Bogor (Antaranews Megapolitan) - Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu menerapkan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu atau ICM (integrated coastal management) sehingga bisa mewujudkan poros maritim dunia.
Demikian disampaikan Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Perikanan dan Lautan (PKSLP) IPB Prof Tridoyo Kusumastanto dalam Konferensi Internasional kedua tentang Pengelolaan Pesisir Terpadu atau ICM dan Bioteknologi Kelautan di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.
"Pengelolaan pesisir terpadu tidak hanya posisinya saja tetapi juga daerah aliran sungai, dan laut. Ketiganya menjadi satu ekosistem yang luas," kata Prof Tridoyo.
Menurut Tridoyo, maritim adalah kawasan meliputi darat, laut dan udara yang semuanya dikelola untuk mewujudkan kesejehteraan. Tetapi jika kesejahteaan belum tecapai, maka Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maritim.
Kondisi saat ini wilayah pesisir Indonesia banyak yang rusak, menurut Tridoyo hal tersebut wajar karena menjadi tempat berkumpul semua aktivitas, mulai dari aktivitas ekonomi, hunian, infrastruktur pendukung lainnya.
Agar tidak semakin rusak, lanjutnya, perlu diatur tata ruang. Persoalannya saat ini tata ruang menghadapi persoalan dalam perizinan, jikapun tata ruang sudah baik, tetapi tidak dipenuhi.
"Berarti pemerintah harus tegas dalam menetapkan tata ruang yang mencapai pembangunan ekonomi," katanya.
Kejadian tsunami di Palu, Sulawesi Tengah menjadi catatan penting belum baiknya pengelolaan pesisir, karena tidak terdapat magrove di pinggiran pantai yang berfungsi sebagai sabuk hijau atau penghadang gelombang.
Sehingga tsunami yang datang tiba-tiba langsung menerjang infrastruktur yang ada termasuk pemukiman warga dan bangunan lainnya.
Menurut Tridoyo, tragedi ini hendaknya menjadi catatan penting pemerintah melalui kebijakan nasionalnya untuk mengadopsi pengelolaan pesisir terpadu (ICM).
Dengan demikian pembangunan tidak hanya masuk dalam perspektif ekonomi, tetapi termasuk bagaimana mengelola manusia, sehingga ketika tejadi bencana kalau tidak siap, korban akan berjatuhan.
"Kesatuan dari ketiga wilayah dalam pengelolaan pesisi terpadu dan daerah aliran sungai adalah improvment dari ICM," katanya.
Ia menyebutkan, pesisir adalah pertemuan antara darat dan luat dengan daerah sekitarnya. Peran sungai sangat penting sungai sebagai daerah hulu yang bila tidak terjaga karena adanya penebangan hutan, sedimentasi, dan mengalirkan limbah, lalu masuk ke pesisir.
"Jadi kalau wilayah pesisirnya dibetulkan, daerah aliran sungainya rusak, pengelolaan pesisir terpadu tidak akan tercapai," katanya.
Selain itu juga, untuk lautnya harus ada kemampuan memprediksi dengan baik, karena Indonesia berada di wilayah cincin api (ring of fire) di mana sebagian besar gempa berasal dari laut.
"Dengan demikian kita harus punya kemampuan mempertimbangkan di mana wilayah-wilayah yang berdampak kalau dibangun aktivitas ekonomi, dan tempat manusia," kata mantan Ketua Senat IPB ini.
Indonesia sudah memiliki sejarah tsunami, gempa, lanjutnya, hal ini memperjelas bahwa pengelolaan pesisir dan daerah aliran sungai terpadu di Indonesia harus diikuti dengan aktivitas ekonomi yang disebut `blue economic`.
"Blue economi adalah aktivitas yang memasukkan interaksi sektor-sektor ekonomi dengan perspektif bebas sampah, artinya, kita tidak lagi membuang sampah plastik ke laut, bagaimana mengolah limbah dengan bioteknologi kelautan," kata Tridoyo.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Demikian disampaikan Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Perikanan dan Lautan (PKSLP) IPB Prof Tridoyo Kusumastanto dalam Konferensi Internasional kedua tentang Pengelolaan Pesisir Terpadu atau ICM dan Bioteknologi Kelautan di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.
"Pengelolaan pesisir terpadu tidak hanya posisinya saja tetapi juga daerah aliran sungai, dan laut. Ketiganya menjadi satu ekosistem yang luas," kata Prof Tridoyo.
Menurut Tridoyo, maritim adalah kawasan meliputi darat, laut dan udara yang semuanya dikelola untuk mewujudkan kesejehteraan. Tetapi jika kesejahteaan belum tecapai, maka Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maritim.
Kondisi saat ini wilayah pesisir Indonesia banyak yang rusak, menurut Tridoyo hal tersebut wajar karena menjadi tempat berkumpul semua aktivitas, mulai dari aktivitas ekonomi, hunian, infrastruktur pendukung lainnya.
Agar tidak semakin rusak, lanjutnya, perlu diatur tata ruang. Persoalannya saat ini tata ruang menghadapi persoalan dalam perizinan, jikapun tata ruang sudah baik, tetapi tidak dipenuhi.
"Berarti pemerintah harus tegas dalam menetapkan tata ruang yang mencapai pembangunan ekonomi," katanya.
Kejadian tsunami di Palu, Sulawesi Tengah menjadi catatan penting belum baiknya pengelolaan pesisir, karena tidak terdapat magrove di pinggiran pantai yang berfungsi sebagai sabuk hijau atau penghadang gelombang.
Sehingga tsunami yang datang tiba-tiba langsung menerjang infrastruktur yang ada termasuk pemukiman warga dan bangunan lainnya.
Menurut Tridoyo, tragedi ini hendaknya menjadi catatan penting pemerintah melalui kebijakan nasionalnya untuk mengadopsi pengelolaan pesisir terpadu (ICM).
Dengan demikian pembangunan tidak hanya masuk dalam perspektif ekonomi, tetapi termasuk bagaimana mengelola manusia, sehingga ketika tejadi bencana kalau tidak siap, korban akan berjatuhan.
"Kesatuan dari ketiga wilayah dalam pengelolaan pesisi terpadu dan daerah aliran sungai adalah improvment dari ICM," katanya.
Ia menyebutkan, pesisir adalah pertemuan antara darat dan luat dengan daerah sekitarnya. Peran sungai sangat penting sungai sebagai daerah hulu yang bila tidak terjaga karena adanya penebangan hutan, sedimentasi, dan mengalirkan limbah, lalu masuk ke pesisir.
"Jadi kalau wilayah pesisirnya dibetulkan, daerah aliran sungainya rusak, pengelolaan pesisir terpadu tidak akan tercapai," katanya.
Selain itu juga, untuk lautnya harus ada kemampuan memprediksi dengan baik, karena Indonesia berada di wilayah cincin api (ring of fire) di mana sebagian besar gempa berasal dari laut.
"Dengan demikian kita harus punya kemampuan mempertimbangkan di mana wilayah-wilayah yang berdampak kalau dibangun aktivitas ekonomi, dan tempat manusia," kata mantan Ketua Senat IPB ini.
Indonesia sudah memiliki sejarah tsunami, gempa, lanjutnya, hal ini memperjelas bahwa pengelolaan pesisir dan daerah aliran sungai terpadu di Indonesia harus diikuti dengan aktivitas ekonomi yang disebut `blue economic`.
"Blue economi adalah aktivitas yang memasukkan interaksi sektor-sektor ekonomi dengan perspektif bebas sampah, artinya, kita tidak lagi membuang sampah plastik ke laut, bagaimana mengolah limbah dengan bioteknologi kelautan," kata Tridoyo.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018