Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat mengusulkan alokasi anggaran Dinas Sosial (Dinsos) mendapat tambahan sebesar Rp5 miliar untuk memperbesar anggaran langsung bagi kebutuhan masyarakat, dari pengajuan pemerintah setempat sebesar Rp12 miliar menjadi Rp17 miliar.
Wakil Ketua Komisi IV, Atty Somadikarya di Kota Bogor, Senin, mengatakan jika melihat dari rincian anggaran pengajuan pemerintah Kota Bogor, anggaran Rp12 miliar terbagi atas Rp8 miliar digunakan untuk belanja pegawai dan Rp4 miliar untuk belanja langsung, sehingga kurang seimbang.
"Kami melihat anggaran ini tidak pro terhadap masyarakat, seharusnya anggaran untuk program masyarakat lebih besar dari belanja pegawai. Untuk itu kami mendorong penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar," ujar Atty.
Baca juga: Harapan baru data bansos warga miskin di Kota Bogor
Komisi IV DPRD Kota Bogor memulai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 yang diajukan Pemerintah Kota Bogor, Senin (7/8).
Atty menjelaskan, dorongan tambahan anggaran Rp5 miliar untuk Dinsos, diperuntukkan melaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanganan bencana, program pemberdayaan masyarakat, penekanan angka kemiskinan dan program perlindungan jaminan sosial.
"Jadi dimasa transisi 2024, APBD Kota Bogor dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," kata dia.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor sayangkan BLT untuk 2.800 warga dibatalkan
Wali Kota Bogor, Bima Arya telah menyampaikan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, pada Rapat Paripurna, Selasa (25/7).
Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 yang diajukan oleh Bima, pendapatan daerah sebesar Rp2,36 triliun, belanja daerah sebesar Rp3,29 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp127 miliar.
Dari alokasi itu, ada kekurangan nilai sebesar minus Rp781 miliar pada KUA PPAS 2024.
Baca juga: Raperda perlindungan dampak pinjol Kota Bogor gagal disahkan
Bima mengajak pimpinan dan jajaran DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama mengkaji kembali rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 ini sehingga perencanaan anggaran yang diajukan bisa secara optimal disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Wakil Ketua Komisi IV, Atty Somadikarya di Kota Bogor, Senin, mengatakan jika melihat dari rincian anggaran pengajuan pemerintah Kota Bogor, anggaran Rp12 miliar terbagi atas Rp8 miliar digunakan untuk belanja pegawai dan Rp4 miliar untuk belanja langsung, sehingga kurang seimbang.
"Kami melihat anggaran ini tidak pro terhadap masyarakat, seharusnya anggaran untuk program masyarakat lebih besar dari belanja pegawai. Untuk itu kami mendorong penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar," ujar Atty.
Baca juga: Harapan baru data bansos warga miskin di Kota Bogor
Komisi IV DPRD Kota Bogor memulai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 yang diajukan Pemerintah Kota Bogor, Senin (7/8).
Atty menjelaskan, dorongan tambahan anggaran Rp5 miliar untuk Dinsos, diperuntukkan melaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanganan bencana, program pemberdayaan masyarakat, penekanan angka kemiskinan dan program perlindungan jaminan sosial.
"Jadi dimasa transisi 2024, APBD Kota Bogor dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," kata dia.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor sayangkan BLT untuk 2.800 warga dibatalkan
Wali Kota Bogor, Bima Arya telah menyampaikan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, pada Rapat Paripurna, Selasa (25/7).
Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 yang diajukan oleh Bima, pendapatan daerah sebesar Rp2,36 triliun, belanja daerah sebesar Rp3,29 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp127 miliar.
Dari alokasi itu, ada kekurangan nilai sebesar minus Rp781 miliar pada KUA PPAS 2024.
Baca juga: Raperda perlindungan dampak pinjol Kota Bogor gagal disahkan
Bima mengajak pimpinan dan jajaran DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama mengkaji kembali rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 ini sehingga perencanaan anggaran yang diajukan bisa secara optimal disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023