Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan ruang kelas baru, sebagai solusi atas kekisruhan atau persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang terjadi setiap tahun.
"Kekisruhan yang terjadi saat PPDB selalu berulang setiap tahunnya. Seolah tak ada solusi pasti yang bisa menuntaskan permasalahan itu," kata Dedi ketika dimintai tanggapannya soal PPDB, melalui sambungan telepon, di Purwakarta, Sabtu.
Mantan Bupati Purwakarta ini menyampaikan, persoalan utama dalam PPDB ialah kecermatan pemerintah dalam membaca data.
Menurut dia, pemerintah yang memiliki program wajib belajar harus bisa memenuhi kebutuhan ruang kelas baru, sesuai dengan jumlah siswa sebelumnya.
“Kalau diwajibkan sembilan tahun, maka ruang kelas SMP harus sama dengan ruang kelas SD. Sedangkan kalau wajib 12 tahun, berarti ruang kelas SMA/SMK harus sama dengan ruang kelas SMP," katanya.
Disebutkan, jika jumlah ruang kelas tersebut tidak sama atau tidak klop, maka setiap PPDB akan sering terjadi kericuhan.
Ia mengatakan, sebenarnya APBD kabupaten/kota, provinsi hingga APBN jika digunakan secara baik dan tepat, maka bisa merealisasikan pendidikan yang wajib bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat menjadi Bupati Purwakarta dua periode, Dedi menyebutkan kalau dirinya tidak hanya bisa membangun jalan hingga taman air mancur terbesar se-Asia Tenggara, tapi juga membuat ruang kelas SMP sama dengan jumlah ruang kelas SD.
“Bahkan dulu juga masih bisa membangun SMA dan SMK, itu satu kecamatan ada yang dua ada yang tiga. Padahal APBD Purwakarta saat itu kecil dibanding kabupaten/kota lain,” katanya.
Persoalan yang terjadi saat ini, kata dia, banyak anggaran yang tidak tepat. Seharusnya anggaran pendidikan tidak perlu dulu digunakan untuk TIK atau alat peraga sekolah. Namun anggaran difokuskan untuk pembangunan ruang kelas baru.
“Ini yang aneh, anggaran untuk TIK atau alat peraga jumlahnya ratusan miliar tapi ruang kelas tidak ditambah. Selama itu (ruang kelas) tidak dipenuhi, pasti kisruh terus. Masa sih setiap tahun negara ini mewajibkan orang sekolah tapi ribut terus. Orang lain sudah pergi ke bulan, ini masih kekurangan ruang kelas baru,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Kekisruhan yang terjadi saat PPDB selalu berulang setiap tahunnya. Seolah tak ada solusi pasti yang bisa menuntaskan permasalahan itu," kata Dedi ketika dimintai tanggapannya soal PPDB, melalui sambungan telepon, di Purwakarta, Sabtu.
Mantan Bupati Purwakarta ini menyampaikan, persoalan utama dalam PPDB ialah kecermatan pemerintah dalam membaca data.
Menurut dia, pemerintah yang memiliki program wajib belajar harus bisa memenuhi kebutuhan ruang kelas baru, sesuai dengan jumlah siswa sebelumnya.
“Kalau diwajibkan sembilan tahun, maka ruang kelas SMP harus sama dengan ruang kelas SD. Sedangkan kalau wajib 12 tahun, berarti ruang kelas SMA/SMK harus sama dengan ruang kelas SMP," katanya.
Disebutkan, jika jumlah ruang kelas tersebut tidak sama atau tidak klop, maka setiap PPDB akan sering terjadi kericuhan.
Ia mengatakan, sebenarnya APBD kabupaten/kota, provinsi hingga APBN jika digunakan secara baik dan tepat, maka bisa merealisasikan pendidikan yang wajib bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat menjadi Bupati Purwakarta dua periode, Dedi menyebutkan kalau dirinya tidak hanya bisa membangun jalan hingga taman air mancur terbesar se-Asia Tenggara, tapi juga membuat ruang kelas SMP sama dengan jumlah ruang kelas SD.
“Bahkan dulu juga masih bisa membangun SMA dan SMK, itu satu kecamatan ada yang dua ada yang tiga. Padahal APBD Purwakarta saat itu kecil dibanding kabupaten/kota lain,” katanya.
Persoalan yang terjadi saat ini, kata dia, banyak anggaran yang tidak tepat. Seharusnya anggaran pendidikan tidak perlu dulu digunakan untuk TIK atau alat peraga sekolah. Namun anggaran difokuskan untuk pembangunan ruang kelas baru.
“Ini yang aneh, anggaran untuk TIK atau alat peraga jumlahnya ratusan miliar tapi ruang kelas tidak ditambah. Selama itu (ruang kelas) tidak dipenuhi, pasti kisruh terus. Masa sih setiap tahun negara ini mewajibkan orang sekolah tapi ribut terus. Orang lain sudah pergi ke bulan, ini masih kekurangan ruang kelas baru,” katanya.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023