Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto menyebut puluhan halte transportasi massal Biskita Transpakuan di wilayahnya membutuhkan biaya pemeliharaan.
Bima Arya, di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, mengatakan saat ini seluruh pengelolaan halte Biskita Transpakuan telah diserahkan ke Perumda Trans Pakuan.
Ia menerima laporan bahwa sejumlah halte bus di empat koridor yang ada, pada waktu tertentu dijadikan tempat tidur oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Bahkan kondisinya juga dalam keadaan kotor.
“Jadi pengelolaan kita tentu itu perlu dianggarkan lagi pemeliharaan ke depan. Ada sekitar 50 lebih shelter (halte) itu, yang semuanya pasti perlu biaya pemeliharaan,” kata Bima.
Baca juga: "Biskita" Transpakuan, bisakah mewujudkan pelopor angkutan berbasis energi alternatif?
Baca juga: Wali Kota Bogor lantik Direktur Direktur PDJT
Selain itu, ia juga meminta agar Perumda Trans Pakuan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk perawatan halte-halte itu, serta bisa didapatkan pemasukan dari kerja sama tersebut.
“Terakhir Bu Dirut (Trans Pakuan) melaporkan bahwa sedang dilakukan pembicaraan-pembicaraan,” ujarnya pula.
Sehingga, kata Bima, apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak menganggarkan pemeliharaan halte, Perumda Trans Pakuan bisa mendapatkannya dari kerja sama yang dimaksud.
Baca juga: BPTJ perkirakan tarif BisKita TransPakuan lebih rendah dari tiket bus TransJakarta
Menurutnya, perawatan halte yang dikerjasamakan dan memberikan penghasilan sama seperti konsep halte-halte dan stasiun yang ada di kawasan DKI Jakarta.
“Itu (leading sector) sudah di Perumda Trans Pakuan semua. Jadi Trans Pakuan yang mengelola itu, kemudian nanti dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Bisa juga nggak ada penganggaran dari kita,” katanya pula.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024