DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyampaikan sejumlah rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2023 melalui rapat paripurna di Gedung DPRD, Cibinong, Selasa.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan ada sebanyak 28 rekomendasi yang disampaikan legislator dalam menanggapi LKPj Bupati Bogor tahun 2023.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan diantaranya yaitu mengenai penetapan pajak asli derah (PAD) yang harus dilakukan dengan lebih cermat dan akurat sesuai potensi yang ada.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor: Relokasi PKL kawasan Puncak harus dilakukan secara humanis
Baca juga: Ketua DPRD Bogor gagas transportasi publik memadai bagi masyarakat
"Kemudian, temuan hasil BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI tahun anggaran 2022 sebesar Rp8,2 miliar belum diselesaikan harus segera diselesaikan dan disetor ke kas daerah," ungkap Rudy.
Sementara, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu di tempat yang sama mengaku segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan atas LKPj Bupati Bogor tahun 2023 yang saat itu dijabat Iwan Setiawan.
"LKPJ yang disampaikan di masa pemerintahan beliau (Iwan Setiawan) tentu kami apresiasi dan terima kasih atas kontribusi kemajuan bumi tegar beriman," kata Asmawa.
Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor serap aspirasi masyarakat Rumpin
Menurut dia, rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bogor merupakan bentuk kritik dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan mulai dari aspek kesehatan hingga infrastruktur daerah.
"Ini wajib ditindaklanjuti, melalui penyesuaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2025 dengan mengakomodir yang menjadi saran," ujar Asmawa yang juga merupakan Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan ada sebanyak 28 rekomendasi yang disampaikan legislator dalam menanggapi LKPj Bupati Bogor tahun 2023.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan diantaranya yaitu mengenai penetapan pajak asli derah (PAD) yang harus dilakukan dengan lebih cermat dan akurat sesuai potensi yang ada.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor: Relokasi PKL kawasan Puncak harus dilakukan secara humanis
Baca juga: Ketua DPRD Bogor gagas transportasi publik memadai bagi masyarakat
"Kemudian, temuan hasil BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI tahun anggaran 2022 sebesar Rp8,2 miliar belum diselesaikan harus segera diselesaikan dan disetor ke kas daerah," ungkap Rudy.
Sementara, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu di tempat yang sama mengaku segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan atas LKPj Bupati Bogor tahun 2023 yang saat itu dijabat Iwan Setiawan.
"LKPJ yang disampaikan di masa pemerintahan beliau (Iwan Setiawan) tentu kami apresiasi dan terima kasih atas kontribusi kemajuan bumi tegar beriman," kata Asmawa.
Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor serap aspirasi masyarakat Rumpin
Menurut dia, rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bogor merupakan bentuk kritik dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan mulai dari aspek kesehatan hingga infrastruktur daerah.
"Ini wajib ditindaklanjuti, melalui penyesuaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2025 dengan mengakomodir yang menjadi saran," ujar Asmawa yang juga merupakan Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024