Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu segera menemui Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Senin (15/7) untuk memaparkan konsep penataan Kawasan Wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Asmawa saat rapat bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bogor di Rest Area Gunung Mas, Cisarua, Minggu, mengungkapkan bahwa konsep penataan Puncak juga telah ditunggu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Konsolidasi hari ini dalam rangka memastikan data yang akan disampaikan kepada Wakil Presiden itu valid, akurat dan memang itulah yang dibutuhkan masyarakat daerah ini terkait perkembangan kawasan Puncak," ungkap Asmawa.
Baca juga: Pj Bupati Bogor: Program penataan kawasan wisata Puncak diwujudkan tahun ini
Ia menyebutkan beberapa hal yang akan disampaikan kepada Wapres yaitu mengenai evaluasi dua pekan terakhir bersama para kepala OPD setelah pemindahan pedagang kaki lima (PKL) ke Rest Area Gunung Mas.
Kemudian, kata dia, dari evaluasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengantongi beberapa hal yang menjadi kebutuhan untuk penataan kawasan Puncak.
"Karena secara teknis OPD itu sudah melakukan pemetaan, inventarisasi permasalahan kemudian nanti rencana penanganannya," ujarnya.
Asmawa juga akan menyampaikan rencana relokasi pedagang tahap dua yang saat ini sedang dalam proses administrasi berupa teguran tertulis kepada para PKL.
Baca juga: Presiden dukung langkah Pj Bupati Bogor tertibkan kawasan wisata Puncak
Karena, kata dia, masih ada sebanyak 194 PKL yang akan dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya di sepanjang jalur Puncak.
"Mekanisme administrasi sekarang tahap pemberian teguran ketiga dan kita akan sampaikan ke Pak Wakil Presiden tahapan relokasinya. Insya Allah dari pengalaman (penertiban) pertama, akan lebih solid lagi dengan dukungan dari TNI, Polri dan lain-lain," kata Asmawa.
Asmawa memimpin langsung penertiban PKL tahap pertama di Kawasan Puncak pada Senin (24/6), meski mendapat penolakan dari sebagian pedagang.
Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemerintah Kabupaten Bogor meratakan 331 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri atas 181 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 131 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.
Baca juga: Pj Bupati Bogor kumpulkan seluruh pejabat pemkab di Rest Area Gunung Mas Puncak
Ia memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.
Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektare milik PT Perkebunan Nusantara VIII ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.
Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Asmawa saat rapat bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bogor di Rest Area Gunung Mas, Cisarua, Minggu, mengungkapkan bahwa konsep penataan Puncak juga telah ditunggu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Konsolidasi hari ini dalam rangka memastikan data yang akan disampaikan kepada Wakil Presiden itu valid, akurat dan memang itulah yang dibutuhkan masyarakat daerah ini terkait perkembangan kawasan Puncak," ungkap Asmawa.
Baca juga: Pj Bupati Bogor: Program penataan kawasan wisata Puncak diwujudkan tahun ini
Ia menyebutkan beberapa hal yang akan disampaikan kepada Wapres yaitu mengenai evaluasi dua pekan terakhir bersama para kepala OPD setelah pemindahan pedagang kaki lima (PKL) ke Rest Area Gunung Mas.
Kemudian, kata dia, dari evaluasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengantongi beberapa hal yang menjadi kebutuhan untuk penataan kawasan Puncak.
"Karena secara teknis OPD itu sudah melakukan pemetaan, inventarisasi permasalahan kemudian nanti rencana penanganannya," ujarnya.
Asmawa juga akan menyampaikan rencana relokasi pedagang tahap dua yang saat ini sedang dalam proses administrasi berupa teguran tertulis kepada para PKL.
Baca juga: Presiden dukung langkah Pj Bupati Bogor tertibkan kawasan wisata Puncak
Karena, kata dia, masih ada sebanyak 194 PKL yang akan dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya di sepanjang jalur Puncak.
"Mekanisme administrasi sekarang tahap pemberian teguran ketiga dan kita akan sampaikan ke Pak Wakil Presiden tahapan relokasinya. Insya Allah dari pengalaman (penertiban) pertama, akan lebih solid lagi dengan dukungan dari TNI, Polri dan lain-lain," kata Asmawa.
Asmawa memimpin langsung penertiban PKL tahap pertama di Kawasan Puncak pada Senin (24/6), meski mendapat penolakan dari sebagian pedagang.
Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemerintah Kabupaten Bogor meratakan 331 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri atas 181 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 131 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.
Baca juga: Pj Bupati Bogor kumpulkan seluruh pejabat pemkab di Rest Area Gunung Mas Puncak
Ia memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.
Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektare milik PT Perkebunan Nusantara VIII ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.
Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024