Pemerintah Kabupaten Subang, menyiapkan lahan sebagai dukungan jika Pemerintah Provinsi Jabar akan membangun SMA/SMK negeri di daerah ini, menyusul terjadinya permasalahan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di daerah ini akibat kekurangmerataan SMA/SMK negeri.
"Kami siap mendukung jika pemprov akan membangun SMA/SMK negeri di wilayah Subang," kata Bupati Subang, Ruhimat, di Subang, Kamis.
Ia berharap, agar ke depan Pemrov Jabar menambah SMK/SMA negeri di Subang, dan diharapkan sekolah lanjutan itu ada di setiap kecamatan.
“Pembangunan sekolah baru ini kewenangan provinsi. Aset-aset yang ada di kecamatan milik pemkab siap digunakan untuk pembangunan sekolah baru, agar ke depan tidak ada lagi persoalan PPDB," katanya.
"Kami siap mendukung untuk menyiapkan aset lahan. Kami ingin di setiap kecamatan itu didirikan SMA/SMK negeri,” katanya.
Hal tersebut disampaikan bupati setelah sebelumnya, pada saat PPDB ditemukan persoalan di Subang. Sekitar 39 siswa asal Desa Banggala Mulya, Kecamatan Kalijati, Subang tak diterima di sekolah SMAN 1 Kalijati dengan alasan di luar jalur zonasi.
Para orang tua siswa kemudian melakukan protes terhadap pihak sekolah pada Senin (17/7) setelah dinyatakan Desa Banggala Mulya tidak masuk Zonasi ke SMAN 1 Kalijati padahal masih satu kecamatan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebelumnya menyebutkan kalau pihaknya tengah mencari solusi atas para siswa yang hingga kini belum bisa mengikuti pembelajaran di sekolah.
"Jadi hingga kini masih kami cari solusi atas para siswa yang belum bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Termasuk dengan cara kemarin ada 4.791 pendaftar SMA, SMK dan SLB yang kami batalkan karena ilegal," katanya.
Gubernur menyebutkan kalau pihaknya siap memberikan bantuan kepada siswa yang belum mendapatkan bangku sekolah.
Kini Pemprov Jabar juga sedang mengkaji sanksi yang akan diterapkan terhadap pihak sekolah yang "bermain" saat PPDB. (KR-MAK)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Kami siap mendukung jika pemprov akan membangun SMA/SMK negeri di wilayah Subang," kata Bupati Subang, Ruhimat, di Subang, Kamis.
Ia berharap, agar ke depan Pemrov Jabar menambah SMK/SMA negeri di Subang, dan diharapkan sekolah lanjutan itu ada di setiap kecamatan.
“Pembangunan sekolah baru ini kewenangan provinsi. Aset-aset yang ada di kecamatan milik pemkab siap digunakan untuk pembangunan sekolah baru, agar ke depan tidak ada lagi persoalan PPDB," katanya.
"Kami siap mendukung untuk menyiapkan aset lahan. Kami ingin di setiap kecamatan itu didirikan SMA/SMK negeri,” katanya.
Hal tersebut disampaikan bupati setelah sebelumnya, pada saat PPDB ditemukan persoalan di Subang. Sekitar 39 siswa asal Desa Banggala Mulya, Kecamatan Kalijati, Subang tak diterima di sekolah SMAN 1 Kalijati dengan alasan di luar jalur zonasi.
Para orang tua siswa kemudian melakukan protes terhadap pihak sekolah pada Senin (17/7) setelah dinyatakan Desa Banggala Mulya tidak masuk Zonasi ke SMAN 1 Kalijati padahal masih satu kecamatan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebelumnya menyebutkan kalau pihaknya tengah mencari solusi atas para siswa yang hingga kini belum bisa mengikuti pembelajaran di sekolah.
"Jadi hingga kini masih kami cari solusi atas para siswa yang belum bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Termasuk dengan cara kemarin ada 4.791 pendaftar SMA, SMK dan SLB yang kami batalkan karena ilegal," katanya.
Gubernur menyebutkan kalau pihaknya siap memberikan bantuan kepada siswa yang belum mendapatkan bangku sekolah.
Kini Pemprov Jabar juga sedang mengkaji sanksi yang akan diterapkan terhadap pihak sekolah yang "bermain" saat PPDB. (KR-MAK)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023