Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur bersama pihak terkait gencar melakukan kampanye pencegahan penularan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) untuk menuju eliminasi HIV/AIDS pada 2030.
"Pemkab Kukar bersama Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) terus membangun kesadaran kolektif semua komponen masyarakat terkait upaya pencegahan penularan HIV/AIDS," ujar Asisten I Sekda Kabupaten Kukar Akhmad Taufik Hidayat di Tenggarong, Senin.
Berdasarkan data, penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kukar dalam empat tahun terakhir terus meningkat, yaitu pada 2022 tercatat 325 orang, 2023 naik menjadi 410 orang, 2024 menjadi 428 orang, dan pada 2025 naik menjadi 510 orang.
Ia menyebut data tersebut berdasarkan hasil skrining yang kemungkinan jumlahnya melebihi dari data, karena kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, hanya tampak di permukaan, khususnya bagi penderita yang belum sempat menjalani skrining.
Baca juga: Papua rangkul guru hingga tokoh agama tekan kasus HIV/AIDS
Baca juga: Kaltim deteksi 1.018 kasus HIV baru pada 2025
Pada Minggu (7/12), saat menghadiri puncak peringatan Hari AIDS Sedunia di Tenggarong yang digelar KPAD Kukar, ia mengajak semua pihak menyatukan gerak dan langkah dalam rangka pencegahan penularan dan penanganan HIV/AIDS.
"Kegiatan yang mengusung tema 'Bersama Hadapi Perubahan, Jaga Keberlanjutan Layanan HIV'' ini mencerminkan semangat untuk bangkit dari berbagai tantangan yang menghambat capaian penanggulangan HIV, sekaligus mendorong transformasi menyeluruh dalam kebijakan, strategi, dan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat tercapainya target Ending AIDS 2030," katanya.
Ia berharap, kegiatan ini meningkatkan perhatian publik dan pemangku kepentingan terhadap dampak krisis pendanaan global serta pentingnya transformasi dalam pembiayaan program pencegahan penyakit HIV/AIDS di tingkat nasional dan daerah.
Baca juga: Gubernur sebut Hari HIV/AIDS momentum percepatan layanan tekan epidemi di Papua
Hal ini sesuai dengan komitmen politik dan kepemimpinan nasional dalam mendukung kebijakan yang inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hak asasi manusia dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Ia mengapresiasi peran komunitas dan mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam mempertahankan capaian dan memperluas layanan HIV, khususnya bagi populasi kunci, populasi khusus, dan populasi rentan.
