DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, membentuk posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 untuk mengantisipasi adanya aduan kecurangan seperti tahun sebelumnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri di Kota Bogor, Senin, mengatakan hari ini Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD telah melakukan sosialisasi terkait kuota dan persentase PPDB ke ratusan komite sekolah.
Dari data Disdik Kota Bogor, 20 persen kuota PPDB menerima siswa dari jalur afirmasi, 5 persen untuk anak berkebutuhan khusus, 5 persen perpindahan orang tua atau mutasi dan maslahat guru atau tenaga pendidik, 20 persen prestasi akademik, non-akademik, dan nilai rapor, terakhir 50 persen dari jalur zonasi.
Baca juga: Disdik dan DPRD Kota Bogor sosialisasi terkait PPDB 2024 ke komite sekolah
Baca juga: DPRD dan Disdik Kota Bogor rumuskan kebijakan baru PPDB 2024
“Ini supaya ada pemerataan dalam pendidikan. Kita sekaligus membuka ruang, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun kemarin,” kata dia.
Di samping itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama sosialisasi hari ini, Saeful menyebut, DPRD juga menerima banyak aspirasi dari masyarakat Kecamatan Bogor Selatan yang meminta dibangun SMP negeri baru.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan SMP negeri baru akan dilakukan secara bertahap setelah di Kecamatan Tanah Sareal kemudian di Bogor Utara, Bogor Timur, dan kemudian Bogor Selatan.
“Mau tidak mau (merasakan kekurangan sekolah). Lulusan sekolah (SD) saja 17.000 orang, kursi cuma sekitar 6.000. Bagaimana?“ ujarnya.
Baca juga: DPRD Kota Bogor ingatkan Disdik untuk persiapkan PPDB dengan baik
Selain DPRD, Disdik Kota Bogor juga membentuk posko pengaduan.
Kepala Disdik Kota Bogor Irwan Riyanto menyampaikan nantinya Disdik bisa memberikan penjelasan apabila masyarakat melapor terkait dugaan kecurangan.
“Supaya yang melaporkan atau yang merasa dirugikan atau juga yang butuh penjelasan, di Disdik kita ada pos pengaduan,” kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024