Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor meluncurkan Program Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas, Labkesda, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu se-Kota Bogor.
Acara tersebut diselenggarakan pada hari rabu, 24 Juli 2024 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor. Acara dihadiri oleh PJ Wali Kota Bogor, Dr. Hery Antasari, S.T., M.Dev.Plg.
Turut hadir pejabat dari Kementrian Kesehatan RI yaitu Direktur Gizi KIA dr. Lovely Daisy, MKM, dan pejabat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat drg. Emma rachmawaty. MKM.
Acara juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bogor Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah D., M.Si., Direktur 22 RS di Kota Bogor, Kepala OPD, Seluruh Kepala Puskesmas dan Labkesda di Kota Bogor, Seluruh Camat serta Seluruh Lurah se-Kota Bogor.
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor meluncurkan Program Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas, Labkesda, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu se-Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, 24 Juli 2024. (Foto Antara/Dinkes Kota Bogor).
Transformasi Layanan Primer merupakan pilar pertama dalam transformasi kesehatan Indonesia, di mana dalam penerapannya memiliki fokus memperkuat aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, memperbaiki skrining kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan primer.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S memaparkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Nomor: 400.7/2073-Dinkes/IV/2024 Tentang Tim Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kota Bogor, menetapkan implementasi Layanan Primer secara serentak di seluruh puskesmas dan labkesda di Kota Bogor.
Tahapan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor yakni Pembentukan Tim ILP Dinkes, Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi ILP untuk seluruh pegawai Dinkes, Puskesmas dan Labkesda, dilaksanakan secara hybrid serial, Workshop ILP, Bimtek ILP per klaster, Internalisasi dan Pembentukan Komitmen ILP di Puskesmas, Pembentukan Komitmen Lintas Sektor di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Pelatihan Kader, serta Pengembangan SIMPUS berorientasi ILP.
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, drg. Emma rachmawaty, .M.K.M menyampaikan bahwa pentingnya dukungan dari Pemerintah Kota agar terwujud implementasi ILP yang sempurna.
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor meluncurkan Program Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas, Labkesda, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu se-Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, 24 Juli 2024. (Foto Antara/Dinkes Kota Bogor)
Disampaikan pula salah satu penguatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jawa Barat juga diperkuat dengan program ANC dan pencegahan stunting.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi dan meberikan selamat kepada Pemerintah Kota Bogor yang mengimplementasikan ILP di seluruh Puskesmas, melebihi target yang ditetapkan di Jawa Barat dan Nasional.
Direktur Gizi KIA Kementerian Kesehatan RI, dr. Lovely Daisy, MKM menyampaikan bahwa walaupun target Pada tahun 2024 telah ditetapkan target indikator Puskesmas menerapkan ILP secara nasional sebesar 40%.
Tetapi Kota Bogor mampu berkomitmen untuk implementasi ILP 100% di seluruh Puskesmas, Labkesda, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu. Dengan ILP, diharapkan orang sehat tetap sehat, bukan mengobati yg sakit saja, sehingga dapat mempunyai kualitas hidup lebih baik dan lebih produktif.
Kemenkes berharap setelah launching dapat langsung menerapkan Integrasi Layanan Primer serta penambahan Puskesmas Pembantu sehingga pelayanan dapat mencapai seluruh masyarakat.
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor meluncurkan Program Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas, Labkesda, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu se-Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, 24 Juli 2024. (Foto Antara/Dinkes Kota Bogor)
Pejabat Wali Kota Bogor, Dr. Hery Antasari, S.T., M.Dev.Plg menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan, tetapi perlu dukungan dari semua sektor, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.
Dukungan lintas sektor terkait, termasuk dukungan regulasi dan anggaran dari DPRD Kota Bogor sangat diperlukan.
Kepada jajaran Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda, seluruh Faskes, diminta untuk menyusun perencanaan yang baik untuk melaksanakan ILP ini, melakukan Monitoring dan Evaluasi secara suistanable dan menyeluruh.
Data merupakan hal penting yang perlu secara berkala dilakukan pembaharuan. “no data, no result. bad data, bad result. good data, good result”, ujarnya.
Disampaikan pula terkait pentingnya digitalisasi dan penyebaran informasi secara luas melalui media sosial terkait kinerja yang dilakukan. PJ Wali Kota Bogor meluncurkan Integrasi Layanan Primer secara resmi.
Sebagai bentuk rangkaian acara launching ILP, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat meninjau langsung kesiapan ke salah satu puskesmas, yakni UPTD Puskesmas Gang Kelor.
Kunjungan disertakan dengan simulasi sistem informasi puskesmas (Simpus) dan meninjau sarana prasarana yang mendukung berjalannya ILP.
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor meluncurkan Program Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas, Labkesda, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu se-Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, 24 Juli 2024. (Foto Antara/Dinkes Kota Bogor).
Harapan bersama dalam launching implementasi ILP di Kota Bogor ialah berjalannya implementasi tersebut dengan baik dan monitoring evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Acara Launching ILP juga dirangkai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Bogor Dengan Seluruh Rumah Sakit di Kota Bogor Tentang Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Di Kota Bogor.
Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum terkait kerjasama Pelayanan Kesehatan Kota Bogor.
Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi Penyelenggaran jaminan kesehatan daerah, Layanan rujukan, Penanggulangan penyakit, surveilans, Kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, Penanganan stunting dan wasting, Kesehatan ibu anak, Kesehatanremaja dan lansia, Pemenuhan SDM Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, dan Pembuatan dan penyebarluasan media promosi Kesehatan”.
Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan Mou oleh PJ Walikota Bogor dan seluruh Direktur RS se-Kota Bogor. (Adv).
Dr Sri Nowo Retno, MARS (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor).
Pewarta: Dinkes Kota Bogor/Dr Sri Nowo Retno, MARS
