Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengumumkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lambat dalam menyerap anggaran daerah.
Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Mely Kamelia di Cibinong, Rabu, mengungkapkan OPD paling lambat menyerap anggaran yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Kemudian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Baca juga: Pj Bupati Bogor evaluasi minimnya serapan anggaran daerah 2024
Mely menjelaskan, realisasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Bogor 2024 hingga 5 April baru mencapai 17,38 persen atau Rp1,82 triliun dari total anggaran Rp10,52 triliun.
"Sedangkan realisasi pendapatan daerah tercapai Rp2,33 triliun atau 24,28 dari dari target Rp9,60 triliun," ungkap Mely.
Di samping itu, ia juga mengumumkan sejumlah OPD dengan serapan anggaran tertinggi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Lalu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca juga: Serapan APBD Kabupaten Bogor capai 71,86 persen
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengevaluasi minimnya serapan anggaran APBD Kabupaten Bogor, karena dinilai belum maksimal.
"Tentu kalau kita menggunakan teori kurva s, maka harusnya penyerapan hari ini minimal ada di angka 35-40 persen, tapi faktanya masih di bawah. Maka dari itu kita perlu percepatan, itu intinya," kata Asmawa.
Ia mengaku tidak senang jika terdapat uang belum terpakai, karena dana itu bisa langsung dimanfaatkan untuk pembangunan yang sudah dianggarkan.
Baca juga: Pemkab Bogor berupaya serap secara maksimal sisa anggaran APBD 2022
"Uang masih ada di dompet tapi tidak digunakan mubazir, harusnya bermanfaat. Saya orang yang tidak senang ada uang di kas daerah, harusnya bisa dimanfaatkan," ujarnya.
Asmawa menekankan serapan anggaran yang maksimal juga harus diimbangi dengan output yang jelas dan bermanfaat.
"Program kegiatan di sana sudah jelas untuk kemasyarakatan umat, untuk kesejahteraan masyarakat. Indikator pada saat saya akan melakukan evaluasi kinerja OPD adalah instrumen utamanya bagaimana penyerapan anggaran," kata Asmawa.(KR-MFS)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Mely Kamelia di Cibinong, Rabu, mengungkapkan OPD paling lambat menyerap anggaran yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Kemudian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Baca juga: Pj Bupati Bogor evaluasi minimnya serapan anggaran daerah 2024
Mely menjelaskan, realisasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Bogor 2024 hingga 5 April baru mencapai 17,38 persen atau Rp1,82 triliun dari total anggaran Rp10,52 triliun.
"Sedangkan realisasi pendapatan daerah tercapai Rp2,33 triliun atau 24,28 dari dari target Rp9,60 triliun," ungkap Mely.
Di samping itu, ia juga mengumumkan sejumlah OPD dengan serapan anggaran tertinggi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Lalu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca juga: Serapan APBD Kabupaten Bogor capai 71,86 persen
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengevaluasi minimnya serapan anggaran APBD Kabupaten Bogor, karena dinilai belum maksimal.
"Tentu kalau kita menggunakan teori kurva s, maka harusnya penyerapan hari ini minimal ada di angka 35-40 persen, tapi faktanya masih di bawah. Maka dari itu kita perlu percepatan, itu intinya," kata Asmawa.
Ia mengaku tidak senang jika terdapat uang belum terpakai, karena dana itu bisa langsung dimanfaatkan untuk pembangunan yang sudah dianggarkan.
Baca juga: Pemkab Bogor berupaya serap secara maksimal sisa anggaran APBD 2022
"Uang masih ada di dompet tapi tidak digunakan mubazir, harusnya bermanfaat. Saya orang yang tidak senang ada uang di kas daerah, harusnya bisa dimanfaatkan," ujarnya.
Asmawa menekankan serapan anggaran yang maksimal juga harus diimbangi dengan output yang jelas dan bermanfaat.
"Program kegiatan di sana sudah jelas untuk kemasyarakatan umat, untuk kesejahteraan masyarakat. Indikator pada saat saya akan melakukan evaluasi kinerja OPD adalah instrumen utamanya bagaimana penyerapan anggaran," kata Asmawa.(KR-MFS)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024