Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menagih komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan bantuan keuangan program kemitraan daerah.
"Sejak Januari 2015,kami (Pemkot Bekasi) sudah mengajukan permohonan bantuan keuangan program kemitraan Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sebesar Rp899 miliar lebih, tapi sampai saat ini belum cair," katanya di Bekasi, Jumat.
Terkait hal itu, Rahmat bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adhiyanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jumhana Luthfi mendatangi Balai Kota Jakarta untuk menjumpai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Jumat (29/1).
Dalam pertemuan yang berlangsung singkat itu, Basuki didampingi Sekda Pemprov DKI menyampaikan klarifikasinya terkait keterlambatan pencairan bantuan keuangan itu.
"Alasan Pemprov DKI, keterlambatan pengucuran bantuan keuangan itu akibat terganjal alur administrasi pada Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemprov DKI," katanya.
Menurut dia, Pemprov DKI tidak hanya memberikan bantuan keuangan itu kepada Pemkot Bekasi saja, namun juga sejumlah daerah lainnya yang menjadi mitra kawasan DKI, seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi.
"Usulan Tapem terlambat dan tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016. Keterlambatan itu akibat Tapem mengajukan bantuan keuangan bagi daerah mitra secara kolektif dengan daerah lainnya. Kan tidak semua daerah merespon secara proaktif tawaran bantuan keuangan itu seperti Kota Bekasi, jadi ada yang terlambat. Kota Bekasi terkena imbasnya," katanya.
Dikatakan Rahmat, pihaknya pun kembali mengusulkan bantuan keuangan itu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemprov DKI.
"Yang jelas, komitmen Gubernur DKI mau Rp1 triliun pun dana yang diajukan Pemkot Bekasi tidak masalah buat mereka (Pemrov DKI)," katanya.
Dikatakan Rahmat, bantuan dana tersebut sangat mendesak dibutuhkan Pemkot Bekasi dalam merealisasikan sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas. Warga di dua kawasan itu.
Dana itu rencananya akan dimanfaatkan pihaknya untuk proyek pengentasan titik kemacetan serta penanggulangan banjir.
"Kita dapat Rp400 miliar saja, saya bisa jamin 20 persen kemacetan di Kota Bekasi bisa teratasi," katanya.
Rahmat juga mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Basuki akan telah meningkatkan besaran nominal bantuan keuangan mitra daerah itu mulai 2016.
Adapun bantuan keuangan mitra daerah dari Pemprov DKI untuk Kota Bekasi pada 2015 lalu sebesar Rp98 miliar lebih dari total pengajuan Rp900 miliar.
"Makanya, tahun 2016 ini peningkatannya bisa signifikan kalau kita bisa dapat sesuai nominal pengajuan," demikian Rahmat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Sejak Januari 2015,kami (Pemkot Bekasi) sudah mengajukan permohonan bantuan keuangan program kemitraan Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sebesar Rp899 miliar lebih, tapi sampai saat ini belum cair," katanya di Bekasi, Jumat.
Terkait hal itu, Rahmat bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adhiyanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jumhana Luthfi mendatangi Balai Kota Jakarta untuk menjumpai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Jumat (29/1).
Dalam pertemuan yang berlangsung singkat itu, Basuki didampingi Sekda Pemprov DKI menyampaikan klarifikasinya terkait keterlambatan pencairan bantuan keuangan itu.
"Alasan Pemprov DKI, keterlambatan pengucuran bantuan keuangan itu akibat terganjal alur administrasi pada Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemprov DKI," katanya.
Menurut dia, Pemprov DKI tidak hanya memberikan bantuan keuangan itu kepada Pemkot Bekasi saja, namun juga sejumlah daerah lainnya yang menjadi mitra kawasan DKI, seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi.
"Usulan Tapem terlambat dan tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016. Keterlambatan itu akibat Tapem mengajukan bantuan keuangan bagi daerah mitra secara kolektif dengan daerah lainnya. Kan tidak semua daerah merespon secara proaktif tawaran bantuan keuangan itu seperti Kota Bekasi, jadi ada yang terlambat. Kota Bekasi terkena imbasnya," katanya.
Dikatakan Rahmat, pihaknya pun kembali mengusulkan bantuan keuangan itu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemprov DKI.
"Yang jelas, komitmen Gubernur DKI mau Rp1 triliun pun dana yang diajukan Pemkot Bekasi tidak masalah buat mereka (Pemrov DKI)," katanya.
Dikatakan Rahmat, bantuan dana tersebut sangat mendesak dibutuhkan Pemkot Bekasi dalam merealisasikan sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas. Warga di dua kawasan itu.
Dana itu rencananya akan dimanfaatkan pihaknya untuk proyek pengentasan titik kemacetan serta penanggulangan banjir.
"Kita dapat Rp400 miliar saja, saya bisa jamin 20 persen kemacetan di Kota Bekasi bisa teratasi," katanya.
Rahmat juga mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Basuki akan telah meningkatkan besaran nominal bantuan keuangan mitra daerah itu mulai 2016.
Adapun bantuan keuangan mitra daerah dari Pemprov DKI untuk Kota Bekasi pada 2015 lalu sebesar Rp98 miliar lebih dari total pengajuan Rp900 miliar.
"Makanya, tahun 2016 ini peningkatannya bisa signifikan kalau kita bisa dapat sesuai nominal pengajuan," demikian Rahmat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016