Bogor (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menginventarisasi aset milik pemerintah daerah senilai Rp7,5 triliun dengan melaksanakan sensus barang milik daerah (SBMD) 2018.
"Dari total Rp7,5 triliun aset yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor, masih terdapat aset-aset yang belum muncul nilainya," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, dalam pengarahannya pada kegiatan sosialisasi pelaksanaan sensus barang milik daerah tahun 2018, di Kota Bogor, Kamis.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor melaksanakan sensus barang milik daerah 2018. Sensus ini sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilaksanakan di daerah setiap lima tahun sekali.
"Melalui pelaksanaan inventarisasi atau sensus BMD didapat data barang yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ade.?
Ade mengamanatkan, agar aset-aset daerah yang terdeteksi dapat disensus di awal sehingga diperoleh nilainya, dan bisa memberikan gambaran kondisi neraca APBD Kota Bogor.
Ia pun menargetkan, aset yang belum diketahui nilainya dapat diketahui dengan jelas pada akhir tahun nanti. Untuk itu, dilakukan pemasangan sticker pada barang yang menjadi milik daerah.
"Pemasangan sticker barang milik daerah sangat perlu agar ada rasa diingatkan bagi penggunanya," kata Ade.
Pada pelaksanaan sensus barang milik daerah tahun 2018 ini, Ade mengamanatkan tiga kunci yang harus dicapai yakni benar datanya, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ade optimistis, sensus dapat tuntas dilaksanakan, melihat keberhasilan Kota Bogor meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan membentuk `bengkel WTP`.
Ia berharap, sensus tidak hanya sekdar cerita, tetapi juga mampu menampilkan data yang memiliki jumlah dan nilai yang jelas untuk kepentingan tertib administrasi demi kepentingan menyuguhka data aset yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pemutakhiran data dan legalisasi status penggunaan juga untuk mendukung perencanaan kebutuhan barang milik daerah," kata Ade.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Dari total Rp7,5 triliun aset yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor, masih terdapat aset-aset yang belum muncul nilainya," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, dalam pengarahannya pada kegiatan sosialisasi pelaksanaan sensus barang milik daerah tahun 2018, di Kota Bogor, Kamis.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor melaksanakan sensus barang milik daerah 2018. Sensus ini sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilaksanakan di daerah setiap lima tahun sekali.
"Melalui pelaksanaan inventarisasi atau sensus BMD didapat data barang yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ade.?
Ade mengamanatkan, agar aset-aset daerah yang terdeteksi dapat disensus di awal sehingga diperoleh nilainya, dan bisa memberikan gambaran kondisi neraca APBD Kota Bogor.
Ia pun menargetkan, aset yang belum diketahui nilainya dapat diketahui dengan jelas pada akhir tahun nanti. Untuk itu, dilakukan pemasangan sticker pada barang yang menjadi milik daerah.
"Pemasangan sticker barang milik daerah sangat perlu agar ada rasa diingatkan bagi penggunanya," kata Ade.
Pada pelaksanaan sensus barang milik daerah tahun 2018 ini, Ade mengamanatkan tiga kunci yang harus dicapai yakni benar datanya, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ade optimistis, sensus dapat tuntas dilaksanakan, melihat keberhasilan Kota Bogor meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan membentuk `bengkel WTP`.
Ia berharap, sensus tidak hanya sekdar cerita, tetapi juga mampu menampilkan data yang memiliki jumlah dan nilai yang jelas untuk kepentingan tertib administrasi demi kepentingan menyuguhka data aset yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pemutakhiran data dan legalisasi status penggunaan juga untuk mendukung perencanaan kebutuhan barang milik daerah," kata Ade.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018