Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengevaluasi upaya pencegahan korupsi meski nilai hasil monitoring center for prevention (MCP) daerahnya telah memasuki zona hijau atau di atas nilai 85 poin.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin di Cibinong, Bogor, Jumat, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti rapat evaluasi dengan mengoptimalkan kinerja masing-masing.
"Alhamdulillah ini kita bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan kita senantiasa kompak dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Burhan.
MCP merupakan Informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia meliputi delapan area intervensi.
Ia mengungkapkan, penilaian MCP dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan aplikasi untuk memonitoring sejauh mana delapan area intervensi dilaksanakan di seluruh Pemda se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor.
Delapan area tersebut di antaranya, pelayanan perizinan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pajak, pengelola pengadaan barang dan jasa dan lainnya.
“Nilai MCP kita sudah di atas 85, mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi. Di awal tahun ini kita mulai berusaha mulai dari persiapan pelaksanaan program barang dan jasa serta lainnya, agar pelaksanaannya lebih baik berdasarkan perencanaan yang matang,” kata Burhan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin di Cibinong, Bogor, Jumat, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti rapat evaluasi dengan mengoptimalkan kinerja masing-masing.
"Alhamdulillah ini kita bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan kita senantiasa kompak dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Burhan.
MCP merupakan Informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia meliputi delapan area intervensi.
Ia mengungkapkan, penilaian MCP dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan aplikasi untuk memonitoring sejauh mana delapan area intervensi dilaksanakan di seluruh Pemda se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor.
Delapan area tersebut di antaranya, pelayanan perizinan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pajak, pengelola pengadaan barang dan jasa dan lainnya.
“Nilai MCP kita sudah di atas 85, mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi. Di awal tahun ini kita mulai berusaha mulai dari persiapan pelaksanaan program barang dan jasa serta lainnya, agar pelaksanaannya lebih baik berdasarkan perencanaan yang matang,” kata Burhan.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024