Bogor (Antaranews Megapolitan) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan tidak ingin berpuas diri dengan 52 penghargaan yang diperoleh Pemkot Bogor sepanjang 2017, karena kepuasan warga terhadap pemerintah adalah penghargaan paling penting.
"Kita (pemkot-red) mendapat sekian banyak penghargaan, tapi penghargaan yang sesungguhnya itu dari warga," kata Bima dalam bincang akhir tahun dengan wartawan di Kota Bogor, Kamis.
Seperti yang diberitakan sepanjang 2017 Kota Bogor menerima berbagai penghargaan atas prestasi kerja yang dihasilkan pemerintah kota maupun prestasi yang berhasil diciptakan oleh warga.
Penghargaan tersebut diperoleh dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun dunia internasional dan berbagai pihak yang telah memberikan penilaian atas kinerja Pemkot Bogor.
Beberapa dari penghargaan tersebut ada juga prestasi dari warga masyarakat pada bidang-bidang tertentu. Beberapa penghargaan tersebut seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pastika Paranam untuk penegakan KTR, Manggala Karya Kencana untuk program KB, Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 tingkat nasional, Kota Layak Anak tingkat Pratama, Kota Sehat Swasti Saba Wiwerda, Kota Cerdas (Smart city), Rating Kota Cerdas, Setifikat Adipura, Penghargaan Nata Mukti dan masih banyak lainnya.
Menurut Bima, penghargaan tersebut tidak akan berarti apa-apa ketika wali kota mendapat penghargaan tetapi warga berfikirnya berbeda.
"Penghargaan sejati adalah dari warga," katanya.
Ia mencotohkan penghargaan yang diterima oleh PDAM Tirta Pakuan sebagai perusahaan layanan air minum terbaik di Republik Indonesia tetapi warga masih bermasalah di beberapa titik.
"Saya bilang ke PDAM buat apa bangga mengekpos penghargaan kalau setiap hari warga masih bingung," katanya.
Begitu juga dengan penghargaan kota cerdas (smart city) yang cukup banyak didapat oleh Kota Bogor. Tetapi tidak ada artinya jikalau warga merasa kotanya tidak cerdas, masih merasa macet dan masih kotor, juga tidak ada artinya.
"Kemudian kita dapat juga gelar opini WTP, tapi apakah betul reformasi birokrasi sudah berjalan. Jadi penghargaan sejatinya adalah dari warga," katanya.
Bima mengatakan penghargaan yang diterima Kota Bogor hanya untuk penyemangat saja, artian ada hal yang sudah benar tetapi ada juga hal-hal yang belum tuntas dikerjakan.
"Saya sampaikan pada semua jajaran jangan terbuai dan terlena dengan penghargaan, jadikan motivasi saja," kata Politisi PAN ini.
Menurut Bima, kerja jangan selalu mengharapkan penghargaan, tapi ikhlas karena Tuhan. Untuk mengukur sejauh mana apresiasi warga terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang valid.
Bima mengatakan survei Pilkada bukan hanya melihat elektabilitas dan popularistas para calon saja. Tapi yang perlu dilihat adalah tingkat kepuasan warga. Bappeda Kota Bogor telah membuat survei tersebut, tetapi perlu pertimbangan lain dari hasil survei lainnya.
"Saya kira semua partai sudah membuat survei, saya sudah baca semuanya, disitu kita melihat hal-hal menarik sejauh mana warga puas dan tidak puasnya," kata Bima.
Dari hasil survei yang dilakukan semua partai politik, ada kemiripan, warga kurang puas dengan kemacetan, menurut warga masih perlu upaya keras. Warga juga kurang puas terkait penataan PKL, tapi warga cukup puas dengan fasilitas ruang terbuka publik.
"Dan yang diluar dugaan kita warga cukup puas dengan kesehatan dan pendidikan. Tapi mungkin ini bukan karena regulasi wali kota, bisa jadi karena kebijakan nasional terkait BPJS dan sebagainya," kata mantan pengamat ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kita (pemkot-red) mendapat sekian banyak penghargaan, tapi penghargaan yang sesungguhnya itu dari warga," kata Bima dalam bincang akhir tahun dengan wartawan di Kota Bogor, Kamis.
Seperti yang diberitakan sepanjang 2017 Kota Bogor menerima berbagai penghargaan atas prestasi kerja yang dihasilkan pemerintah kota maupun prestasi yang berhasil diciptakan oleh warga.
Penghargaan tersebut diperoleh dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun dunia internasional dan berbagai pihak yang telah memberikan penilaian atas kinerja Pemkot Bogor.
Beberapa dari penghargaan tersebut ada juga prestasi dari warga masyarakat pada bidang-bidang tertentu. Beberapa penghargaan tersebut seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pastika Paranam untuk penegakan KTR, Manggala Karya Kencana untuk program KB, Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 tingkat nasional, Kota Layak Anak tingkat Pratama, Kota Sehat Swasti Saba Wiwerda, Kota Cerdas (Smart city), Rating Kota Cerdas, Setifikat Adipura, Penghargaan Nata Mukti dan masih banyak lainnya.
Menurut Bima, penghargaan tersebut tidak akan berarti apa-apa ketika wali kota mendapat penghargaan tetapi warga berfikirnya berbeda.
"Penghargaan sejati adalah dari warga," katanya.
Ia mencotohkan penghargaan yang diterima oleh PDAM Tirta Pakuan sebagai perusahaan layanan air minum terbaik di Republik Indonesia tetapi warga masih bermasalah di beberapa titik.
"Saya bilang ke PDAM buat apa bangga mengekpos penghargaan kalau setiap hari warga masih bingung," katanya.
Begitu juga dengan penghargaan kota cerdas (smart city) yang cukup banyak didapat oleh Kota Bogor. Tetapi tidak ada artinya jikalau warga merasa kotanya tidak cerdas, masih merasa macet dan masih kotor, juga tidak ada artinya.
"Kemudian kita dapat juga gelar opini WTP, tapi apakah betul reformasi birokrasi sudah berjalan. Jadi penghargaan sejatinya adalah dari warga," katanya.
Bima mengatakan penghargaan yang diterima Kota Bogor hanya untuk penyemangat saja, artian ada hal yang sudah benar tetapi ada juga hal-hal yang belum tuntas dikerjakan.
"Saya sampaikan pada semua jajaran jangan terbuai dan terlena dengan penghargaan, jadikan motivasi saja," kata Politisi PAN ini.
Menurut Bima, kerja jangan selalu mengharapkan penghargaan, tapi ikhlas karena Tuhan. Untuk mengukur sejauh mana apresiasi warga terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang valid.
Bima mengatakan survei Pilkada bukan hanya melihat elektabilitas dan popularistas para calon saja. Tapi yang perlu dilihat adalah tingkat kepuasan warga. Bappeda Kota Bogor telah membuat survei tersebut, tetapi perlu pertimbangan lain dari hasil survei lainnya.
"Saya kira semua partai sudah membuat survei, saya sudah baca semuanya, disitu kita melihat hal-hal menarik sejauh mana warga puas dan tidak puasnya," kata Bima.
Dari hasil survei yang dilakukan semua partai politik, ada kemiripan, warga kurang puas dengan kemacetan, menurut warga masih perlu upaya keras. Warga juga kurang puas terkait penataan PKL, tapi warga cukup puas dengan fasilitas ruang terbuka publik.
"Dan yang diluar dugaan kita warga cukup puas dengan kesehatan dan pendidikan. Tapi mungkin ini bukan karena regulasi wali kota, bisa jadi karena kebijakan nasional terkait BPJS dan sebagainya," kata mantan pengamat ini.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017