menghindari investasi yang masuk ke Kabupaten Sukabumi yang membutuhkan pegawai wanita, terkecuali perusahaan tersebut berkomitmen merekrut tenaga kerja pria dengan perbandingan 80 persen pria dan 20 persen wanita.
"Dengan kondisi ibu atau wanita yang bekerja, biasanya rumah tangganya berantakan seperti anaknya yang tidak terurus dan kondisi rumah pun terbengkalai. Karena itu, perlu adanya pemberdayaan wanita agar tidak mengganggu urusan rumah tangga," tambahnya.
Marwan mengatakan asuhan seorang ibu yang seharusnya mengontrol tumbuh kembang anaknya minim, seperti harus bekerja dari pagi sampai sore bahkan malam, apalagi jika bekerja di luar negeri yang harus bertahun-tahun meninggalkan anaknya.
Melihat kondisi tersebut Pemkab Sukabumi melakukan berbagai pemberdayaan dan pelatihan wanita untuk mengelola sumber daya alam di Kabupaten Sukabumi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018