Cibinong, Bogor (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat memperingati Hari Krida Pertanian (HKP) di Stadion Pakansari. HKP yang dirayakan pada setiap tahun dengan harapan agar pertanian Indonesia terus mengalami peningkatan produksi," kata Bupati Bogor, Nurhayanti di Cibinong, Jumat.
Menurut dia, hakekatnya adalah hari bersyukur segenap masyarakat petani, peternak, nelayan,pegawai dan pengusaha yang bergerak di sektor pertanian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Selain itu, harus tetap berbangga hati atas prestasi maupun hasil yang diperoleh setelah setahun bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan segenap masyarakat.
Karena itu, memanfaatkan peringatan HKP sebagai bahan intropeksi diri yaitu dengan melihat kekurangan atau pun kelemahan yang di masa lalu, untuk melakukan perbaikan kedepan.
Apalagi, bidang pertanian pada sektor hasil bumi memang selalu mengalami berbagai kendala antaranya masalah pupuk, perairan (irigasi), dan benihnya.
Namun, menyikapi hal tersebut pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat terus berupaya guna mengajak kerjasama baik instansi swasta maupun lembaga pendidikan untuk menjawab masalah pertanian.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dadi Iskandar menyikapi masalah pertanian yang utama lebih kepada irigasi, ketersediaan benih unggul bersertifikat, pengadaan dan distribusi pupuk.
Begitu pula, pengadaan dan distribusi hasil mengingat persoalan pertanian tidak bisa diselesaikan sendiri.
Dia mengemukakan, pembangunan pertanian memerlukan dukungan instansi terkait khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bulog, Kementerian Perdagangan, TNI-AD, pemerintah daerah serta swasta.
Namun, paling utama adalah petani itu sendiri sebagai pengelola lahan pertanian. Tetapi permasalah tersebut pada saat ini sudah ada titik terang guna menyediakan kebutuhan petani.
Itu dapat terlihat pada pembagian ketersediaan kebutuhan tingkat kecamatan yang nantinya siatem penyuplaian menurut data pada daerah setempat. Namun pemerintah pusat juga memberikan cadangan, di mana bila terjadi salah perhitungan.
"Cara ini harus ada sistem pengawasan dari pemerintah daerah sebagai langkah pasti untuk pendistribusian tepat sasaran," katanya.
Hal itu dikarenakan banyaknya oknum-oknum pemerintahan maupun masyarakat sering kali menghalalkan segala cara agar dapat membelinya kemudian melakukan pengoplosan agar layak diperjualbelikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Menurut dia, hakekatnya adalah hari bersyukur segenap masyarakat petani, peternak, nelayan,pegawai dan pengusaha yang bergerak di sektor pertanian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Selain itu, harus tetap berbangga hati atas prestasi maupun hasil yang diperoleh setelah setahun bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan segenap masyarakat.
Karena itu, memanfaatkan peringatan HKP sebagai bahan intropeksi diri yaitu dengan melihat kekurangan atau pun kelemahan yang di masa lalu, untuk melakukan perbaikan kedepan.
Apalagi, bidang pertanian pada sektor hasil bumi memang selalu mengalami berbagai kendala antaranya masalah pupuk, perairan (irigasi), dan benihnya.
Namun, menyikapi hal tersebut pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat terus berupaya guna mengajak kerjasama baik instansi swasta maupun lembaga pendidikan untuk menjawab masalah pertanian.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dadi Iskandar menyikapi masalah pertanian yang utama lebih kepada irigasi, ketersediaan benih unggul bersertifikat, pengadaan dan distribusi pupuk.
Begitu pula, pengadaan dan distribusi hasil mengingat persoalan pertanian tidak bisa diselesaikan sendiri.
Dia mengemukakan, pembangunan pertanian memerlukan dukungan instansi terkait khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bulog, Kementerian Perdagangan, TNI-AD, pemerintah daerah serta swasta.
Namun, paling utama adalah petani itu sendiri sebagai pengelola lahan pertanian. Tetapi permasalah tersebut pada saat ini sudah ada titik terang guna menyediakan kebutuhan petani.
Itu dapat terlihat pada pembagian ketersediaan kebutuhan tingkat kecamatan yang nantinya siatem penyuplaian menurut data pada daerah setempat. Namun pemerintah pusat juga memberikan cadangan, di mana bila terjadi salah perhitungan.
"Cara ini harus ada sistem pengawasan dari pemerintah daerah sebagai langkah pasti untuk pendistribusian tepat sasaran," katanya.
Hal itu dikarenakan banyaknya oknum-oknum pemerintahan maupun masyarakat sering kali menghalalkan segala cara agar dapat membelinya kemudian melakukan pengoplosan agar layak diperjualbelikan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018