Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat meminta kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Bogor terkait penyaluran dana kompensasi pengelolaan sampah di TPA Galuga bagi masyarakat sekitar.
"Kita inginkan pengelolaan TPA Galuga lebih baik lagi, serta penyaluran dana kompensasi kepada warga harus diperjelas angkanya, mekanismenya seperti apa, jangan sampai ini menjadi persoalan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, di Bogor, Selasa.
Persoalan TPA Galuga menjadi salah satu dari tujuh langkah strategis yang menjadi fokus Pemerintah Kota Bogor di tahun 2016 ini sebagai momentum Bogor Bebersih dan mewujudkan mimpi meraih Adipura.
"Karena TPA juga menjadi penilaian dalam Adipura, saat ini nilai TPA masih kurang dari 70," katanya.
Sementara itu, pengelolaan sampah di TPA Galuga mendapat penolakan dari LSM dan ormas yang mengatasnamakan dirinya Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (Korek) yang sempat melakukan pemblokiran truk sampah selama empat hari pada minggu lalu.
Upaya mediasi dan musyawarah telah dilakukan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bogor, dan juga LSM Korek. Wali Kota Bogor juga langsung turun ke TPA Galuga untuk menemui warga yang meminta dialog dengan Pemerintah Kota.
"Kaget juga mendengar keluhan warga sekitar yang selama TPA Galuga dioperasikan mereka tidak pernah mendapatkan dana kompensasi. Padahal kita (Pemkot Bogor) terus membayar," kata Bima.
Menurutnya, perlu ada evaluasi agar kondisi tersebut tidak dijadikan celah oleh orang-orang tertentu sebagai posisi tawar untuk kepentingan tertentu.
"Ini yang perlu kita bicarakan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor," katanya.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Irwan Riyanto menyebutkan, Pemerintah Kota Bogor membayarkan dana kompensasi pengelolaan sampah di TPA Galuga kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sekitar Rp400 juta per tahun.
"Dana kompensasi ini kita bayarkan ke Pemkab Bogor, setiap tahun dan yang menyalurkan ke masyarakat adalah Pemkab Bogor, bukan kita," kata Irwan.
Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor kembali melakukan pembahasan bersama terkait TPA Galuga hari ini di Cibinong. Salah satu hal yang dibahas adalah mekanisme penyaluran dana kompesasin yang harus dievaluasi, agar benar-benar sampai kepada masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kita inginkan pengelolaan TPA Galuga lebih baik lagi, serta penyaluran dana kompensasi kepada warga harus diperjelas angkanya, mekanismenya seperti apa, jangan sampai ini menjadi persoalan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, di Bogor, Selasa.
Persoalan TPA Galuga menjadi salah satu dari tujuh langkah strategis yang menjadi fokus Pemerintah Kota Bogor di tahun 2016 ini sebagai momentum Bogor Bebersih dan mewujudkan mimpi meraih Adipura.
"Karena TPA juga menjadi penilaian dalam Adipura, saat ini nilai TPA masih kurang dari 70," katanya.
Sementara itu, pengelolaan sampah di TPA Galuga mendapat penolakan dari LSM dan ormas yang mengatasnamakan dirinya Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (Korek) yang sempat melakukan pemblokiran truk sampah selama empat hari pada minggu lalu.
Upaya mediasi dan musyawarah telah dilakukan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bogor, dan juga LSM Korek. Wali Kota Bogor juga langsung turun ke TPA Galuga untuk menemui warga yang meminta dialog dengan Pemerintah Kota.
"Kaget juga mendengar keluhan warga sekitar yang selama TPA Galuga dioperasikan mereka tidak pernah mendapatkan dana kompensasi. Padahal kita (Pemkot Bogor) terus membayar," kata Bima.
Menurutnya, perlu ada evaluasi agar kondisi tersebut tidak dijadikan celah oleh orang-orang tertentu sebagai posisi tawar untuk kepentingan tertentu.
"Ini yang perlu kita bicarakan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor," katanya.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Irwan Riyanto menyebutkan, Pemerintah Kota Bogor membayarkan dana kompensasi pengelolaan sampah di TPA Galuga kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sekitar Rp400 juta per tahun.
"Dana kompensasi ini kita bayarkan ke Pemkab Bogor, setiap tahun dan yang menyalurkan ke masyarakat adalah Pemkab Bogor, bukan kita," kata Irwan.
Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor kembali melakukan pembahasan bersama terkait TPA Galuga hari ini di Cibinong. Salah satu hal yang dibahas adalah mekanisme penyaluran dana kompesasin yang harus dievaluasi, agar benar-benar sampai kepada masyarakat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016