Kepemimpinan ekonomi yang berbasis etika menjadi landasan penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam era globalisasi yang penuh tantangan.
Berdasarkan data Indeks Pembangunan Berkelanjutan (SDG Index, 2023), negara-negara yang menunjukkan kemajuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) --yang mencakup kepemimpinan beretika, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan-- memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kepemimpinan ekonomi di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari ketimpangan sosial, korupsi, hingga perubahan dinamika global.
Etika dalam kepemimpinan ekonomi tidak hanya mencakup kejujuran dan transparansi, tetapi juga keadilan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan ekologis.
Indonesia membutuhkan strategi kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika karena berbagai alasan yang berhubungan dengan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.
Strategi ini penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Laporan Bank Dunia (2022) menyatakan bahwa negara-negara dengan tata kelola yang baik, termasuk kepemimpinan beretika, cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, yaitu rata-rata memiliki PDB per kapita 2-3 kali lebih besar dibandingkan negara dengan tata kelola yang lemah.
Teori ini menekankan bahwa inovasi, modal manusia, dan institusi yang baik merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Etika dalam kepemimpinan dapat memperkuat institusi ekonomi melalui transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Romer dalam karyanya (1986) yang menekankan pentingnya pengetahuan dan inovasi teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dasar pemikiran selanjutnya adalah Teori Pembangunan Berbasis Nilai (Value-Based Development). Menurut teori ini, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada nilai-nilai moral dan sosial. Hal ini mencakup distribusi yang adil dan pemberdayaan komunitas lokal.
Kemudian, Teori Triple Bottom Line. Konsep ini memperluas fokus ekonomi tradisional yang hanya berorientasi pada keuntungan, menjadi tiga dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pemimpin ekonomi yang beretika akan memperhatikan keberlanjutan di ketiga dimensi. Hal ini, antara lain didukung oleh Raworth, dengan konsep Doughnut Economics (2017), memperluas gagasan TBL dengan dinyatakan oleh Raworth, dengan konsep Doughnut Economics (2017), yaitu mengintegrasikan batas sosial dan ekologis pembangunan harus berada dalam doughnut, yaitu zona aman dan adil untuk manusia, yang menghormati batas-batas ekologis.
Strategi kepemimpinan ekonomi
Ada beberapa strategi yang bisa diambil dalam kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika. Pertama, peningkatan tata kelola (governance). Contoh penerapannya, antara lain pemerintah daerah dapat mengadopsi platform digital untuk pelaporan anggaran secara real-time, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik. Sistem pengawasan, seperti e-audit juga dapat diimplementasikan untuk mencegah penyelewengan anggaran.
Kedua, investasi dalam modal manusia. Contoh penerapannya, antara lain adanya Program Pendorong Strategis, misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat diperluas untuk mencakup pelatihan keterampilan kerja yang berorientasi pada kebutuhan industri.
Ketiga, inovasi teknologi berbasis etika.Contoh penerapannya, antara lain pengembangan panel surya murah yang dapat diakses oleh masyarakat perdesaan untuk kebutuhan energi.
Keempat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Contoh penerapannya, antara lain pemerintah dapat membentuk forum diskusi reguler antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas prioritas pembangunan.
Kelima, kebijakan pro-inklusi. Contoh penerapannya adalah kebijakan pajak yang lebih ringan untuk UMKM yang dikelola oleh perempuan atau masyarakat lokal.
*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi
Baca juga: ASN harus manfaatkan teknologi digital
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025