Bekasi (Antara Megapolitan) - Dewan Transportasi Kota Bekasi, Jawa Barat, merekomendasikan tiga solusi permasalahan kemacetan lalu lintas kepada Pemerintah Kota Bekasi.
"Ada tiga poin pembahasan kami yang segera kita rekomendasikan kepada Wali Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, namun kami belum menemukan waktu yang pas sesuai agenda wali kota," kata Humas DTKB Dani Wahab di Bekasi, Jumat.
Menurut Dani, rekomendasi itu menyangkut tentang transportasi berbasis daring (online), kajian angkutan massal Transpatriot serta desain induk transportasi umum di Kota Bekasi.
Dikatakan Dani, persoalan transportasi berbasis aplikasi daring di Bekasi berkaitan dengan masih minimnya lahan untuk penyediaan pangkalan para pengendaranya.
"Kami merekomendasikan adanya pengadaan area khusus untuk transportasi `online` agar operasional mereka di Kota Bekasi tidak liar dan memakan badan jalan umum sehingga timbul kemacetan," katanya.
Pemkot Bekasi diminta untuk menyediakan kantong parkir bagi transportasi berbasis aplikasi daring agar keberadaan mereka saat mangkal menunggu penumpang tidak mempersempit badan jalan.
Terkait Tranpatriot yang ditargetkan mulai beroperasional pada September 2017, kata Dani, Pemkot Bekasi perlu memikirkan tentang potensi persinggungan trayek dengan angkutan lain.
Alasannya, sesuai Surat Keputusan Wali Kota Bekasi, Transpatriot diwacanakan melalui trayek Terminal Kota Bekasi-Jalan Cut Meutia-Jalan Pekayon-Jatiasih dan berakhir di Terminal Pondokgede.
"Transpatriot ini akan mengambil jalur angkutan umum eksisting K02 Terminal Bekasi-Pondokgede. Kami khawatir terjadi konflik akibat persinggungan trayek," katanya.
DTKB merekomendasikan agar Transpatriot diubah trayeknya menjadi angkutan penghubung pusat perbelanjaan serta kantor pelayanan umum.
"Kami menyarankan agar Transpatriot ini dioperasionalkan sebagai penghubung transportasi ke sejumlah pusat perbelanjaan seperti mall, rumah sakit dan kantor pelayanan lainnya secara menyebar," katanya.
Pemkot Bekasi telah mengalokasikan anggaran Rp11 miliar lebih pada 2017 untuk pengadaan sembilan unit Transpatriot jenis bus 3/4 atau Elf.
Adapun rekomendasi terkait desain induk transportasi umum diarahkan pihaknya agar Pemkot Bekasi menentukan klasifikasi angkutan umum sesuai fungsinya.
"Di Kota Bekasi harus ada penentuan jenis angkutan umum yang utama, di luar itu klasifikasinya sebagai angkutan pengumpan," katanya.
Dani mengatakan salah satu rekomendasi pihaknya yang dinilai ideal sebagai jenis angkutan utama di Kota Bekasi adalah wacana operasional kereta Light Rapid Transit (LRT).
"Yang ideal adalah angkutan umum kereta seperti LRT. Angkutan umum `existing` sekarang bisa kita gunakan sebagai armada pengumpan menuju stasiun dan sekitarnya," katanya.
(ADV/Humas Pemkot Bekasi).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Ada tiga poin pembahasan kami yang segera kita rekomendasikan kepada Wali Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, namun kami belum menemukan waktu yang pas sesuai agenda wali kota," kata Humas DTKB Dani Wahab di Bekasi, Jumat.
Menurut Dani, rekomendasi itu menyangkut tentang transportasi berbasis daring (online), kajian angkutan massal Transpatriot serta desain induk transportasi umum di Kota Bekasi.
Dikatakan Dani, persoalan transportasi berbasis aplikasi daring di Bekasi berkaitan dengan masih minimnya lahan untuk penyediaan pangkalan para pengendaranya.
"Kami merekomendasikan adanya pengadaan area khusus untuk transportasi `online` agar operasional mereka di Kota Bekasi tidak liar dan memakan badan jalan umum sehingga timbul kemacetan," katanya.
Pemkot Bekasi diminta untuk menyediakan kantong parkir bagi transportasi berbasis aplikasi daring agar keberadaan mereka saat mangkal menunggu penumpang tidak mempersempit badan jalan.
Terkait Tranpatriot yang ditargetkan mulai beroperasional pada September 2017, kata Dani, Pemkot Bekasi perlu memikirkan tentang potensi persinggungan trayek dengan angkutan lain.
Alasannya, sesuai Surat Keputusan Wali Kota Bekasi, Transpatriot diwacanakan melalui trayek Terminal Kota Bekasi-Jalan Cut Meutia-Jalan Pekayon-Jatiasih dan berakhir di Terminal Pondokgede.
"Transpatriot ini akan mengambil jalur angkutan umum eksisting K02 Terminal Bekasi-Pondokgede. Kami khawatir terjadi konflik akibat persinggungan trayek," katanya.
DTKB merekomendasikan agar Transpatriot diubah trayeknya menjadi angkutan penghubung pusat perbelanjaan serta kantor pelayanan umum.
"Kami menyarankan agar Transpatriot ini dioperasionalkan sebagai penghubung transportasi ke sejumlah pusat perbelanjaan seperti mall, rumah sakit dan kantor pelayanan lainnya secara menyebar," katanya.
Pemkot Bekasi telah mengalokasikan anggaran Rp11 miliar lebih pada 2017 untuk pengadaan sembilan unit Transpatriot jenis bus 3/4 atau Elf.
Adapun rekomendasi terkait desain induk transportasi umum diarahkan pihaknya agar Pemkot Bekasi menentukan klasifikasi angkutan umum sesuai fungsinya.
"Di Kota Bekasi harus ada penentuan jenis angkutan umum yang utama, di luar itu klasifikasinya sebagai angkutan pengumpan," katanya.
Dani mengatakan salah satu rekomendasi pihaknya yang dinilai ideal sebagai jenis angkutan utama di Kota Bekasi adalah wacana operasional kereta Light Rapid Transit (LRT).
"Yang ideal adalah angkutan umum kereta seperti LRT. Angkutan umum `existing` sekarang bisa kita gunakan sebagai armada pengumpan menuju stasiun dan sekitarnya," katanya.
(ADV/Humas Pemkot Bekasi).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017