BPBD Kabupaten Bekasi petakan wilayah rawan kekeringan imbas kemarau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memetakan wilayah rawan kekeringan imbas musim kemarau sebagai upaya antisipasi terjadi dampak secara luas terhadap aktivitas masyarakat.

 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi mengatakan berdasarkan pemetaan dan kajian sementara, sejumlah wilayah yang berada di pesisir laut mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

"Sudah ada keluhan warga terkait air asin saat kami turun ke lapangan. Mereka memohon bantuan air bersih," katanya di Cikarang, Rabu.

Baca juga: Purwakarta siapkan puluhan ribu liter air bersih antisipasi kekeringan musim kemarau
Baca juga: Pemkab Purwakarta pastikan pasokan air bersih aman meski musim kemarau
 

Pihaknya merespons keluhan masyarakat pesisir dengan melakukan koordinasi bersama pihak kecamatan setempat untuk segera mengajukan permohonan pengiriman bantuan air bersih.

 

"Sudah ada surat permohonan yang sampai ke kita dan langsung ditindaklanjuti dengan pendistribusian air bersih ke wilayah kecamatan sasaran," katanya.

 

Pihaknya juga telah melakukan penilaian lapangan terhadap lahan pertanian terdampak kekeringan sebagai dasar menentukan langkah-langkah lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait.

Baca juga: Purwakarta waspadai ancaman kekeringan dan karhutla pada musim kemarau

 

"Kami terus melakukan pendataan dan memantau setiap titik di wilayah yang terdampak kekeringan, baik wilayah rawan, termasuk lahan pertanian," katanya.

 

Sekretaris BPBD Kabupaten Bekasi Agus Suparno mengatakan koordinasi lintas sektor terkait terus dilakukan untuk menanggulangi dampak kekeringan agar tidak meluas hingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Ia mengungkapkan berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diprediksi tidak akan sepanjang tahun lalu bahkan badan otoritas tersebut sudah memberikan sinyal musim penghujan akan tiba di akhir September atau awal Oktober 2024.

"Namun kami tetap siaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Sejauh ini peningkatan koordinasi terus kami lakukan," katanya.