Bogor (Antara Megapolitan) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Jawa Barat masifkan sosialisasi penanggulangan bencana kepada sejumlah pihak, mulai dari instansi pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha.
"Dalam amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan ada tiga pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha," kata Kepala BPBD Kota Bogor, Ganjar Gunawan, dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana, di Bogor, Kamis.
Ia menyebutkan, dunia usaha penting diberdayakan dalam semua aspek untuk menanggulangi bencana di Kota Bogor. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24/2007.
Dengan melibatkan dunia usaha, ketangguhan Kota Bogor dalam menghadapi bencana bisa diwujudkan sesuai dengan visi-misi BPBD Kota Bogor.
Dalam sosialisasi tersebut, Ganjar menjelaskan keberadaan dan fungsi tugas BPBD yang sudah beroperasi sejak Januari 2015 lalu. Tugas BPBD sebagai koordinator, komando dan pelaksana penanggulangan bencana.
Menurutnya, fungsi tersebut yang dijalankan BPBD dengan segala hambatan, rintangan yang berat, memiliki otoritas untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada.
Tidak hanya lintas instansi, tetapi juga TNI/Polri dapat diminta untuk terlibat langsung dalam penanggulangan bencana.
"Untuk dapat mewujudkannya butuh komunikasi dan koordinasi serta kemitraan yang sungguh-sungguh dan kondusif. Tiga pilar inilah yang terus mengkampanyekannya di Kota Bogor," kata Ganjar.
Sesuai dengan kampanye Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lanjut dia, yakni penanggulangan bencana dengan pengurangan resiko bencana yang terus digalakkan di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
"Penanggulangan bencana saat ini konsepnya bukan lagi penanggulangan berbasis konvensional, yakni masyarakat sebagai objek, tetapi dibalik, masyarakat sebagai subjek penanggulangan bencana. Artinya, masyarakat turut serta dan berperan aktif dalam setiap kejadian bencana," katanya.
Melalui sosialisasi tersebut, lanjut Ganjar, pihaknya menggerakkan peran tiga pilar yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di bawah koordinasi BPBD agar dapat bergerak efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana.
Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman mengatakan, masyarakat memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan bencana sehingga perlu disosialisasikan peran dan tanggungjawabannya.
"Jika masyarakat telah tereduksi dengan baik dalam upaya penanggulangan bencana secara preventif, ini dapat mengurangi resiko bencana yang lebih berat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Dalam amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan ada tiga pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha," kata Kepala BPBD Kota Bogor, Ganjar Gunawan, dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana, di Bogor, Kamis.
Ia menyebutkan, dunia usaha penting diberdayakan dalam semua aspek untuk menanggulangi bencana di Kota Bogor. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24/2007.
Dengan melibatkan dunia usaha, ketangguhan Kota Bogor dalam menghadapi bencana bisa diwujudkan sesuai dengan visi-misi BPBD Kota Bogor.
Dalam sosialisasi tersebut, Ganjar menjelaskan keberadaan dan fungsi tugas BPBD yang sudah beroperasi sejak Januari 2015 lalu. Tugas BPBD sebagai koordinator, komando dan pelaksana penanggulangan bencana.
Menurutnya, fungsi tersebut yang dijalankan BPBD dengan segala hambatan, rintangan yang berat, memiliki otoritas untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada.
Tidak hanya lintas instansi, tetapi juga TNI/Polri dapat diminta untuk terlibat langsung dalam penanggulangan bencana.
"Untuk dapat mewujudkannya butuh komunikasi dan koordinasi serta kemitraan yang sungguh-sungguh dan kondusif. Tiga pilar inilah yang terus mengkampanyekannya di Kota Bogor," kata Ganjar.
Sesuai dengan kampanye Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lanjut dia, yakni penanggulangan bencana dengan pengurangan resiko bencana yang terus digalakkan di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
"Penanggulangan bencana saat ini konsepnya bukan lagi penanggulangan berbasis konvensional, yakni masyarakat sebagai objek, tetapi dibalik, masyarakat sebagai subjek penanggulangan bencana. Artinya, masyarakat turut serta dan berperan aktif dalam setiap kejadian bencana," katanya.
Melalui sosialisasi tersebut, lanjut Ganjar, pihaknya menggerakkan peran tiga pilar yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di bawah koordinasi BPBD agar dapat bergerak efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana.
Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman mengatakan, masyarakat memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan bencana sehingga perlu disosialisasikan peran dan tanggungjawabannya.
"Jika masyarakat telah tereduksi dengan baik dalam upaya penanggulangan bencana secara preventif, ini dapat mengurangi resiko bencana yang lebih berat," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016