Madrid (Antara/Reuters/Antara Megapolitan-Bogor) - Dari Madrid Spanyol dilaporkan bahwa bekas (mantan) Ketua DPR Catalunya terancam dipenjara. Simak berita lengkapnya di bawah ini.
Kejaksaan Spanyol pada Kamis meminta hakim untuk memenjarakan mantan ketua parlemen Catalunya, Carme Forcadell, yang mengizinkan wilayah itu menyatakan kemerdekaan, kata seorang sumber pengadilan.
Sementara itu, penyelidikan masih berlanjut terkait dakwaan pemberontakan dan penghasutan yang dikenakan terhadap Forcadell.
Kejaksaan meminta agar tiga anggota parlemen yang dipanggil menghadap Mahkamah Agung juga dijebloskan ke penjara dan dua lainnya dibebaskan dengan beberapa syarat, kata sumber tersebut yang membenarkan laporan surat kabar El Pais.
Juru bicara pengadilan menolak untuk memberikan pernyataan.
Jika permintaan itu dikabulkan hakim Forcadell akan bergabung dengan delapan mantan anggota pemerintahan Catalunya dan para pemimpin dua kelompok akar rumput prokemerdekaan. Mereka saat ini menjalani penahanan sambil menunggu persidangan atas peranan utama mereka dalam pernyataan kemerdekaan Catalunya.
Pada Kamis, Hakim Pengadilan Tinggi Carmen Lamela menolak permohonan para pengacara mereka agar klien mereka dibebaskan, ungkap seorang juru bicara.
Seperti dikutip beberapa sumber pengadilan, Forcadell sebelumnya mengatakan kepada Mahkamah Agung bahwa pernyataan kemerdekaan pada 27 Oktober itu tidak mengikat secara hukum.
Upaya Catalunya untuk mendapatkan kemerdekaan telah memecah belah Spanyol dan menyeret negara itu ke dalam krisis politik terburuk sejak kembalinya demokrasi empat puluh tahun lalu. Upaya memerdekakan diri itu juga telah membakar sentimen anti-Spanyol di Catalunya.
Sementara itu, Catalunya juga sedang menghadapi perpecahan dalam gerakan prokemerdekaan.
Pada Selasa, partai PDeCAT pimpinan presiden Catalunya yang dipecat, Carles Puigdemont, gagal menyepakati tiket menuju pemilihan umum dengan partai lain yang ingin memisahkan diri.
Keadaan itu membuat pihak prokemerdekaan sulit untuk menjalankan kekuasaan di Catalunya setelah pemilihan berlangsung dan mendorong upaya untuk memisahkan wilayah itu dari Spanyol.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah mengumumkan bahwa pemilihan umum akan dilangsungkan di Catalunya setelah wilayah tersebut menyatakan kemerdekaan. Rajoy juga telah membubarkan parlemen Catalunya serta memecat pemerintahan pimpinan Puigdemont.
Forcadell pada saat itu menggambarkan tindakan Rajoy sebagai "kudeta" dan "serangan terhadap demokrasi".
Penerjemah: T. Mutiasari.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Kejaksaan Spanyol pada Kamis meminta hakim untuk memenjarakan mantan ketua parlemen Catalunya, Carme Forcadell, yang mengizinkan wilayah itu menyatakan kemerdekaan, kata seorang sumber pengadilan.
Sementara itu, penyelidikan masih berlanjut terkait dakwaan pemberontakan dan penghasutan yang dikenakan terhadap Forcadell.
Kejaksaan meminta agar tiga anggota parlemen yang dipanggil menghadap Mahkamah Agung juga dijebloskan ke penjara dan dua lainnya dibebaskan dengan beberapa syarat, kata sumber tersebut yang membenarkan laporan surat kabar El Pais.
Juru bicara pengadilan menolak untuk memberikan pernyataan.
Jika permintaan itu dikabulkan hakim Forcadell akan bergabung dengan delapan mantan anggota pemerintahan Catalunya dan para pemimpin dua kelompok akar rumput prokemerdekaan. Mereka saat ini menjalani penahanan sambil menunggu persidangan atas peranan utama mereka dalam pernyataan kemerdekaan Catalunya.
Pada Kamis, Hakim Pengadilan Tinggi Carmen Lamela menolak permohonan para pengacara mereka agar klien mereka dibebaskan, ungkap seorang juru bicara.
Seperti dikutip beberapa sumber pengadilan, Forcadell sebelumnya mengatakan kepada Mahkamah Agung bahwa pernyataan kemerdekaan pada 27 Oktober itu tidak mengikat secara hukum.
Upaya Catalunya untuk mendapatkan kemerdekaan telah memecah belah Spanyol dan menyeret negara itu ke dalam krisis politik terburuk sejak kembalinya demokrasi empat puluh tahun lalu. Upaya memerdekakan diri itu juga telah membakar sentimen anti-Spanyol di Catalunya.
Sementara itu, Catalunya juga sedang menghadapi perpecahan dalam gerakan prokemerdekaan.
Pada Selasa, partai PDeCAT pimpinan presiden Catalunya yang dipecat, Carles Puigdemont, gagal menyepakati tiket menuju pemilihan umum dengan partai lain yang ingin memisahkan diri.
Keadaan itu membuat pihak prokemerdekaan sulit untuk menjalankan kekuasaan di Catalunya setelah pemilihan berlangsung dan mendorong upaya untuk memisahkan wilayah itu dari Spanyol.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah mengumumkan bahwa pemilihan umum akan dilangsungkan di Catalunya setelah wilayah tersebut menyatakan kemerdekaan. Rajoy juga telah membubarkan parlemen Catalunya serta memecat pemerintahan pimpinan Puigdemont.
Forcadell pada saat itu menggambarkan tindakan Rajoy sebagai "kudeta" dan "serangan terhadap demokrasi".
Penerjemah: T. Mutiasari.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017