Ratusan supir angkutan kota (Angkot) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Bogor, Senin (17/4). Mereka menuntut agar Biskita segera ditentukan tarifnya.
Tidak lama setelah menyampaikan orasi, para supir angkot dari berbagai trayek di Kota Bogor ini pun diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, anggota Komisi I, H. Mulyadi dan anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Safrudin Bima untuk melakukan audiensi di ruang Serbaguna.
Dalam audiensi tersebut, salah satu supir angkot, Ruli menyampaikan tuntutan untuk segera menetapkan tarif Biskita ditujukan agar terdapat persaingan usaha yang sehat.
Baca juga: Wujudkan masyarakat Bogor yang madani, Kang JM sampaikan pesan ini
Para supir angkot dari berbagai trayek di Kota Bogor diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, anggota Komisi I, H. Mulyadi dan anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Safrudin Bima untuk melakukan audiensi di ruang Serbaguna, Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. (Foto Antara/DPRD Kota Bogor).
"Kalau Biskita gratis, sedangkan kita berbayar, tentu warga memilih yang gratis. Makanya kami menuntut DPRD Kota Bogor agar segera mendorong Pemkot untuk menetapkan tarif Biskita," ujarnya.
Tak hanya itu, keberadaan Biskita yang berada di jalur trayek yang sama dengan angkot juga disinyalir menjadi persoalan bagi para supir angkot.
Meski dahulu sempat ada transportasi serupa seperti Biskita yakni Transpakuan, namun keberadaannya menurut Ruli tidak menggangu keberlangsungan operasional angkot. Sebab, selain memiliki trayek yang berbeda, tetapi masyarakat juga dikenakan tarif.
Baca juga: DPRD Kota Bogor siapkan Raperda tentang Rumah Restorative Justice usulan pemkot
Para supir angkot dari berbagai trayek di Kota Bogor diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, anggota Komisi I, H. Mulyadi dan anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Safrudin Bima untuk melakukan audiensi di ruang Serbaguna, Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. (Foto Antara/DPRD Kota Bogor).
Sehingga para supir angkot pun menuntut, jika Biskita tidak dikenakan tarif, maka harus diberhentikan operasionalnya.
"Kami meminta agar DPRD mendorong kepada pihak yang berkompeten agar biskita segera berbayar. Dengan catatan jika biskita tidak berbayar agar di stop operasionalnya," tutupnya.
Dilokasi yang sama, Heri Cahyono menekankan akan menampung dan menindaklanjuti aspirasi supir angkot. Meski para supir angkot sudah menyampaikan tuntutannya kepada Wali Kota secara langsung, namun Heri memastikan fungsi pengawasan di DPRD Kota Bogor akan dimaksimalkan.
Para supir angkot dari berbagai trayek di Kota Bogor diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, anggota Komisi I, H. Mulyadi dan anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Safrudin Bima untuk melakukan audiensi di ruang Serbaguna, Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. (Foto Antara/DPRD Kota Bogor)
"Saya akan perkuat keinginan supir angkot semua agar masalahnya bisa terselesaikan dan ditemukan jalan keluarnya," pungkasnya. (Adv).
