Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat membangun sinegitas pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahan (TJSLP atau CSR) dalam rangka memaksimalkan potensi terhadap pembangunan di kota tersebut.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, di Bogor, Senin mengatakan, potensi CSR harus dimaksimalkan antara potensi dan realisasi. Langkah tersebut memerlukan sosialisasi yang dapat menjadi sinergi serta aksi.
"Jika kemudian sosialisasi ini tidak menjadi aksi maka harus dievaluasi persoalannya dimana," kata Bima.
Menurut Bima, ada dua aspek dimensi sosial yang dapat mendorong potensi CSR terhadap pembangunan di Kota Bogor, yakni dimensi sosial dalam arti mengatasi dan mengurangi kesenjangan atau pemasalahan sosial di masyarakat. Dan, dimensi sosial dalam arti menguatkan hubungan pemerintah kota dengan semua para pemangku kepentingan.
"Mungkin nilai (anggaran CSR) yang diserahkan tidak seberapa tapi dengan koordinasi muncul kemitraan yang terus terbangun, ini yang dimaksudkan dimensi sosial, jadi jangan dipahami secara sempit," kata Bima.
Ia mengatakan, dari segi fiskal anggaran APBN maupun APBD yang ada jumlahnya terbatas sehingga tidak bisa menjangkau semua. Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting yaitu dimensi sosial, bagaimana CSR bisa masuk dalam dimensi tersebut.
Menurutnya, implementasi CSR agar disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan kemungkinan dengan koridor tetap pada enam skala prioritas Kota Bogor yakni pengentasan kemiskinan, kebersihan dan persampahan, lalu lintas dan kemacetan, serta penataan PKL.
Ia menekankan, pemahaman tentang CSR benar-benar dibuka dan disesuaikan dengan perkembangan zaman,
"saat ini kita sedang menuntaskan program prioritas dan warga dipinggiran Kota Bogor dapat menikmati hasil pembangunan," kata Bima.
Bima mengharapkan dengan pemahaman dimensi sosial yang diperkut, partisipasi CSR bisa dilakukan secara merata, sinergi dapat dilakukan dan diarahkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
"Semua harus berjalan secara transparansi, sehingga tidak meninggalkan persoalan," kata Bima.
Kepala Bappeda Kota Bogor, Erna Hernawati mengatakan, Pemerintah Kota Bogor tengah menguatkan rencana implementasi atau pelaksanaan program TJSLP atau CSR sebagai amanat Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.
"Kami juga ingin memperkuat sinergitas dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP-CSR di tingkat Kota Bogor, sehingga diharapkan adanya kesamaan presepsi dan pandangan dalam mengisi celah pembangun yang tidak bisa didanai oleh pemerintah," kata Erna.
Untuk menjalankan program tersebut, Pemkot Bogor menggelar sosialisasi dan koordinasi sinergitas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) menghadirkan narasumber Wawan Rusdiawan dan Sofyan Mustofa dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, Adjie Sapta dari Toyota dan dihadiri pula perwakilan dari 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bogor serta 73 penggiat usaha.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, di Bogor, Senin mengatakan, potensi CSR harus dimaksimalkan antara potensi dan realisasi. Langkah tersebut memerlukan sosialisasi yang dapat menjadi sinergi serta aksi.
"Jika kemudian sosialisasi ini tidak menjadi aksi maka harus dievaluasi persoalannya dimana," kata Bima.
Menurut Bima, ada dua aspek dimensi sosial yang dapat mendorong potensi CSR terhadap pembangunan di Kota Bogor, yakni dimensi sosial dalam arti mengatasi dan mengurangi kesenjangan atau pemasalahan sosial di masyarakat. Dan, dimensi sosial dalam arti menguatkan hubungan pemerintah kota dengan semua para pemangku kepentingan.
"Mungkin nilai (anggaran CSR) yang diserahkan tidak seberapa tapi dengan koordinasi muncul kemitraan yang terus terbangun, ini yang dimaksudkan dimensi sosial, jadi jangan dipahami secara sempit," kata Bima.
Ia mengatakan, dari segi fiskal anggaran APBN maupun APBD yang ada jumlahnya terbatas sehingga tidak bisa menjangkau semua. Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting yaitu dimensi sosial, bagaimana CSR bisa masuk dalam dimensi tersebut.
Menurutnya, implementasi CSR agar disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan kemungkinan dengan koridor tetap pada enam skala prioritas Kota Bogor yakni pengentasan kemiskinan, kebersihan dan persampahan, lalu lintas dan kemacetan, serta penataan PKL.
Ia menekankan, pemahaman tentang CSR benar-benar dibuka dan disesuaikan dengan perkembangan zaman,
"saat ini kita sedang menuntaskan program prioritas dan warga dipinggiran Kota Bogor dapat menikmati hasil pembangunan," kata Bima.
Bima mengharapkan dengan pemahaman dimensi sosial yang diperkut, partisipasi CSR bisa dilakukan secara merata, sinergi dapat dilakukan dan diarahkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
"Semua harus berjalan secara transparansi, sehingga tidak meninggalkan persoalan," kata Bima.
Kepala Bappeda Kota Bogor, Erna Hernawati mengatakan, Pemerintah Kota Bogor tengah menguatkan rencana implementasi atau pelaksanaan program TJSLP atau CSR sebagai amanat Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.
"Kami juga ingin memperkuat sinergitas dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP-CSR di tingkat Kota Bogor, sehingga diharapkan adanya kesamaan presepsi dan pandangan dalam mengisi celah pembangun yang tidak bisa didanai oleh pemerintah," kata Erna.
Untuk menjalankan program tersebut, Pemkot Bogor menggelar sosialisasi dan koordinasi sinergitas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) menghadirkan narasumber Wawan Rusdiawan dan Sofyan Mustofa dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, Adjie Sapta dari Toyota dan dihadiri pula perwakilan dari 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bogor serta 73 penggiat usaha.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017