Karawang, 31/10 (Antara) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan konsep mengatasi pungutan liar di sekolah tingkat SMA/SMK menyusul akan dialihkannya pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.
"Jika memang ada pungli (pungutan liar), maka akan kita atasi dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan disela mengunjungi SMK Negeri I Karawang, Senin.
Ia mengatakan, pengelolaan sekolah tingkat SMK/SMA di Jawa Barat akan dialihkan pengelolaannya dari awalnya oleh pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
Berbagai persiapan telah dilakukan seiring dengan pengalihan pengelolaan tersebut. Di antara dengan menyusun regulasi seputar pengelolaan sekolah tingkat SMK/SMA itu.
Gubernur juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan SMK/SMA itu agar muncul saran-saran terkait dengan pengelolaan sekolah itu.
"Sekolah tingkat SMK/SMA itu nantinya memang akan dikelola pemerintah provinsi. Tapi bukan tanpa masukan. Kami akan tetap menerima masukan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pengelolaan sekolah," katanya.
Menurut dia, Pemprov Jabar akan mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sekolah tingkat SMK/SMA tersebut. Itu perlu dilakukan agar kualitas SMK/SMA mengalami peningkatan.
Terkait dengan maraknya pungutan liar di dunia pendidikan seperti pungutan liar pada pengadaan buku atau seragam, Heryawan mengaku akan menyiapkan konsep untuk mengatasi pungutan liar.
"Setiap pengadaan di sekolah akan dilakukan sebaik mungkin, akan dibuat pula ketentuan yang nyaman bagi semua pihak mengenai hal itu," katanya.
Ia juga menyontohkan, pengadaan seragam atau buku bisa dilakukan secara langsung di koperasi sehingga tidak terjadi pungutan liar dalam hal pengadaan seragam atau buku.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Jika memang ada pungli (pungutan liar), maka akan kita atasi dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan disela mengunjungi SMK Negeri I Karawang, Senin.
Ia mengatakan, pengelolaan sekolah tingkat SMK/SMA di Jawa Barat akan dialihkan pengelolaannya dari awalnya oleh pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
Berbagai persiapan telah dilakukan seiring dengan pengalihan pengelolaan tersebut. Di antara dengan menyusun regulasi seputar pengelolaan sekolah tingkat SMK/SMA itu.
Gubernur juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan SMK/SMA itu agar muncul saran-saran terkait dengan pengelolaan sekolah itu.
"Sekolah tingkat SMK/SMA itu nantinya memang akan dikelola pemerintah provinsi. Tapi bukan tanpa masukan. Kami akan tetap menerima masukan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pengelolaan sekolah," katanya.
Menurut dia, Pemprov Jabar akan mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sekolah tingkat SMK/SMA tersebut. Itu perlu dilakukan agar kualitas SMK/SMA mengalami peningkatan.
Terkait dengan maraknya pungutan liar di dunia pendidikan seperti pungutan liar pada pengadaan buku atau seragam, Heryawan mengaku akan menyiapkan konsep untuk mengatasi pungutan liar.
"Setiap pengadaan di sekolah akan dilakukan sebaik mungkin, akan dibuat pula ketentuan yang nyaman bagi semua pihak mengenai hal itu," katanya.
Ia juga menyontohkan, pengadaan seragam atau buku bisa dilakukan secara langsung di koperasi sehingga tidak terjadi pungutan liar dalam hal pengadaan seragam atau buku.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016