Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta segenap pelaku industri untuk membantu meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi.
Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat sosialisasi pajak daerah kepada puluhan perusahaan di kawasan industri Hyundai dengan tujuan meningkatkan salah satu sumber PAD yang menjadi modal pembangunan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kontribusi perusahaan dalam penerimaan pajak daerah menjadi sangat penting demi mewujudkan optimalisasi pembangunan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi," katanya di Cikarang, Senin.
Baca juga: Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori daerah miliki PAD tinggi di Jabar
Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi sudah menjalankan sejumlah langkah strategis demi merealisasikan peningkatan PAD. Salah satunya dengan sosialisasi hanya belum mampu menjangkau seluruh perusahaan.
"Ada beberapa hal yang perlu kita optimalkan dan saya lihat Bapenda sudah mencoba door to door melakukan sosialisasi, mengundang tapi belum semua perusahaan mau hadir. Dicoba kali ini saya langsung yang mensosialisasikan, mudah-mudahan tingkat kesadaran dan kepatuhan dari objek pajak dan retribusi juga turut meningkat," katanya.
Dia menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak daerah memiliki timbal balik terhadap program pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan. Khususnya infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha serta roda perekonomian, tidak hanya bagi masyarakat, namun juga para pelaku usaha di kawasan industri.
Baca juga: Pemkab Bekasi terima PAD Rp2 miliar dari pengelola PIC
Seluruh pajak yang terkumpul atau dihimpun pemerintah daerah akan dikembalikan kepada masyarakat, termasuk dunia usaha dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun bentuk-bentuk lain.
"Termasuk dalam bentuk pelayanan administrasi, perizinan, regulasi dan juga layanan pendidikan serta kesehatan. Itu semua akan menciptakan iklim usaha yang kondusif," katanya.
Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi sebagai destinasi investasi primadona di Provinsi Jawa Barat bahkan secara nasional.
Dani pun mengajak seluruh perusahaan yang hadir dalam sosialisasi untuk terus berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pajak. Bagi perusahaan yang belum membayar karena menjalankan beberapa ketentuan diharapkan bisa terbuka dan terdorong melaksanakan kewajiban pajak dan retribusi.
"Dan juga tentunya tidak hanya itu. Banyak sekali kontribusi perusahaan itu di luar pajak, ada penyerapan lapangan kerja, penyerapan produk lokal, penyaluran dana CSR, dan sebagainya," katanya.
Baca juga: Bapenda Kabupaten Bekasi catatkan pendapatan dari sektor pajak Rp1 triliun
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Ani Gustini mengatakan berdasarkan hasil evaluasi tercatat potensi-potensi lain yang saat ini dapat dioptimalkan untuk peningkatan pendapatan daerah yakni dari sektor pajak katering.
Mengacu data wajib pajak, persentase usaha katering yang sudah terdaftar dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi masih terbilang tidak sebanding. Dari total 7.000 lebih perusahaan, baru 349 usaha katering berstatus terdaftar di daerah itu.
"Harapan kami tentu seluruhnya, namun saat ini masih bertahap mungkin target sekitar 1.000 terlebih dahulu. Karena selain di katering, kami juga tengah mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat sosialisasi pajak daerah kepada puluhan perusahaan di kawasan industri Hyundai dengan tujuan meningkatkan salah satu sumber PAD yang menjadi modal pembangunan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kontribusi perusahaan dalam penerimaan pajak daerah menjadi sangat penting demi mewujudkan optimalisasi pembangunan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi," katanya di Cikarang, Senin.
Baca juga: Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori daerah miliki PAD tinggi di Jabar
Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi sudah menjalankan sejumlah langkah strategis demi merealisasikan peningkatan PAD. Salah satunya dengan sosialisasi hanya belum mampu menjangkau seluruh perusahaan.
"Ada beberapa hal yang perlu kita optimalkan dan saya lihat Bapenda sudah mencoba door to door melakukan sosialisasi, mengundang tapi belum semua perusahaan mau hadir. Dicoba kali ini saya langsung yang mensosialisasikan, mudah-mudahan tingkat kesadaran dan kepatuhan dari objek pajak dan retribusi juga turut meningkat," katanya.
Dia menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak daerah memiliki timbal balik terhadap program pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan. Khususnya infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha serta roda perekonomian, tidak hanya bagi masyarakat, namun juga para pelaku usaha di kawasan industri.
Baca juga: Pemkab Bekasi terima PAD Rp2 miliar dari pengelola PIC
Seluruh pajak yang terkumpul atau dihimpun pemerintah daerah akan dikembalikan kepada masyarakat, termasuk dunia usaha dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun bentuk-bentuk lain.
"Termasuk dalam bentuk pelayanan administrasi, perizinan, regulasi dan juga layanan pendidikan serta kesehatan. Itu semua akan menciptakan iklim usaha yang kondusif," katanya.
Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi sebagai destinasi investasi primadona di Provinsi Jawa Barat bahkan secara nasional.
Dani pun mengajak seluruh perusahaan yang hadir dalam sosialisasi untuk terus berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pajak. Bagi perusahaan yang belum membayar karena menjalankan beberapa ketentuan diharapkan bisa terbuka dan terdorong melaksanakan kewajiban pajak dan retribusi.
"Dan juga tentunya tidak hanya itu. Banyak sekali kontribusi perusahaan itu di luar pajak, ada penyerapan lapangan kerja, penyerapan produk lokal, penyaluran dana CSR, dan sebagainya," katanya.
Baca juga: Bapenda Kabupaten Bekasi catatkan pendapatan dari sektor pajak Rp1 triliun
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Ani Gustini mengatakan berdasarkan hasil evaluasi tercatat potensi-potensi lain yang saat ini dapat dioptimalkan untuk peningkatan pendapatan daerah yakni dari sektor pajak katering.
Mengacu data wajib pajak, persentase usaha katering yang sudah terdaftar dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi masih terbilang tidak sebanding. Dari total 7.000 lebih perusahaan, baru 349 usaha katering berstatus terdaftar di daerah itu.
"Harapan kami tentu seluruhnya, namun saat ini masih bertahap mungkin target sekitar 1.000 terlebih dahulu. Karena selain di katering, kami juga tengah mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024