Bogor (Antara Megapolitan) - Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan tingkat III (Diklatpim) angkatan X yang meluluskan 30 peserta dan juga 30 inovasi layanan publik untuk diterapkan di instansi masing-masing.
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian, Widi Hardjono di Bogor, Sabtu mengapresiasi inovasi yang dihasilkan para peserta Diklatpim III angkatan X.
"Hasil ini membuktikan peserta Diklatpim sudah siap untuk menjadi pemimpin yang diharapkan," kata Widi.
Widi mengingatkan komitmen para alumnus Diklatpim sebagai pimpinan di instansinya untuk menjadi "agent of change" yang bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Abdul Halim, mengungkapkan saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pemerintahan. Salah satunya dengan mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif.
"Dari sisi efektivitas pemerintahan, kita masih tertinggal dari negara lain," katanya.
Ia menyebutkan saat ini posisi Indonesia masih di peringkat 102, masih di bawah Filipina yang peringkat 79, Thailand peringkat 62, dan Malaysia peringkat 47, apalagi Singapura yang berada di peringkat pertama.
Oleh karena itu, lanjut Halim, pemerintah membutuhkan pejabat yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Pejabat yang mampu menjalankan kebijakan, memimpin pelaksanaan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Proyek perubahan yang dihasilkan peserta bisa menjadi pendorong peningkatan efektivitas pemerintahan sekaligus peningkatan kinerja," katanya.
Menurutnya jika sebelumnya peserta Diklatpim bisa memimpin tiga orang dengan hasil pelatihan ini dia bisa memimpin lebih banyak orang, atau sebelumnya pekerjaan diselesaikan seminggu tapi sekarang bisa selesai dalam tiga hari, kan itu bagus.
Para peserta Diklatpim memang ditargetkan bisa menghasilkan proyek perubahan yang bisa meningkatkan layanan di instansi masing-masing.
Ramadhani Kurnia Adhi salah satu peserta Diklatpim menghasilkan Sistem Informasi Data Terintegrasi untuk menyelesaikan masalah data yang terkadang sulit diakses dan kurang akurat.
Widyaiswara (tenaga pelatih) asal Balai Besar Pelatihan Binuang ini berhasil menyediakan aplikasi yang dapat membantu pimpinan mengambil keputusan secara lebih cepat berdasarkan data yang akurat.
Sementara itu Susan Twisawati, Pejabat Eselon IV asal PPMKP, mengusung aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pelatihan) yang tidak hanya memudahkan pelaksana kegiatan dalam urusan administrasi, tapi juga memberikan kemudahan akses kepada peserta.
Aplikasi berbasis website ini juga diklaim lebih efisien dan efektif, karena mengurangi penggunaan kertas juga waktu pelaksanaan yang lebih cepat.
Diklatpim III angkatan X yang telah dilaksanakan sejak 4 September ini diikuti 30 peserta, baik pejabat struktural maupun fungsional dari Balai-balai Pendidikan Pelatihan yang ada di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Diklat ini menjadi syarat untuk menduduki jabatan tingkat eselon III.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian, Widi Hardjono di Bogor, Sabtu mengapresiasi inovasi yang dihasilkan para peserta Diklatpim III angkatan X.
"Hasil ini membuktikan peserta Diklatpim sudah siap untuk menjadi pemimpin yang diharapkan," kata Widi.
Widi mengingatkan komitmen para alumnus Diklatpim sebagai pimpinan di instansinya untuk menjadi "agent of change" yang bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Abdul Halim, mengungkapkan saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pemerintahan. Salah satunya dengan mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif.
"Dari sisi efektivitas pemerintahan, kita masih tertinggal dari negara lain," katanya.
Ia menyebutkan saat ini posisi Indonesia masih di peringkat 102, masih di bawah Filipina yang peringkat 79, Thailand peringkat 62, dan Malaysia peringkat 47, apalagi Singapura yang berada di peringkat pertama.
Oleh karena itu, lanjut Halim, pemerintah membutuhkan pejabat yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Pejabat yang mampu menjalankan kebijakan, memimpin pelaksanaan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Proyek perubahan yang dihasilkan peserta bisa menjadi pendorong peningkatan efektivitas pemerintahan sekaligus peningkatan kinerja," katanya.
Menurutnya jika sebelumnya peserta Diklatpim bisa memimpin tiga orang dengan hasil pelatihan ini dia bisa memimpin lebih banyak orang, atau sebelumnya pekerjaan diselesaikan seminggu tapi sekarang bisa selesai dalam tiga hari, kan itu bagus.
Para peserta Diklatpim memang ditargetkan bisa menghasilkan proyek perubahan yang bisa meningkatkan layanan di instansi masing-masing.
Ramadhani Kurnia Adhi salah satu peserta Diklatpim menghasilkan Sistem Informasi Data Terintegrasi untuk menyelesaikan masalah data yang terkadang sulit diakses dan kurang akurat.
Widyaiswara (tenaga pelatih) asal Balai Besar Pelatihan Binuang ini berhasil menyediakan aplikasi yang dapat membantu pimpinan mengambil keputusan secara lebih cepat berdasarkan data yang akurat.
Sementara itu Susan Twisawati, Pejabat Eselon IV asal PPMKP, mengusung aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pelatihan) yang tidak hanya memudahkan pelaksana kegiatan dalam urusan administrasi, tapi juga memberikan kemudahan akses kepada peserta.
Aplikasi berbasis website ini juga diklaim lebih efisien dan efektif, karena mengurangi penggunaan kertas juga waktu pelaksanaan yang lebih cepat.
Diklatpim III angkatan X yang telah dilaksanakan sejak 4 September ini diikuti 30 peserta, baik pejabat struktural maupun fungsional dari Balai-balai Pendidikan Pelatihan yang ada di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Diklat ini menjadi syarat untuk menduduki jabatan tingkat eselon III.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017