New York (Antara/Thomson Reuters Foundation/Antara Megapolitan-Bogor) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa menyetujui resolusi menuntut tindakan lebih keras terhadap perdagangan manusia dan perbudakan modern di seluruh dunia.
Resolusi tersebut meminta negara menerapkan hukum anti-perdagangan manusia, meningkatkan penyelidikan dan membongkar jaringan tindak pidana serta memberikan dukungan lebih besar kepada penyintas korban perbudakan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa perdagangan manusia bukan hanya kejahatan, tapi juga berkembang.
"Mencegah keadaan mengarah ke perdagangan berarti menangani kemiskinan dan pengucilan sesuai dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan," katanya kepada 15 anggota dewan tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan dunia untuk memberantas pekerja paksa dan perbudakan pada 2030 dan mengakhiri semua perkara pekerja anak pada 2025, sebagaimana bagian dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang diadopsi pada 2015 untuk mengakhiri kemiskinan, mengatasi perubahan iklim dan mempromosikan kesetaraan.
Guterres mendesak perlindungan dan bantuan lebih besar bagi para pengungsi yang memiliki risiko sebagai korban perdagangan manusia di negara-negara yang dilanda perang seperti Libya.
Sebuah video yang menunjukkan gambar buruh Afrika dijual sebagai budak di Libya, telah memicu protes dunia melalui unjuk rasa yang terjadi di Eropa dan Afrika. Sementara seniman, bintang sepakbola hingga pejabat PBB telah membuat permohonan agar tindakan hina tersebut berakhir.
"Dalam beberapa hari belakangan ini, kita semua merasa prihatin dengan gambar tokoh pengungsi Afrika yang dijual sebagai 'barang' di Libya," katanya.
"Adalah tanggung jawab kita bersama untuk menghentikan kejahatan ini," tambahnya.
Resolusi tersebut juga menyerukan kerjasama yang lebih baik antara negara dan penggunaan data serta teknologi untuk mengatasi hal yang menguntungkan kejahatan, yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan tidak resmi senilai 150 miliar dolar AS per tahun.
"Memiliki tanggapan yang tergalangi di seluruh keluarga PBB akan menjadi bagian penting dari metode internasional untuk memerangi perbudakan," kata Duta Inggris untuk PBB Matthew Rycroft.
Sekitar 40 juta orang di seluruh dunia diperkirakan terjebak menjadi budak modern pada 2016, kata Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan kelompok hak asasi manusia Walk Free Foundation.
Penerjemah: Aulia/B. Soekapdjo.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Resolusi tersebut meminta negara menerapkan hukum anti-perdagangan manusia, meningkatkan penyelidikan dan membongkar jaringan tindak pidana serta memberikan dukungan lebih besar kepada penyintas korban perbudakan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa perdagangan manusia bukan hanya kejahatan, tapi juga berkembang.
"Mencegah keadaan mengarah ke perdagangan berarti menangani kemiskinan dan pengucilan sesuai dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan," katanya kepada 15 anggota dewan tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan dunia untuk memberantas pekerja paksa dan perbudakan pada 2030 dan mengakhiri semua perkara pekerja anak pada 2025, sebagaimana bagian dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang diadopsi pada 2015 untuk mengakhiri kemiskinan, mengatasi perubahan iklim dan mempromosikan kesetaraan.
Guterres mendesak perlindungan dan bantuan lebih besar bagi para pengungsi yang memiliki risiko sebagai korban perdagangan manusia di negara-negara yang dilanda perang seperti Libya.
Sebuah video yang menunjukkan gambar buruh Afrika dijual sebagai budak di Libya, telah memicu protes dunia melalui unjuk rasa yang terjadi di Eropa dan Afrika. Sementara seniman, bintang sepakbola hingga pejabat PBB telah membuat permohonan agar tindakan hina tersebut berakhir.
"Dalam beberapa hari belakangan ini, kita semua merasa prihatin dengan gambar tokoh pengungsi Afrika yang dijual sebagai 'barang' di Libya," katanya.
"Adalah tanggung jawab kita bersama untuk menghentikan kejahatan ini," tambahnya.
Resolusi tersebut juga menyerukan kerjasama yang lebih baik antara negara dan penggunaan data serta teknologi untuk mengatasi hal yang menguntungkan kejahatan, yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan tidak resmi senilai 150 miliar dolar AS per tahun.
"Memiliki tanggapan yang tergalangi di seluruh keluarga PBB akan menjadi bagian penting dari metode internasional untuk memerangi perbudakan," kata Duta Inggris untuk PBB Matthew Rycroft.
Sekitar 40 juta orang di seluruh dunia diperkirakan terjebak menjadi budak modern pada 2016, kata Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan kelompok hak asasi manusia Walk Free Foundation.
Penerjemah: Aulia/B. Soekapdjo.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017