Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat sedang mengejar tahapan fokus pembangunan dan penataan jalur transportasi sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan wakilnya Dedie A. Rachim yang realistis bisa dilakukan.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rudy Mashudi kepada ANTARA, Kamis, setelah dua tahun dilanda pandemi COVID-19 dengan sejumlah penyesuaian program dengan pemerintah pusat maka ada perubahan dalam realisasi pembangunan 2022-2023 Kota Bogor.
"Pada tahun 2021 masih dalam keadaan Pandemi COVID-19 yang mengalami puncaknya. Anggaran mengalami penyesuaian. Kita akan kejar Bogor lancar kita masih konsentrasi soal penataan angkot dan infrastruktur jalan yang mungkin dikejar," kata Rudy.
Rudy memaparkan, dalam hal penataan angkutan umum kota (angkot) Pemerintah Kota melakukan tiga pendekatan yakni penghentian operasional angkot yang sudah melewati umur 20 tahun, konversi angkot 3:1 ke bus ukuran sedang Biskita Trans Pakuan sebanyak 147 angkot menjadi 49 Biskita Trans Pakuan dan kompensasi bagi angkot yang masih di bawah 20 tahun tapi tidak akan diizinkan beroperasi di tengah kota lagi.
"Kompensasi ini kita hitung kebutuhannya dan akan dianggarkan di perubahan anggaran 2022. Nanti tahun 2023 juga akan dianggarkan untuk kompensasi angkot," ujarnya.
Rudy menyebut secara keseluruhan ada konversi angkot yang akan diselesaikan kurang lebih 1.161 angkot di tengah kota dalam proses penataan.
Selain penataan moda transpotasinya, pembangunan jalan protokol alternatif akan mengejar pembangunan Regional Ring Road (R3) di kelurahan Katulampa yang sudah dalam penganggaran untuk pembebasan lahan lanjutan dan tahun 2023 akan dianggarkan untuk pembangunan.
Kemudian menginisiasi dimulainya rencana pembangunan sepanjang 4,5 kilometer Jalan Ring Road (R2) di kawasan Kecamatan Bogor Utara yang butuh dana sekitar Rp 150 miliar untuk pembebasan lahan.
Sementara, untuk pembangunan Jalan layang RE Martadinata sudah selesai. Namun, pembangunan jalan layang Kebon Pedes saat ini sudah dilakukan detail EED yang dilakukan oleh PUPR dan anggarannya sudah dibicarakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sepertinya cukup berat di tahun ini karena perubahan program terdampak COVID-19.
Rudi menyampaikan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor antara lain, Siliwangi, Lawang Gintung, Jalan Pahlawan, Jalan Empang, Jalan Djuanda, Jalan Sudirman Jalan Pemuda, Jalan Kebon Pedes dan Jalan Cilebut.
"Jika ketahui perlintasan Jalan Kebon Pedes sangat krusial, ini sedang kita komunikasikan dengan provinsi. Kalau pun tidak, seperti bapak wali kota sampaikan, kita akan realistis. Paling tidak, kami sedang mendorong, yang krusial yaitu pelebaran Jembatan Otista," jelasnya.
Kepala Bappeda Kota Bogor itu menerangkan, dari semua target jembatan Otista yang semula tidak masuk dalam RPJMD cukup krusial untuk menopang arus transportasi di daerahnya karena di jalur sistem satu arah (SSA) dari Jalan Pajajaran ke Tugu Kujang, Pasar Bogor, lokasi pusat wisata kuliner Suryakenca, Kebun Raya Bogor dan ke Istana Bogor hingga kembali ke Jalan Paajaran.
"Tahun ini pembebasan lahan di jembatan otista sudah kita lakukan dan anggaran untuk pembangunan Jembatan Otista juga sudah kita lakukan. Dalam RKPD provinsi (Jawa Barat) sudah masuk sekitar Rp52,5 miliar. Ini bottleneck kita urus Jembatan Otista akan menyelesaikan kemacetan di tengah kota," ungkapnya.
Lalu target Bogor Lancar yang keempat penataan Stasiun kereta api. Antara Stasiun Bogor dengan Alun-alun Kota Bogor sudah terhubung padahal sebelumnya, dari Taman Topi ke stasiun ada tembok pembatas. Pembatas itu sudah dibongkar dengan kesepakatan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) , pagar juga sudah dibongkar dan ada akses pintu masuk dari Alun-alun kota.
Dengan begitu, Stasiun yang heritage (stasiun yang menjaga sejarah) sudah dilakukan di tahun 2021. Awal dibuka, akses masuk dari alun-alun 5.000 penumpang, akhir Bulan Juni 2022 sudah 17.000 penumpang menyumbang cukup banyak dari jumlah rata-rata 60 ribu data harian PT KAI.
"Jika jalur ganda KA Bogor-Sukabumi sudah semakin banyak aksesnya, kemudian sekitar Stasiun Ciomas, maka langkah selanjutnya kita akan mengajukan pembangunan stasiun Sukaresmi. Sudan dicek oleh Kementerian Perekonomian, tujuannya untuk memecah keberangkatan masyarakat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rudy Mashudi kepada ANTARA, Kamis, setelah dua tahun dilanda pandemi COVID-19 dengan sejumlah penyesuaian program dengan pemerintah pusat maka ada perubahan dalam realisasi pembangunan 2022-2023 Kota Bogor.
"Pada tahun 2021 masih dalam keadaan Pandemi COVID-19 yang mengalami puncaknya. Anggaran mengalami penyesuaian. Kita akan kejar Bogor lancar kita masih konsentrasi soal penataan angkot dan infrastruktur jalan yang mungkin dikejar," kata Rudy.
Rudy memaparkan, dalam hal penataan angkutan umum kota (angkot) Pemerintah Kota melakukan tiga pendekatan yakni penghentian operasional angkot yang sudah melewati umur 20 tahun, konversi angkot 3:1 ke bus ukuran sedang Biskita Trans Pakuan sebanyak 147 angkot menjadi 49 Biskita Trans Pakuan dan kompensasi bagi angkot yang masih di bawah 20 tahun tapi tidak akan diizinkan beroperasi di tengah kota lagi.
"Kompensasi ini kita hitung kebutuhannya dan akan dianggarkan di perubahan anggaran 2022. Nanti tahun 2023 juga akan dianggarkan untuk kompensasi angkot," ujarnya.
Rudy menyebut secara keseluruhan ada konversi angkot yang akan diselesaikan kurang lebih 1.161 angkot di tengah kota dalam proses penataan.
Selain penataan moda transpotasinya, pembangunan jalan protokol alternatif akan mengejar pembangunan Regional Ring Road (R3) di kelurahan Katulampa yang sudah dalam penganggaran untuk pembebasan lahan lanjutan dan tahun 2023 akan dianggarkan untuk pembangunan.
Kemudian menginisiasi dimulainya rencana pembangunan sepanjang 4,5 kilometer Jalan Ring Road (R2) di kawasan Kecamatan Bogor Utara yang butuh dana sekitar Rp 150 miliar untuk pembebasan lahan.
Sementara, untuk pembangunan Jalan layang RE Martadinata sudah selesai. Namun, pembangunan jalan layang Kebon Pedes saat ini sudah dilakukan detail EED yang dilakukan oleh PUPR dan anggarannya sudah dibicarakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sepertinya cukup berat di tahun ini karena perubahan program terdampak COVID-19.
Rudi menyampaikan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor antara lain, Siliwangi, Lawang Gintung, Jalan Pahlawan, Jalan Empang, Jalan Djuanda, Jalan Sudirman Jalan Pemuda, Jalan Kebon Pedes dan Jalan Cilebut.
"Jika ketahui perlintasan Jalan Kebon Pedes sangat krusial, ini sedang kita komunikasikan dengan provinsi. Kalau pun tidak, seperti bapak wali kota sampaikan, kita akan realistis. Paling tidak, kami sedang mendorong, yang krusial yaitu pelebaran Jembatan Otista," jelasnya.
Kepala Bappeda Kota Bogor itu menerangkan, dari semua target jembatan Otista yang semula tidak masuk dalam RPJMD cukup krusial untuk menopang arus transportasi di daerahnya karena di jalur sistem satu arah (SSA) dari Jalan Pajajaran ke Tugu Kujang, Pasar Bogor, lokasi pusat wisata kuliner Suryakenca, Kebun Raya Bogor dan ke Istana Bogor hingga kembali ke Jalan Paajaran.
"Tahun ini pembebasan lahan di jembatan otista sudah kita lakukan dan anggaran untuk pembangunan Jembatan Otista juga sudah kita lakukan. Dalam RKPD provinsi (Jawa Barat) sudah masuk sekitar Rp52,5 miliar. Ini bottleneck kita urus Jembatan Otista akan menyelesaikan kemacetan di tengah kota," ungkapnya.
Lalu target Bogor Lancar yang keempat penataan Stasiun kereta api. Antara Stasiun Bogor dengan Alun-alun Kota Bogor sudah terhubung padahal sebelumnya, dari Taman Topi ke stasiun ada tembok pembatas. Pembatas itu sudah dibongkar dengan kesepakatan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) , pagar juga sudah dibongkar dan ada akses pintu masuk dari Alun-alun kota.
Dengan begitu, Stasiun yang heritage (stasiun yang menjaga sejarah) sudah dilakukan di tahun 2021. Awal dibuka, akses masuk dari alun-alun 5.000 penumpang, akhir Bulan Juni 2022 sudah 17.000 penumpang menyumbang cukup banyak dari jumlah rata-rata 60 ribu data harian PT KAI.
"Jika jalur ganda KA Bogor-Sukabumi sudah semakin banyak aksesnya, kemudian sekitar Stasiun Ciomas, maka langkah selanjutnya kita akan mengajukan pembangunan stasiun Sukaresmi. Sudan dicek oleh Kementerian Perekonomian, tujuannya untuk memecah keberangkatan masyarakat," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022