Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi M Hasan Asari mengatakan mitigasi harus diperkuat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi untuk menekan dampak atau kerugian yang ditimbulkan bencana yang bisa terjadi kapan dan di mana saja.
"Pentingnya langkah antisipatif melalui mitigasi resiko hingga penanganan tanggap darurat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan angin kencang," katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat.
Menurut Hasan, Kota Sukabumi merupakan salah satu daerah di Jabar yang tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi-nya masuk dalam kategori tinggi. Seperti diketahui, sejak awal November sudah terjadi puluhan kejadian bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan ribuan rumah warga serta beberapa fasilitas umum dan sosial terdampak.
Baca juga: Kalak BPBD Kota Sukabumi pastikan tidak ada korban akibat bencana cuaca ekstrem
Baca juga: BPBD: Total lokasi terdampak bencana hidrometeorologi mencapai 69 titik
Meskipun tidak ada korban luka maupun jiwa, tetapi masyarakat harus tetap waspada dengan kondisi cuaca ekstrem yang hampir setiap hari melanda seluruh wilayah Kota Sukabumi.
Selain itu, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat diimbau untuk terus memperkuat mitigasi bencana dengan melakukan berbagai antisipasi yang dibantu dinas terkait lainnya yang bertujuan untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana.
Maka dari itu, pihaknya mengikuti rakor yang dipimpin langsung Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan setiap daerah khususnya Kota Sukabumi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Baca juga: BPBD Kota Sukabumi: 167 kejadian bencana akibatkan dua korban meninggal
"Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar dampak yang ditimbulkan dari bencana bisa tekan seminimal mungkin seperti jatuhnya korban luka dan jiwa maupun kerugian material. Kemudian memastikan kecepatan petugas dalam menangani bencana khususnya pada masa tanggap darurat," tambahnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, menurut dia, bisa memperkuat mitigasi dan pihaknya menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam upaya pengurangan resiko bencana.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Pentingnya langkah antisipatif melalui mitigasi resiko hingga penanganan tanggap darurat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan angin kencang," katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat.
Menurut Hasan, Kota Sukabumi merupakan salah satu daerah di Jabar yang tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi-nya masuk dalam kategori tinggi. Seperti diketahui, sejak awal November sudah terjadi puluhan kejadian bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan ribuan rumah warga serta beberapa fasilitas umum dan sosial terdampak.
Baca juga: Kalak BPBD Kota Sukabumi pastikan tidak ada korban akibat bencana cuaca ekstrem
Baca juga: BPBD: Total lokasi terdampak bencana hidrometeorologi mencapai 69 titik
Meskipun tidak ada korban luka maupun jiwa, tetapi masyarakat harus tetap waspada dengan kondisi cuaca ekstrem yang hampir setiap hari melanda seluruh wilayah Kota Sukabumi.
Selain itu, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat diimbau untuk terus memperkuat mitigasi bencana dengan melakukan berbagai antisipasi yang dibantu dinas terkait lainnya yang bertujuan untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana.
Maka dari itu, pihaknya mengikuti rakor yang dipimpin langsung Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan setiap daerah khususnya Kota Sukabumi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Baca juga: BPBD Kota Sukabumi: 167 kejadian bencana akibatkan dua korban meninggal
"Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar dampak yang ditimbulkan dari bencana bisa tekan seminimal mungkin seperti jatuhnya korban luka dan jiwa maupun kerugian material. Kemudian memastikan kecepatan petugas dalam menangani bencana khususnya pada masa tanggap darurat," tambahnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, menurut dia, bisa memperkuat mitigasi dan pihaknya menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam upaya pengurangan resiko bencana.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024