Karawang (Antara Megapolitan) - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar bingung terkait dengan peningkatan produksi padi yang ternyata tidak dibarengi dengan kesejahteraan petani di wilayah Jawa Barat.
"Peningkatan produksi padi tidak berpengaruh dengan kesejateraan petani. Ini ada apa. Jadi, harus diperhatikan dan menjadi pekerjaan rumah kita bersama," katanya di sela kegiatan Hari Krida Pertanian tingkat Jawa Barat, di Karawang, Kamis.
Ia mengatakan, dari laporan yang diterima, produksi padi di Jawa Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terakhir pada 2015, produksi padi di Jawa Barat mencapai sekitar 12 juta ton padi.
Idealnya, jika produksi padi mengalami peningkatan, maka pendapatan petani seharusnya juga meningkat. Pada akhirnya, para petani di wilayah Jawa Barat akan semakin sejahtera.
Tetapi kondisi saat ini, meski produksi padi dilaporkan mengalami peningkatan, tetapi tetap saja petani di wilayah Jawa Barat tidak sejahtera.
"Harus ada yang diperbaiki. Barangkali tata niaga yang harus diperbaiki atau (mungkin) peningkatan teknologi pengolahan pangan," katanya.
Wagub menilai, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan produksi padi. Sebab kalau masalah produksi padi, petani tidak perlu diajarkan, karena sudah pintar.
Ditanya solusi riil terkait peningkatan produksi padi yang tidak berpengaruh dengan kesejateraan petani, Deddy menyatakan, perlu pengkajian secara serius untuk mencari solusinya.
Tetapi jika permasalahan itu karena tata niaga pertanian, maka itu sudah menjadi urusan nasional. Hal itu berkaitan dengan maraknya spekulan impor di tingkat nasional.
"Permasalahan lainnya, sampai saat ini belum ada `database` produksi pertanian per desa di wilayah Jawa Barat. Jadi itu pun harus dilakukan," kata dia.
Jika sudah ada database produksi pertanian per desa, maka para spekulan padi tidak bisa mewacanakan impor beras ke pemerintah. Berbeda halnya jika tidak ada "database" produksi pertanian per desa, spekulan bisa mewacanakan impor beras ke pemerintah dengan alasan keterbatasan produksi padi.
Terkait wacana yang disampaikan spekluan tersebut, pemerintah tidak mau mengambil risiko, sehingga diputuskan untuk impor beras.
"Database yang ada saat ini tidak riil, hanya mengacu data Badan Pusat Statistik," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Peningkatan produksi padi tidak berpengaruh dengan kesejateraan petani. Ini ada apa. Jadi, harus diperhatikan dan menjadi pekerjaan rumah kita bersama," katanya di sela kegiatan Hari Krida Pertanian tingkat Jawa Barat, di Karawang, Kamis.
Ia mengatakan, dari laporan yang diterima, produksi padi di Jawa Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terakhir pada 2015, produksi padi di Jawa Barat mencapai sekitar 12 juta ton padi.
Idealnya, jika produksi padi mengalami peningkatan, maka pendapatan petani seharusnya juga meningkat. Pada akhirnya, para petani di wilayah Jawa Barat akan semakin sejahtera.
Tetapi kondisi saat ini, meski produksi padi dilaporkan mengalami peningkatan, tetapi tetap saja petani di wilayah Jawa Barat tidak sejahtera.
"Harus ada yang diperbaiki. Barangkali tata niaga yang harus diperbaiki atau (mungkin) peningkatan teknologi pengolahan pangan," katanya.
Wagub menilai, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan produksi padi. Sebab kalau masalah produksi padi, petani tidak perlu diajarkan, karena sudah pintar.
Ditanya solusi riil terkait peningkatan produksi padi yang tidak berpengaruh dengan kesejateraan petani, Deddy menyatakan, perlu pengkajian secara serius untuk mencari solusinya.
Tetapi jika permasalahan itu karena tata niaga pertanian, maka itu sudah menjadi urusan nasional. Hal itu berkaitan dengan maraknya spekulan impor di tingkat nasional.
"Permasalahan lainnya, sampai saat ini belum ada `database` produksi pertanian per desa di wilayah Jawa Barat. Jadi itu pun harus dilakukan," kata dia.
Jika sudah ada database produksi pertanian per desa, maka para spekulan padi tidak bisa mewacanakan impor beras ke pemerintah. Berbeda halnya jika tidak ada "database" produksi pertanian per desa, spekulan bisa mewacanakan impor beras ke pemerintah dengan alasan keterbatasan produksi padi.
Terkait wacana yang disampaikan spekluan tersebut, pemerintah tidak mau mengambil risiko, sehingga diputuskan untuk impor beras.
"Database yang ada saat ini tidak riil, hanya mengacu data Badan Pusat Statistik," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016