Cikarang, Bekasi (Antara Megapolitan) - Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah menerapkan e-Goverment, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
"Ini sudah dibicarakan dalam laporan kerja pertanggungjawaban (LKPJ) dikarenakan sudah ada fasilitas fiber optik yang dimiliki Diskominfo sudah seharusnya semua SKPD bisa berbasis e-Government," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Cecep Noor di Kabupaten Bekasi, Rabu.
Menurut dia, pelayanan publik sudah seharusnya ditunjang sistem yang langsung terintegrasi dengan fiber optik dan langsung terintegrasi pengelolaan ke Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.
Sudah sepantasnya, ujarnya, setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi berinisiatif meninggalkan cara konvensional dalam mengelola pelayanan publik, baik untuk warga maupun dunia usaha.
Dengan adanya sistem itu, katanya, potensi kebocoran pendapatan asli daerah dari setiap organisasi perangkat daerah bisa diminimalisasi.
"Ini dimaksudkan dengan adanya sistem yang berjalan dapat mengantisipasi permainan kotor yang dilakukan oleh oknum pegawai atau lainnya," katanya.
Ia menjelaskan penerapan e-Government juga bentuk transparansi data maupun pemasukan serta pengeluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
"Dalam antisipasi ini juga sudah diamanatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya.
Ia mengaku telah meminta OPD di lingkungan Pemkab Bekasi, seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) agar menerapkan hal itu.
Penerapan sistem yang baik, katanya, membuat kinerja pegawai dapat berjalan dengan lancar.
Dalam pelaksanaannya, katanya, baik masyarakat maupun pengusaha yang hendak mengurus atau membayar administrasi tidak perlu harus mengantre karena sudah langsung terintegrasi melalui sistem itu.
"Saya juga sudah menyampaikannya ke Kepala Dispenda dan bilang bahwa di LKPJ Tahun 2017 mendatang sistem penerimaan pajak ataupun retribusi di dinasnya jangan lagi menggunakan cara konvensional, kita pantau terus saja dulu," katanya.
Cecep Noor menjelaskan dalam peningkatan mutu pelayanan publik, sistem itu harus segera diterapkan agar pemanfaatan fasilitas fiber optik lebih dioptimalkan.
"Selain itu, dalam upaya peningkatan pelayanan publik dikhususkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi dan pengusaha sekitar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Ini sudah dibicarakan dalam laporan kerja pertanggungjawaban (LKPJ) dikarenakan sudah ada fasilitas fiber optik yang dimiliki Diskominfo sudah seharusnya semua SKPD bisa berbasis e-Government," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Cecep Noor di Kabupaten Bekasi, Rabu.
Menurut dia, pelayanan publik sudah seharusnya ditunjang sistem yang langsung terintegrasi dengan fiber optik dan langsung terintegrasi pengelolaan ke Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.
Sudah sepantasnya, ujarnya, setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi berinisiatif meninggalkan cara konvensional dalam mengelola pelayanan publik, baik untuk warga maupun dunia usaha.
Dengan adanya sistem itu, katanya, potensi kebocoran pendapatan asli daerah dari setiap organisasi perangkat daerah bisa diminimalisasi.
"Ini dimaksudkan dengan adanya sistem yang berjalan dapat mengantisipasi permainan kotor yang dilakukan oleh oknum pegawai atau lainnya," katanya.
Ia menjelaskan penerapan e-Government juga bentuk transparansi data maupun pemasukan serta pengeluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
"Dalam antisipasi ini juga sudah diamanatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya.
Ia mengaku telah meminta OPD di lingkungan Pemkab Bekasi, seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) agar menerapkan hal itu.
Penerapan sistem yang baik, katanya, membuat kinerja pegawai dapat berjalan dengan lancar.
Dalam pelaksanaannya, katanya, baik masyarakat maupun pengusaha yang hendak mengurus atau membayar administrasi tidak perlu harus mengantre karena sudah langsung terintegrasi melalui sistem itu.
"Saya juga sudah menyampaikannya ke Kepala Dispenda dan bilang bahwa di LKPJ Tahun 2017 mendatang sistem penerimaan pajak ataupun retribusi di dinasnya jangan lagi menggunakan cara konvensional, kita pantau terus saja dulu," katanya.
Cecep Noor menjelaskan dalam peningkatan mutu pelayanan publik, sistem itu harus segera diterapkan agar pemanfaatan fasilitas fiber optik lebih dioptimalkan.
"Selain itu, dalam upaya peningkatan pelayanan publik dikhususkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi dan pengusaha sekitar," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017