Bogor (Antara Megapolitan) - Kementerian Pertanian menggelar workshop nasional komunikasi publik dalam rangka memperkuat peran kehumasan sebagai komunikator publik yang cerdas mampu menjembatani pemerintah dan rakyat.
"Pranata Kehumasan itu harus menjadi komunikator publik yang cerdas, sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono, dalam acara workshop nasional komunikasi publik, di IPB Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Hari mengatakan, komunikasi publik sangat penting tidak hanya bagi pranata kehumasan tetapi juga untuk pejabat publik di badan, lembaga maupun BUMN.
"Karena menggerakkan masyarakat, lembaga maupun privat tanpa adanya komunikasi publik, semua program akan luput dari capaian," katanya.
Menurutnya, esensi dari komunikasi publik tidak hanya sekedar menginformasikan program dan kebijakan pemerintah, tetapi membangun komunikasi publik mulai dari perencanaan.
"Karena tanpa komunikasi publik akan terjadi kesenjangan, salah informasi antara program yang disiapkan pemerintah dengan yang dibutuhkan masyarakat," katanya.
Workshop Nasional Komunikasi Publik mengangkat tema "paradigma baru komunikasi publik Kementerian Pertanian" diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari pejabat, pegawai pranata kehumasan yang ada di badan maupun lembaga di Kementerian Pertanian.
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah pembicara Prof Ibnu Hamad, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP UI, Prof Henry Subiakto, Staf Ahli Menteri Kominfo, Bidang Komunikasi dan Media dan staf khusus Presiden, Chrisma A Albandjar.
Menurut Chrisma, komunikasi publik harus dikerjakan oleh semua aparat dan pejabat pemerintahan, tidak hanya pegawai kehumasan.
"Humas itu seperti dompetnya pemimpin harus ada di samping pemimpin, apa yang disampaikan pemimpin harus diketahui, tetapi tidak semua yang diketahui humas harus disampaikan kepada masyarakat. Harus ada strategi komunikasi agar tujuan dari program tersampaikan," katanya.
Ia juga menekannya, tugas humas harus mampu menyederhanakan informasi rumit agar dapat dipahami oleh masyarakat. Seperti kebijakan paket ekonomi, atau pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Paris lalu. Kehumasan harus menyampaikan kepada masyarakat secara sederhana agar apa yang direncanakan Pemerintah tersampaikan dapat dipahami dan berdampak.
"Kuncinya selalu berfikir positif, berkomunikasi dengan rakyat dua arah. Kalau satu arah itu arahan namanya, tapi kalau dua arah, komunikasi namanya," katanya.
Prof Ibnu Hamad, mengatakan, sebuah program di Kementerian Pertanian yang disiapkan secara matang dan hebat, akan gagal apabila humas tidak mampu mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
"Mau sehebat apa program disiapkan, dan setinggi apa pendidikan penjabat yang membuatnya, kalau tidak bisa dikomunikasikan kepada masyarakat, semua akan gagal," katanya.
Ibnu menekankan, komunikasi publik diperlukan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi. Humas bertugas melayani masyarakat dengan komunikasi dan informasi.
"Tenaga kehumasan harus lihai berkomunikasi dan menguasai informasi. Tidak hanya mengakomodir wartawan dan memfotokopi pidato pimpinan, tetapi hampir menginformasikan program yang dibuat oleh pemerintah hingga dipahami oleh rakyat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Pranata Kehumasan itu harus menjadi komunikator publik yang cerdas, sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono, dalam acara workshop nasional komunikasi publik, di IPB Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Hari mengatakan, komunikasi publik sangat penting tidak hanya bagi pranata kehumasan tetapi juga untuk pejabat publik di badan, lembaga maupun BUMN.
"Karena menggerakkan masyarakat, lembaga maupun privat tanpa adanya komunikasi publik, semua program akan luput dari capaian," katanya.
Menurutnya, esensi dari komunikasi publik tidak hanya sekedar menginformasikan program dan kebijakan pemerintah, tetapi membangun komunikasi publik mulai dari perencanaan.
"Karena tanpa komunikasi publik akan terjadi kesenjangan, salah informasi antara program yang disiapkan pemerintah dengan yang dibutuhkan masyarakat," katanya.
Workshop Nasional Komunikasi Publik mengangkat tema "paradigma baru komunikasi publik Kementerian Pertanian" diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari pejabat, pegawai pranata kehumasan yang ada di badan maupun lembaga di Kementerian Pertanian.
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah pembicara Prof Ibnu Hamad, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP UI, Prof Henry Subiakto, Staf Ahli Menteri Kominfo, Bidang Komunikasi dan Media dan staf khusus Presiden, Chrisma A Albandjar.
Menurut Chrisma, komunikasi publik harus dikerjakan oleh semua aparat dan pejabat pemerintahan, tidak hanya pegawai kehumasan.
"Humas itu seperti dompetnya pemimpin harus ada di samping pemimpin, apa yang disampaikan pemimpin harus diketahui, tetapi tidak semua yang diketahui humas harus disampaikan kepada masyarakat. Harus ada strategi komunikasi agar tujuan dari program tersampaikan," katanya.
Ia juga menekannya, tugas humas harus mampu menyederhanakan informasi rumit agar dapat dipahami oleh masyarakat. Seperti kebijakan paket ekonomi, atau pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Paris lalu. Kehumasan harus menyampaikan kepada masyarakat secara sederhana agar apa yang direncanakan Pemerintah tersampaikan dapat dipahami dan berdampak.
"Kuncinya selalu berfikir positif, berkomunikasi dengan rakyat dua arah. Kalau satu arah itu arahan namanya, tapi kalau dua arah, komunikasi namanya," katanya.
Prof Ibnu Hamad, mengatakan, sebuah program di Kementerian Pertanian yang disiapkan secara matang dan hebat, akan gagal apabila humas tidak mampu mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
"Mau sehebat apa program disiapkan, dan setinggi apa pendidikan penjabat yang membuatnya, kalau tidak bisa dikomunikasikan kepada masyarakat, semua akan gagal," katanya.
Ibnu menekankan, komunikasi publik diperlukan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi. Humas bertugas melayani masyarakat dengan komunikasi dan informasi.
"Tenaga kehumasan harus lihai berkomunikasi dan menguasai informasi. Tidak hanya mengakomodir wartawan dan memfotokopi pidato pimpinan, tetapi hampir menginformasikan program yang dibuat oleh pemerintah hingga dipahami oleh rakyat," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016