Komisi II DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, menagih lembar kerja sama yang diteken antara Perumda Trans Pakuan dengan Kodjari terkait pengelolaan transportasi massal Biskita Transpakuan, yang subsidinya akan dialihkan pemerintah pusat ke pemerintah kota (pemkot) setempat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri atau ASB di Kota Bogor, Senin, mengatakan hal tersebut penting untuk dibuka karena pihaknya ingin mengetahui pengelolaan Biskita Transpakuan secara transparan.
“Karena dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan antara Kodjari dan Perumda Trans Pakuan. Dulu kan Perumda Trans Pakuan minta diselamatkan karena ingin menjadi operator Biskita, tapi sekarang katanya dikelola Kodjari,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kota Bogor pertanyakan pencabutan subsidi biskita
ASB mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapat, unit-unit bus Biskita Transpakuan saat ini dimiliki oleh Kodjari. Sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemkot Bogor, yang mendapatkan keuntungan hanya Kodjari bukan Perumda Trans Pakuan yang merupakan BUMD Kota Bogor.
“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan atau yang dulu PDJT tidak pernah memberikan kontribusi,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Devie Prihatini Sultani juga menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan di 2025.
Menurut Devie, jika Perumda Trans Pakuan bisa mengelola BisKita sejak awal tentunya akan memberikan benefit yang lebih besar. Baik untuk keuangan perusahaan, maupun kontribusi kepada pendapatan asli daerah Kota Bogor.
Baca juga: Pemkot Bogor evaluasi kinerja empat BUMD pada kurun waktu 2021-2023
Sebab, Devie menyebutkan, dari proyeksi yang ada, Perumda Trans Pakuan diperkirakan bisa mendapatkan laba bersih sebesar Rp743 juta mulai tahun 2025.
Hanya saja, kata dia, Rp500 juta dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang gaji eks karyawan PDJT dan hanya menyisakan Rp243 juta yang digunakan untuk membayar gaji karyawan.
Melihat hal ini, ia pun meminta keseriusan Direktur Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan plat merah ini.
“Harus serius. Harus optimis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil dan yang ada orang lain menikmatinya,” ucapnya. (KR-SBN)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024