Peristiwa Malari(Malapetaka 15 Januari) tahun 1974 adalah hari di mana terjadi kerusuhan di Jakarta yang berkaitan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka. Gerakan Mahasiswa yang dipelopori Hariman Siregar dari Dewan Mahasiswa UI saat itu menolak kedatangan PM Jepang dengan alasan Indonesia jangan terlalu bergantung kepada modal asing.
Itu adalah kejadian 49 tahun lalu. Peringatan Malari yang bersamaan dengan HUT ke-23 Indemo (Indonesia Demokrasi Monitor) yang digelar di TIM pada Senin 16 Januari 2023. Ratusan aktivis dari berbagai angkatan dan daerah hadir memadati ruangan.
Bursah Zarnubi, pendiri Humanika yang memimpin acara itu mengatakan bahwa tema peringatan acara hari ini adalah Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi.
Tema itu menjadi sangat penting karena saat ini ada upaya-upaya yang mau menyelewengkan demokrasi. Ide penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode masa jabatan Presiden saat ini kembali digaungkan. Menurut Bursah, siapa yg menginginkan perpanjangan jabatan adalah mau merusak demokrasi.
Menguatkan tema tersebut, pelaku utama Peristiwa Malari Hariman Siregar juga merasa aneh ada keinginan tiga periode dan menunda pemilu dengan alasan ngga ada duit. Kalau ngga ada duit kenapa malah bangun IKN? Hariman menceritakan saat menjumpai Bung Hatta bahwa yang dimaksud dapat dipilih kembali dalam UUD 1945 asli itupun semangatnya adalah dua periode.
Karena itu Hariman merasa aneh saat mendapat info bahwa Jokowi masih mau lagi setelah 2024 nanti.
Dalam kesempatan itu juga, akademisi Ilmu Politik Dr. Sidratahta Mukhtar, mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah ancaman dalam konsolidasi demokrasi.
Seharusnya setiap presiden itu mendorong agar demokrasi menjadi lebih matang dan karenanya presiden harus memberi arahan untuk kematangan demokrasi itu. Hal ini pernah dilakukan oleh Presiden BJ Habibie dan Gus Dur.
Sementara itu akademisi Ilmu Hukum yang juga aktivis Chudri Sitompul, SH mengingatkan bahwa Hitler pun dipilih secara demokratis dan menggunakan demokrasi menjadi sangat otoriter.
Karena itulah agar demokrasi tidak diselewengkan, maka esensi demokrasi yang berupa pembatasan kekuasaan dan kontrol masyarakat dan penghormatan kepada hak asasi harus terus dipertahankan dan dikembangkan.
Bila ada penyelewengan maka masyarakat sipil yang harus berdiri di barisan terdepan.
Masih dalam acara itu, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun juga mengatakan bahwa ambang batas Pilpres 20 persen harus dihapuskan. Harusnya Presiden bisa mengeluarkan Perppu untuk menghapus itu. Bila desakan dari masyarakat sangat kuat dalam waktu dekat ini pun Presiden bisa keluarkan Perppu itu.
Senada dengan Refly yang menggugat sistem pemilu, Rizal Ramli, tokoh aktivis mahasiswa Angkatan 78 yang beberapa kali masuk dalam pemerintahan bahwa anggota KPU wajib diganti oleh perwakilan partai sehingga masing-masing anggota KPU akan mengawal suaranya.
Penyampaian yang berapi-api dari Rizal Ramli langsung disambut oleh Jumhur Hidayat, tokoh aktivis mahasiswa tahun 80an, agar kekecewaan semua aktivis terhadap keadaan hari ini, dapat disalurkan dengan ikut bersama-sama turun ke jalan.
Kebetulan beberapa kelompok masyarakat sipil termasuk kaum buruh, petani, masyarakat adat, aktivis lingkungan hidup, mahasiswa dan sebagainya merencanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada tanggal 14 Februari mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Itu adalah kejadian 49 tahun lalu. Peringatan Malari yang bersamaan dengan HUT ke-23 Indemo (Indonesia Demokrasi Monitor) yang digelar di TIM pada Senin 16 Januari 2023. Ratusan aktivis dari berbagai angkatan dan daerah hadir memadati ruangan.
Bursah Zarnubi, pendiri Humanika yang memimpin acara itu mengatakan bahwa tema peringatan acara hari ini adalah Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi.
Tema itu menjadi sangat penting karena saat ini ada upaya-upaya yang mau menyelewengkan demokrasi. Ide penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode masa jabatan Presiden saat ini kembali digaungkan. Menurut Bursah, siapa yg menginginkan perpanjangan jabatan adalah mau merusak demokrasi.
Menguatkan tema tersebut, pelaku utama Peristiwa Malari Hariman Siregar juga merasa aneh ada keinginan tiga periode dan menunda pemilu dengan alasan ngga ada duit. Kalau ngga ada duit kenapa malah bangun IKN? Hariman menceritakan saat menjumpai Bung Hatta bahwa yang dimaksud dapat dipilih kembali dalam UUD 1945 asli itupun semangatnya adalah dua periode.
Karena itu Hariman merasa aneh saat mendapat info bahwa Jokowi masih mau lagi setelah 2024 nanti.
Dalam kesempatan itu juga, akademisi Ilmu Politik Dr. Sidratahta Mukhtar, mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah ancaman dalam konsolidasi demokrasi.
Seharusnya setiap presiden itu mendorong agar demokrasi menjadi lebih matang dan karenanya presiden harus memberi arahan untuk kematangan demokrasi itu. Hal ini pernah dilakukan oleh Presiden BJ Habibie dan Gus Dur.
Sementara itu akademisi Ilmu Hukum yang juga aktivis Chudri Sitompul, SH mengingatkan bahwa Hitler pun dipilih secara demokratis dan menggunakan demokrasi menjadi sangat otoriter.
Karena itulah agar demokrasi tidak diselewengkan, maka esensi demokrasi yang berupa pembatasan kekuasaan dan kontrol masyarakat dan penghormatan kepada hak asasi harus terus dipertahankan dan dikembangkan.
Bila ada penyelewengan maka masyarakat sipil yang harus berdiri di barisan terdepan.
Masih dalam acara itu, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun juga mengatakan bahwa ambang batas Pilpres 20 persen harus dihapuskan. Harusnya Presiden bisa mengeluarkan Perppu untuk menghapus itu. Bila desakan dari masyarakat sangat kuat dalam waktu dekat ini pun Presiden bisa keluarkan Perppu itu.
Senada dengan Refly yang menggugat sistem pemilu, Rizal Ramli, tokoh aktivis mahasiswa Angkatan 78 yang beberapa kali masuk dalam pemerintahan bahwa anggota KPU wajib diganti oleh perwakilan partai sehingga masing-masing anggota KPU akan mengawal suaranya.
Penyampaian yang berapi-api dari Rizal Ramli langsung disambut oleh Jumhur Hidayat, tokoh aktivis mahasiswa tahun 80an, agar kekecewaan semua aktivis terhadap keadaan hari ini, dapat disalurkan dengan ikut bersama-sama turun ke jalan.
Kebetulan beberapa kelompok masyarakat sipil termasuk kaum buruh, petani, masyarakat adat, aktivis lingkungan hidup, mahasiswa dan sebagainya merencanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada tanggal 14 Februari mendatang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023