Bogor (Antara Megapolitan) - Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, menunjuk tujuh Puskesmas dan empat rumah sakit sebagai tempat pengambilan obat ARV bagi penderita HIV/AIDS.
"Terhitung mulai April ini jumlah pelayanan pengambilan obat ARV bertambah dari dua menjadi 11 lokasi," kata Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bogor, Ratna Yunita, usai wokrhsop Desentralisasi Distribusi Obat ARV, di Ruang Rapat I Bappeda Kota Bogor, Rabu.
Menurut Ratna, penambahan jumlah layanan penyaluran obat ARV setelah dilakukan desentralisasi distribusi dari pusat ke pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi distribusi ARV telah dimulai sejak tahun 2009 secara nasional.
Untuk wilayah Jawa Barat dimulai tahun 2010. Total hingga Desember 2016 sudah 34 provinsi, dan di 407 kabupaten/kota.
Ia menyebutkan, sebelum dilakukan desentralisasi, penyaluran obat ARV bagi ODHA (orang dengan HIV/AIDS) Kota Bogor dilaksanakan oleh dua rumah sakit yakni RS Marzoeki Mahdi dan RSUD Kota Bogor.
"Rumah Sakit Marzoeki Mahdi melayani 750 ODHA, dan dua orang di RSUD Kota Bogor," katanya.
Dengan adanya desentralisasi distribusi ARV, Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjuk tujuh Puskesmas sebagai tempat penyaluran ARV dan menambah jumlah rumah sakit yang akan melayani ODHA. Tujuh Puskesmas tersebut yakni Puskesmas Tanah Sareal, Puskesmas Kedung Badak, Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas Sempur, Puskesmas Sindang Barang, Puskesmas Bogor Selatan dan Puskesmas Warung Jambu.
"Untuk rumah sakit selain Marzoeki Mahdi dan RSUD, penyaluran ARV bagi penderita ODHA dapat dilakukan di RS Medika Dramaga, dan RS PMI," katanya.
Menurut Ratna tujuan dari desentralisasi distribusi obat ARV adalah untuk mendekatkan layanan obat kepada masyarakat penderita HIV/AIDS, bukan hanya anggaran tetapi pembiayaan saja. Karena banyak kasus terjadi ODHA sulit mendapatkan obat ARV karena geografi wilayah yang jauh degan layanan.
"Dengan desentralisasi ini, misalnya penderita yang ada di wilayah Selatan tidak perlu lagi jauh-jauh ke RSUD dan RS MM untuk ambil obat, cukup ke puskesmas saja, dan mereka tidak perlu keluar biaya ongkos," katanya.
Ratna menyebutkan, tujuan pengendalian HIV/AIDS dan IMS adalah untuk menurunkan jumlah kasus baru HIV, menurunkan angka kematian, dan menurunkan stigma serta diskrimiasi.
"Akhir pengendalian HIV/AIDS melalui skema `three zeroes` ini adalah meningkatkan kualitas hidup ODHA," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Terhitung mulai April ini jumlah pelayanan pengambilan obat ARV bertambah dari dua menjadi 11 lokasi," kata Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bogor, Ratna Yunita, usai wokrhsop Desentralisasi Distribusi Obat ARV, di Ruang Rapat I Bappeda Kota Bogor, Rabu.
Menurut Ratna, penambahan jumlah layanan penyaluran obat ARV setelah dilakukan desentralisasi distribusi dari pusat ke pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi distribusi ARV telah dimulai sejak tahun 2009 secara nasional.
Untuk wilayah Jawa Barat dimulai tahun 2010. Total hingga Desember 2016 sudah 34 provinsi, dan di 407 kabupaten/kota.
Ia menyebutkan, sebelum dilakukan desentralisasi, penyaluran obat ARV bagi ODHA (orang dengan HIV/AIDS) Kota Bogor dilaksanakan oleh dua rumah sakit yakni RS Marzoeki Mahdi dan RSUD Kota Bogor.
"Rumah Sakit Marzoeki Mahdi melayani 750 ODHA, dan dua orang di RSUD Kota Bogor," katanya.
Dengan adanya desentralisasi distribusi ARV, Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjuk tujuh Puskesmas sebagai tempat penyaluran ARV dan menambah jumlah rumah sakit yang akan melayani ODHA. Tujuh Puskesmas tersebut yakni Puskesmas Tanah Sareal, Puskesmas Kedung Badak, Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas Sempur, Puskesmas Sindang Barang, Puskesmas Bogor Selatan dan Puskesmas Warung Jambu.
"Untuk rumah sakit selain Marzoeki Mahdi dan RSUD, penyaluran ARV bagi penderita ODHA dapat dilakukan di RS Medika Dramaga, dan RS PMI," katanya.
Menurut Ratna tujuan dari desentralisasi distribusi obat ARV adalah untuk mendekatkan layanan obat kepada masyarakat penderita HIV/AIDS, bukan hanya anggaran tetapi pembiayaan saja. Karena banyak kasus terjadi ODHA sulit mendapatkan obat ARV karena geografi wilayah yang jauh degan layanan.
"Dengan desentralisasi ini, misalnya penderita yang ada di wilayah Selatan tidak perlu lagi jauh-jauh ke RSUD dan RS MM untuk ambil obat, cukup ke puskesmas saja, dan mereka tidak perlu keluar biaya ongkos," katanya.
Ratna menyebutkan, tujuan pengendalian HIV/AIDS dan IMS adalah untuk menurunkan jumlah kasus baru HIV, menurunkan angka kematian, dan menurunkan stigma serta diskrimiasi.
"Akhir pengendalian HIV/AIDS melalui skema `three zeroes` ini adalah meningkatkan kualitas hidup ODHA," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017