Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelontorkan sedikitnya Rp4,7 miliar untuk penanggulangan banjir yang melanda daerah itu sepanjang dua pekan terakhir melalui pendistribusian bantuan logistik serta perbaikan saluran air bermasalah.
"Senin pencairan pertama Rp2,8 miliar. Kemudian kemarin dicairkan kembali Rp1,9 miliar. Anggaran ada di berbagai dinas tapi pencairan oleh BPBD, mereka yang mengkoordinasikan," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya di Cikarang, Kamis.
Dia mengatakan alokasi anggaran itu digunakan setelah Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Status ini dinaikkan dari sebelumnya siaga darurat setelah banjir meluas hingga hampir melanda seluruh kecamatan di wilayahnya.
Baca juga: Dinas PUPR Bekasi alokasikan anggaran Rp20 miliar untuk pencegahan banjir
Pencairan anggaran kedaruratan itu mulai dilakukan pada awal pekan ini dan dialokasikan untuk berbagai keperluan terutama bantuan logistik warga terdampak. Anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan obat-obatan karena banyak warga yang mengeluhkan berbagai penyakit lantaran terdampak banjir.
Tidak hanya itu, anggaran dialokasikan untuk perbaikan sejumlah saluran air. Hal ini dilakukan lantaran terdapat beberapa titik banjir yang diakibatkan oleh saluran air yang tersumbat.
"Jadi dari berbagai dinas, seperti obat-obatan dari Dinas Kesehatan dan ada juga dari Dinas Sosial untuk bantuan pangan. Kemudian dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi untuk perbaikan saluran air," ucapnya.
Baca juga: Ini anggaran yang dibutuhkan untuk restorasi Kali Bekasi
Hudaya mengaku secara keseluruhan pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 miliar yang dialokasikan untuk kebutuhan kegawatdaruratan dalam kurun waktu setahun ke depan.
"Awalnya yang disiapkan itu sekitar Rp5 miliar namun ada pergeseran anggaran untuk mengantisipasi efek yang tidak diinginkan dari bencana. Maka kemudian ditambah menjadi Rp11 miliar dan sudah disalurkan sekitar Rp4,7 miliar," katanya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan telah menerjunkan tim untuk menangani berbagai persoalan pada saluran air.
Perbaikan dilakukan secara cepat demi mengatasi sekaligus mencegah banjir kembali terulang. "Kami sudah melakukan perbaikan untuk penanganan ini. Fokus kami pada saluran-saluran air yang menyumbat," ucapnya.
Baca juga: DPRD Bekasi upayakan anggaran sodetan BKT Rp20 miliar
Lebih dari dua pekan terakhir Kabupaten Bekasi dilanda banjir yang mencapai lebih dari 100 titik di hampir 20 kecamatan. Sedikitnya 60.000 warga terdampak terpaksa mengungsi lantaran banjir yang terus meninggi.
Atas kondisi tersebut, status tanggap darurat pun diaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02/Kep-227-BPBD/2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometerologi di Kabupaten Bekasi tahun 2023.
Berdasarkan surat keputusan tersebut, perangkat daerah diminta mengerahkan seluruh sumber daya manusia, peralatan, dan logistik untuk membantu warga terdampak. Seluruh bantuan ini dikomandoi BPBD Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan data Pusdalops Kabupaten Bekasi, akibat berbagai bencana yang terjadi selama lebih dari dua pekan terakhir, sedikitnya 463 rumah warga rusak, baik berat maupun ringan. Kerusakan rumah disebabkan oleh banjir, puting beliung, dan longsor yang terjadi di beberapa titik. Selain itu, sebanyak 120 gedung sekolah pun terdampak bencana.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Senin pencairan pertama Rp2,8 miliar. Kemudian kemarin dicairkan kembali Rp1,9 miliar. Anggaran ada di berbagai dinas tapi pencairan oleh BPBD, mereka yang mengkoordinasikan," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya di Cikarang, Kamis.
Dia mengatakan alokasi anggaran itu digunakan setelah Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Status ini dinaikkan dari sebelumnya siaga darurat setelah banjir meluas hingga hampir melanda seluruh kecamatan di wilayahnya.
Baca juga: Dinas PUPR Bekasi alokasikan anggaran Rp20 miliar untuk pencegahan banjir
Pencairan anggaran kedaruratan itu mulai dilakukan pada awal pekan ini dan dialokasikan untuk berbagai keperluan terutama bantuan logistik warga terdampak. Anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan obat-obatan karena banyak warga yang mengeluhkan berbagai penyakit lantaran terdampak banjir.
Tidak hanya itu, anggaran dialokasikan untuk perbaikan sejumlah saluran air. Hal ini dilakukan lantaran terdapat beberapa titik banjir yang diakibatkan oleh saluran air yang tersumbat.
"Jadi dari berbagai dinas, seperti obat-obatan dari Dinas Kesehatan dan ada juga dari Dinas Sosial untuk bantuan pangan. Kemudian dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi untuk perbaikan saluran air," ucapnya.
Baca juga: Ini anggaran yang dibutuhkan untuk restorasi Kali Bekasi
Hudaya mengaku secara keseluruhan pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 miliar yang dialokasikan untuk kebutuhan kegawatdaruratan dalam kurun waktu setahun ke depan.
"Awalnya yang disiapkan itu sekitar Rp5 miliar namun ada pergeseran anggaran untuk mengantisipasi efek yang tidak diinginkan dari bencana. Maka kemudian ditambah menjadi Rp11 miliar dan sudah disalurkan sekitar Rp4,7 miliar," katanya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan telah menerjunkan tim untuk menangani berbagai persoalan pada saluran air.
Perbaikan dilakukan secara cepat demi mengatasi sekaligus mencegah banjir kembali terulang. "Kami sudah melakukan perbaikan untuk penanganan ini. Fokus kami pada saluran-saluran air yang menyumbat," ucapnya.
Baca juga: DPRD Bekasi upayakan anggaran sodetan BKT Rp20 miliar
Lebih dari dua pekan terakhir Kabupaten Bekasi dilanda banjir yang mencapai lebih dari 100 titik di hampir 20 kecamatan. Sedikitnya 60.000 warga terdampak terpaksa mengungsi lantaran banjir yang terus meninggi.
Atas kondisi tersebut, status tanggap darurat pun diaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02/Kep-227-BPBD/2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometerologi di Kabupaten Bekasi tahun 2023.
Berdasarkan surat keputusan tersebut, perangkat daerah diminta mengerahkan seluruh sumber daya manusia, peralatan, dan logistik untuk membantu warga terdampak. Seluruh bantuan ini dikomandoi BPBD Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan data Pusdalops Kabupaten Bekasi, akibat berbagai bencana yang terjadi selama lebih dari dua pekan terakhir, sedikitnya 463 rumah warga rusak, baik berat maupun ringan. Kerusakan rumah disebabkan oleh banjir, puting beliung, dan longsor yang terjadi di beberapa titik. Selain itu, sebanyak 120 gedung sekolah pun terdampak bencana.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023