Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat kolaborasi antar-instansi untuk mewujudkan Kota Sukabumi Jawa Barat bebas kasus stunting baru (new zero stunting) di 2024, dengan menyelaraskan berbagai program percepatan penanganan stunting.
"Kolaborasi antar-instansi sangat penting dilakukan untuk mewujudkan Kota Sukabumi bebas kasus stunting baru pada 2024. Penanganan gagal tumbuh pada bayi atau anak pada usia dini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja sama," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji di Balai Kota Sukabumi, Rabu.
Menurut Kusmana, seperti diketahui pada 2022 kasus stunting di Kota Sukabumi masih berada di angka 19,2 persen. Maka dari itu, pihaknya terus berupaya untuk menekan angka ini menjadi 14 persen di 2024, salah satunya dengan kolaborasi percepatan penanganan stunting.
Baca juga: Pemkab Sukabumi lakukan berbagai inovasi percepat penurunan kasus stunting
Baca juga: PKH Sukabumi gencar beri edukasi dari pintu ke pintu tekan kasus stunting
Setiap instansi yang berada di lingkungan Pemkot Sukabumi ikut terlibat dalam penanganan stunting dan memiliki program masing-masing. Tetapi program tersebut tidak bisa dilaksanakan secara maksimal jika tidak adanya kolaborasi.
Karena itu, kolaborasi ini tujuannya untuk menyelaraskan seluruh program yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga target 14 persen bisa tercapai di tahun ini.
Adapun yang menjadi target atau sasaran intervensi program adalah ibu hamil kurang energi kronis (KEK), kemudian bayi atau anak malnutrisi dalam jangka panjang (kronis) mulai dari kandungan hingga lahir, dan anak-anak yang berpotensi kurang asupan gizi seimbang.
"Maka dari itu, data menjadi yang paling penting dalam percepatan penanganan stunting jangan sampai ada perbedaan data sehingga intervensi program tidak berjalan maksimal," katanya.
Baca juga: Wabup Sukabumi optimalkan kolaborasi antarlembaga percepat pengentasan stunting
Asisten Daerah (Asda) III Kota Sukabumi M Hasan Asari mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah menggelar forum perangkat daerah (FPD) yang dimotori oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi.
Kegiatan tersebut tujuannya untuk menyelaraskan program-program percepatan penanganan stunting di Kota Sukabumi. Dengan ikhtiar bersama, pihaknya optimistis angka stunting di Kota Sukabumi bisa di bawah 14 persen di 2024, dan tidak ada lagi kasus baru.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Kolaborasi antar-instansi sangat penting dilakukan untuk mewujudkan Kota Sukabumi bebas kasus stunting baru pada 2024. Penanganan gagal tumbuh pada bayi atau anak pada usia dini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja sama," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji di Balai Kota Sukabumi, Rabu.
Menurut Kusmana, seperti diketahui pada 2022 kasus stunting di Kota Sukabumi masih berada di angka 19,2 persen. Maka dari itu, pihaknya terus berupaya untuk menekan angka ini menjadi 14 persen di 2024, salah satunya dengan kolaborasi percepatan penanganan stunting.
Baca juga: Pemkab Sukabumi lakukan berbagai inovasi percepat penurunan kasus stunting
Baca juga: PKH Sukabumi gencar beri edukasi dari pintu ke pintu tekan kasus stunting
Setiap instansi yang berada di lingkungan Pemkot Sukabumi ikut terlibat dalam penanganan stunting dan memiliki program masing-masing. Tetapi program tersebut tidak bisa dilaksanakan secara maksimal jika tidak adanya kolaborasi.
Karena itu, kolaborasi ini tujuannya untuk menyelaraskan seluruh program yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga target 14 persen bisa tercapai di tahun ini.
Adapun yang menjadi target atau sasaran intervensi program adalah ibu hamil kurang energi kronis (KEK), kemudian bayi atau anak malnutrisi dalam jangka panjang (kronis) mulai dari kandungan hingga lahir, dan anak-anak yang berpotensi kurang asupan gizi seimbang.
"Maka dari itu, data menjadi yang paling penting dalam percepatan penanganan stunting jangan sampai ada perbedaan data sehingga intervensi program tidak berjalan maksimal," katanya.
Baca juga: Wabup Sukabumi optimalkan kolaborasi antarlembaga percepat pengentasan stunting
Asisten Daerah (Asda) III Kota Sukabumi M Hasan Asari mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah menggelar forum perangkat daerah (FPD) yang dimotori oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi.
Kegiatan tersebut tujuannya untuk menyelaraskan program-program percepatan penanganan stunting di Kota Sukabumi. Dengan ikhtiar bersama, pihaknya optimistis angka stunting di Kota Sukabumi bisa di bawah 14 persen di 2024, dan tidak ada lagi kasus baru.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024