Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menetapkan enam desa percontohan penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Hal itu disampaikan Menaker Ida saat berkunjung ke desa-desa "kantong PMI" di Kabupaten Tulungagung dan melakukan dialog interaktif dengan para pekerja migran di luar negeri.
"PMI harus diedukasi tentang perlindungan PMI di luar negeri, penguatan ekonomi keluarga PMI, parenting, penguatan ekonomi keluarga melalui koperasi, permudah layanan bagi CPMI," dan seterusnya.
Menurutnya, banyak hal yang akan dilakukan untuk lebih memperhatikan PMI, baik CPMI, PMI, dan PMI yang sudah purna tugas.
Baca juga: Menaker Ida Fauziyah ajak masyarakat yang ingin bekerja di Jepang manfaatkan skema SSW
Dialog interaktif dengan PMI dari enam desa itu dilakukan di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir.
Enam desa percontohan PMI yang ditetapkan Menaker adalah Desa Pagersari, Miringambar, Betak, Tunggangri, Jatidowo, dan Sumberagung.
Tak hanya di Tulungagung, dialog interaktif terkait Pekerja Migran Indonesia juga dilaksanakan dengan 500-an desa di Indonesia.
Baca juga: Menaker terbitkan Permenaker baru untuk tingkatkan perlindungan pekerja migran
Ida menambahkan, pihaknya sudah merumuskan solusi untuk permasalahan tersebut, salah satunya dengan mempermudah pelayanan CPMI hingga mitra perusahaan luar negeri.
"Jika ada yang berangkat secara ilegal tentu Kemenaker tidak bisa berbuat banyak jika terjadi persoalan, itu juga akan merugikan PMI itu sendiri," katanya.
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan selama setahun ada sekitar 5 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke negara tujuan masing-masing.
Baca juga: Menaker: UU 18/2017 tekankan pemerintah berikan perlindungan secara penuh bagi PMI
Meski demikian pihaknya tak bisa menghitung pasti jumlah PMI asal Tulungagung, sebab sebagian PMI berangkat dengan jalur tak resmi dan tak terdata di Kementerian Tenaga Kerja.
"PMI asal Tulungagung merupakan pahlawan devisa, per tahun mencapai sekitar Rp2 trilun lebih," kata Maryoto.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Hal itu disampaikan Menaker Ida saat berkunjung ke desa-desa "kantong PMI" di Kabupaten Tulungagung dan melakukan dialog interaktif dengan para pekerja migran di luar negeri.
"PMI harus diedukasi tentang perlindungan PMI di luar negeri, penguatan ekonomi keluarga PMI, parenting, penguatan ekonomi keluarga melalui koperasi, permudah layanan bagi CPMI," dan seterusnya.
Menurutnya, banyak hal yang akan dilakukan untuk lebih memperhatikan PMI, baik CPMI, PMI, dan PMI yang sudah purna tugas.
Baca juga: Menaker Ida Fauziyah ajak masyarakat yang ingin bekerja di Jepang manfaatkan skema SSW
Dialog interaktif dengan PMI dari enam desa itu dilakukan di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir.
Enam desa percontohan PMI yang ditetapkan Menaker adalah Desa Pagersari, Miringambar, Betak, Tunggangri, Jatidowo, dan Sumberagung.
Tak hanya di Tulungagung, dialog interaktif terkait Pekerja Migran Indonesia juga dilaksanakan dengan 500-an desa di Indonesia.
Baca juga: Menaker terbitkan Permenaker baru untuk tingkatkan perlindungan pekerja migran
Ida menambahkan, pihaknya sudah merumuskan solusi untuk permasalahan tersebut, salah satunya dengan mempermudah pelayanan CPMI hingga mitra perusahaan luar negeri.
"Jika ada yang berangkat secara ilegal tentu Kemenaker tidak bisa berbuat banyak jika terjadi persoalan, itu juga akan merugikan PMI itu sendiri," katanya.
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan selama setahun ada sekitar 5 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke negara tujuan masing-masing.
Baca juga: Menaker: UU 18/2017 tekankan pemerintah berikan perlindungan secara penuh bagi PMI
Meski demikian pihaknya tak bisa menghitung pasti jumlah PMI asal Tulungagung, sebab sebagian PMI berangkat dengan jalur tak resmi dan tak terdata di Kementerian Tenaga Kerja.
"PMI asal Tulungagung merupakan pahlawan devisa, per tahun mencapai sekitar Rp2 trilun lebih," kata Maryoto.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023