Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kenaikan angka inflasi yang tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Depok, Kamis, mengatakan, penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.
"Inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30 persen dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7 persen. Semoga tidak terjadi. Karena kelompok yang paling terdampak, terjadi pada kelompok masyarakat prasejahtera, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Depok berharap HIPMI ikut tekan angka inflasi
Untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM, lanjutnya, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan Kementerian Sosial.
"Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022," jelasnya.
idris mengatakan terdapat empat poin utama dalam penanganan dampak penyesuaian harga BBM di Kota Depok. Pertama, Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta intervensi bantuan sosial sebesar Rp 150.000 selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), 500 sasaran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta 500 sasaran disabilitas dan lansia. Saat ini Pemkot juga sedang merencanakan bantuan untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.
Baca juga: Pemkot Depok akan gelar pangan murah untuk tekan laju inflasi
Kedua, untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, Pemkot Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik, utamanya di kawasan yang sebagian besarnya adalah warga prasejahtera. Pada Selasa 6 September 2022, telah dilaksanakan pasar murah di Kelurahan Pasir Putih, Mampang, dan Kalibaru, dengan alokasi masing-masing 120 paket.
Nilai untuk setiap paket, katanya, sebesar Rp125.000 dengan subsidi APBD sebesar Rp77.000, sehingga warga hanya membayar Rp48.000. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 2 liter.
"Selanjutnya mengadakan pasar murah di delapan titik, dimana banyak masyarakat rentan yang terdampak," jelasnya.
Baca juga: Pemkot Depok siap jalankan arahan Presiden terkait penanganan inflasi
Ketiga, ada beberapa kegiatan pemberdayaan seperti pembinaan Wirausaha Baru (WUB), startup, dan perempuan pengusaha, pembinaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan lainnya yang bisa diakses oleh warga.
Keempat atau yang terakhir, menggerakkan kembali Program D’Saber atau Depok Sedekah Bersama dan gerakan kepedulian sosial lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Depok, Kamis, mengatakan, penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.
"Inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30 persen dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7 persen. Semoga tidak terjadi. Karena kelompok yang paling terdampak, terjadi pada kelompok masyarakat prasejahtera, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Depok berharap HIPMI ikut tekan angka inflasi
Untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM, lanjutnya, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan Kementerian Sosial.
"Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022," jelasnya.
idris mengatakan terdapat empat poin utama dalam penanganan dampak penyesuaian harga BBM di Kota Depok. Pertama, Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta intervensi bantuan sosial sebesar Rp 150.000 selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), 500 sasaran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta 500 sasaran disabilitas dan lansia. Saat ini Pemkot juga sedang merencanakan bantuan untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.
Baca juga: Pemkot Depok akan gelar pangan murah untuk tekan laju inflasi
Kedua, untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, Pemkot Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik, utamanya di kawasan yang sebagian besarnya adalah warga prasejahtera. Pada Selasa 6 September 2022, telah dilaksanakan pasar murah di Kelurahan Pasir Putih, Mampang, dan Kalibaru, dengan alokasi masing-masing 120 paket.
Nilai untuk setiap paket, katanya, sebesar Rp125.000 dengan subsidi APBD sebesar Rp77.000, sehingga warga hanya membayar Rp48.000. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 2 liter.
"Selanjutnya mengadakan pasar murah di delapan titik, dimana banyak masyarakat rentan yang terdampak," jelasnya.
Baca juga: Pemkot Depok siap jalankan arahan Presiden terkait penanganan inflasi
Ketiga, ada beberapa kegiatan pemberdayaan seperti pembinaan Wirausaha Baru (WUB), startup, dan perempuan pengusaha, pembinaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan lainnya yang bisa diakses oleh warga.
Keempat atau yang terakhir, menggerakkan kembali Program D’Saber atau Depok Sedekah Bersama dan gerakan kepedulian sosial lainnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022