Depok (Antara Megapolitan) - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menilai anggaran riset perlu ditingkatkan karena saat ini anggaran masih minim jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
"Anggaran riset secara nasional baru mencapai 0,2 persen dari PDB atau sekitar Rp16 triliun," kata Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati di kampus UI, Kamis.
Anggaran riset secara nasional dihitung berdasarkan alokasi dana yang dikeluarkan seluruh institusi, industri, dan masyarakat.
Menurut dia anggaran riset ini masih kalah jauh dengan negara di asia lainnya sebut saja Korea Selatan yang sudah mencapai 4,2 persen, Tiongkok sudah lebih dari 2, Singapura mencapai 2,1 persen dan Malaysia sudah mencapai 1 persen.
"Idealnya Indonesia sudah mencapai 2 persen," jelasnya.
Ia mengatakan negara-negara maju banyak menghabiskan dananya bagi kepentingan riset untuk kepentingan kemajuan negaranya.
"Mereka berpandangan riset itu adalah nilai investasi bukan belanja alokasi anggaran," jelasnya.
Untuk itu katanya perlu memandang riset sebagai investasi yang akan berkembang untuk produk teknologi dan industri, alokasi anggaran semestinya lebih ditingkatkan.
Dikatakannya pemerintah mendorong institusi-institusi riset bisa bekerja lebih baik dan juga melakukan perbaikan regulasi yang penting guna mendorong riset berkembang adalah Peraturan Menteri Keuangan No 106 tahun 2016 dan Undang-Undang No 13 tahun 2016 tentang paten.
"Peneliti nantinya fokus pada outputnya bukan pada masalah administrasinya," ujarnya.
Sementara itu, Rektor UI Muhammad Anis mengatakan saat ini SDM disiapkan dengan mewajibkan 4 SKS mereka melakukan riset.
"Untuk sarana prasarana kita upgrade, kita perbaharui kita tambah, IT infrastrukturnya kita kembangkan," ujarnya.
Riset, kata dia dengan pendekatan multidisplin keilmuan menjadi penting dalam memberikan solusi. Jadi melakukan riset harus bisa memberikan solusi optimal, itu harus dilakukan (melalui) pendekatan dari berbagai sudut, berbagai disiplin ilmu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Anggaran riset secara nasional baru mencapai 0,2 persen dari PDB atau sekitar Rp16 triliun," kata Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati di kampus UI, Kamis.
Anggaran riset secara nasional dihitung berdasarkan alokasi dana yang dikeluarkan seluruh institusi, industri, dan masyarakat.
Menurut dia anggaran riset ini masih kalah jauh dengan negara di asia lainnya sebut saja Korea Selatan yang sudah mencapai 4,2 persen, Tiongkok sudah lebih dari 2, Singapura mencapai 2,1 persen dan Malaysia sudah mencapai 1 persen.
"Idealnya Indonesia sudah mencapai 2 persen," jelasnya.
Ia mengatakan negara-negara maju banyak menghabiskan dananya bagi kepentingan riset untuk kepentingan kemajuan negaranya.
"Mereka berpandangan riset itu adalah nilai investasi bukan belanja alokasi anggaran," jelasnya.
Untuk itu katanya perlu memandang riset sebagai investasi yang akan berkembang untuk produk teknologi dan industri, alokasi anggaran semestinya lebih ditingkatkan.
Dikatakannya pemerintah mendorong institusi-institusi riset bisa bekerja lebih baik dan juga melakukan perbaikan regulasi yang penting guna mendorong riset berkembang adalah Peraturan Menteri Keuangan No 106 tahun 2016 dan Undang-Undang No 13 tahun 2016 tentang paten.
"Peneliti nantinya fokus pada outputnya bukan pada masalah administrasinya," ujarnya.
Sementara itu, Rektor UI Muhammad Anis mengatakan saat ini SDM disiapkan dengan mewajibkan 4 SKS mereka melakukan riset.
"Untuk sarana prasarana kita upgrade, kita perbaharui kita tambah, IT infrastrukturnya kita kembangkan," ujarnya.
Riset, kata dia dengan pendekatan multidisplin keilmuan menjadi penting dalam memberikan solusi. Jadi melakukan riset harus bisa memberikan solusi optimal, itu harus dilakukan (melalui) pendekatan dari berbagai sudut, berbagai disiplin ilmu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016