Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menekankan program prioritas pemerintahannya harus selesai dilaksanakan oleh seluruh struktur aparatur pemerintah hingga tingkat kelurahan, pada tahun ini atau 2024 sebelum kepemimpinan di Kota Hujan ini berganti.
"Ini Musrenbang terakhir di masa jabatan saya," kata Bima dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Kota Bogor, Senin.
Pelaksanakan program prioritas tersebut, katanya, sesuai dengan pemetaan kerja yang telah dimusyawarahkan bersama yakni infrastruktur, sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas manusia dan reformasi birokrasi.
"Penekanannya pada pemetaan target prioritas yang harus terpenuhi," katanya.
Bima menyampaikan, sebagai upaya memastikan program yang telah berjalan dapat berlanjut, aparatur sipil negara (ASN) yang segera mengalami rotasi jabatan dapat lebih sesuai dengan kapasitas dan komitmennya mengerjakan program prioritas masa terakhir periode kedua pemerintahannya ini.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional pada tahun 2024 yang diamanatkan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 tentang Pilkada membuat tahun 2023 menjadi tahun politik semua daerah untuk memilih pemimpin secara bersamaan.
Pelaksanaannya pun berbarengan dengan agenda pemilu tingkat provinsi dan tingkat nasional yakni Pemilu Presiden, Pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Jawa Barat, dan DPRD Kota Bogor.
Di dalam Undang-Undang tersebut menegaskan, Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
Program prioritas yang belum selesai dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan wakilnya Dedie Abdul Rachim yang memerintah sejak 2019-2023, tidak langsung dipengaruhi oleh program baru kepala daerah selanjutnya karena akan digantikan oleh penjabat (Pj) wali kota selama lebih kurang satu tahun pada 2024 hingga selesai pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Oleh sebab itu, kata Bima, meskipun sudah tidak menjabat wali kota pada tahun 2024 nanti, penyusunan anggaran masih ditentukan hasil kolaborasi dengan DPRD pada tahun 2023 ini, sehingga dapat mendukung penganggaran program prioritas yang sempat terhalang pandemi COVID-19, dapat berjalan disusul hingga tahun 2024.
Ia mengingatkan perlu komitmen semua ASN mengerjakan program, baik pembangunan fisik maupun nonfisik yang telah ditargetkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahunan dan masih tersisa hingga tahun 2024 tetap dikerjakan dan yang telah berjalan seperti kampung tematik terus berjalan.
"Saya titip tadi seperti Kampung Perca, Kampung Edas, kampung tematik. Pendekatan saya bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga nonfisik tadi," katanya.
Bima pun menuturkan ada penekanan khusus pada aspek pembangunan manusia yakni menurunkan angka kekerdilan pada anak dan open defecation free (ODF) atau buang air besar sembarangan di masyarakat, meskipun angka penurunannya selama ini cukup baik dari tahun ke tahun.
Kota Bogor ke depan, kata Bima, harus dimulai saat ini untuk berbenah dalam agenda besar pemindahan pusat pemerintahan dari Kecamatan Bogor Tengah ke Kecamatan Bogor Timur. Prilaku hidup bersih dan sehat perlu lebih giat diterapkan dari sekarang untuk menyambut itu.
"Penekanan khusus kita pada stunting tadi dan ODF. Bogor Timur ini adalah calon pusat pemerintahan yang baru nantinya, walaupun masih bergantung pada ketersediaan anggaran di pusat. Saya sudah menghadap langsung Pak Jokowi, mempresentasikan rencana pemindahan pusat pemerintahan, disetujui, tetapi waktunya saya kira harus menyesuaikan dengan banyak hal," kata Bima.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023