Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memproyeksikan besaran kenaikan tunjangan Aparatur Sipil Negara untuk eselon 4A dan 4B pada 2018 mencapai Rp15 juta lebih.
"Proyeksi itu diukur dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila dapat digarap secara maksimal mulai 2017 ini," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Senin.
Menurut dia, PAD yang tengah dimaksimalkan pencapaiannya saat ini berasal dari sektor pajak parkir, restoran, reklame hingga perhotelan.
Rahmat mengatakan, pengumpulan pajak tersebut akan diarahkan untuk alokasi peningkatan tunjangan ASN di lingkup Pemkot Bekasi mulai Januari 2018.
Sejumlah upaya tengah ditempuh pihaknya untuk menutupi seluruh potensi kebocoran pajak akibat penggelapan oleh oknum tertentu.
Salah satunya adalah penerapan sistem penarikan pajak menggunakan `virtual network` (v-net) bekerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB).
"BJB akan memnfasilitasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan alat `typing box` yang kita sebar ke seluruh objek pajak di Kota Bekasi," katanya.
Alat itu bisa mendata secara `real time` transaksi usaha yang secara otomatis akan tercatat secara online di Bank BJB.
Sistem itu akan diujicobakan pihaknya hingga April 2017, jika hasilnya positif maka akan berkorelasi pada kebijakan peningkatan tunjangan pejabat eselon 4A dan 4B setara lurah dan kepala seksi.
"Kalau komitmen kita kuat meminimalisasi kebocoran pajak selama tiga bulan ke depan, maka per 1 Januari 2018 eselon 4A dan 4B yang semula saya janjikan naik tunjangannya di atas Rp10 juta, mungkin bisa sampai di atas Rp15 juta. Karena sumber daya bisa digali maksimal," katanya.
Untuk itu, Rahmat meminta komitmen seluruh instansi terkait untuk bersinergi menyukseskan program kerja pengumpulan PAD.
"Pemaksimalan ini butuh komitmen antarinstitusi Pemkot Bekasi. Asumsi saya PAD kita bisa naik pada 2017 sebesar 100 hingga 150 persen," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Proyeksi itu diukur dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila dapat digarap secara maksimal mulai 2017 ini," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Senin.
Menurut dia, PAD yang tengah dimaksimalkan pencapaiannya saat ini berasal dari sektor pajak parkir, restoran, reklame hingga perhotelan.
Rahmat mengatakan, pengumpulan pajak tersebut akan diarahkan untuk alokasi peningkatan tunjangan ASN di lingkup Pemkot Bekasi mulai Januari 2018.
Sejumlah upaya tengah ditempuh pihaknya untuk menutupi seluruh potensi kebocoran pajak akibat penggelapan oleh oknum tertentu.
Salah satunya adalah penerapan sistem penarikan pajak menggunakan `virtual network` (v-net) bekerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB).
"BJB akan memnfasilitasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan alat `typing box` yang kita sebar ke seluruh objek pajak di Kota Bekasi," katanya.
Alat itu bisa mendata secara `real time` transaksi usaha yang secara otomatis akan tercatat secara online di Bank BJB.
Sistem itu akan diujicobakan pihaknya hingga April 2017, jika hasilnya positif maka akan berkorelasi pada kebijakan peningkatan tunjangan pejabat eselon 4A dan 4B setara lurah dan kepala seksi.
"Kalau komitmen kita kuat meminimalisasi kebocoran pajak selama tiga bulan ke depan, maka per 1 Januari 2018 eselon 4A dan 4B yang semula saya janjikan naik tunjangannya di atas Rp10 juta, mungkin bisa sampai di atas Rp15 juta. Karena sumber daya bisa digali maksimal," katanya.
Untuk itu, Rahmat meminta komitmen seluruh instansi terkait untuk bersinergi menyukseskan program kerja pengumpulan PAD.
"Pemaksimalan ini butuh komitmen antarinstitusi Pemkot Bekasi. Asumsi saya PAD kita bisa naik pada 2017 sebesar 100 hingga 150 persen," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017