Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendorong sepenuhnya agar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Nambo dapat segera beroperasi, sehingga persoalan sampah di wilayah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.
"Adanya penolakan warga di TPA Galuga menjadi persoalan yang kita pikirkan bersama, desakan relokasi baru dapat dilakukan melalui pembangunan TPST Nambo, karena ini akan menjadi soluasi bagi Kota, dan Kabupaten Bogor, serta Depok," kata Bupati Bogor, Nurhayanti dalam musyawarah dengan Pemerintah Kota Bogor dan LSM Korek terkait evaluasi pengelolaan sampah TPA Galuga di Cibinong, Selasa.
Nurhayanti mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong agar pembangunan TPST Nambo dapat segera terwujud, dengan mempersiapkan segala kebutuhan untuk pengoperasian TPST yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Jalan menuju TPST Nambo sudah selesai, pembebasan jalan, jalan juga sudah kita serahkan ke provinsi. Ini niat baik kami (Pemkab Bogor) agar TPTS Nambo segera beroperasi," katanya.
Ia mengatakan, belum lama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menginformasikan TPST Nambo baru akan beroperasi pada Oktober 2017. Pembangunan fisik juga sedang berjalan.
"Jika TPST Nambo beroperasi, akan menjadi solusi persampahan di Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok. Pengolahan sampah sebagai sumber energi alternatif juga akan dimanfaatkan oleh Indocement," katanya.
Harapan yang sama juga disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, yang mengatakan semua skenario pengolahan sampah di Kota dan Kabupaten Bogor sudah bergerak ke TPST Nambo yang akan diperasikan Oktober tahun depan.
"Sebelum TPST Nambo dioperasikan, pengelolaan sampah di TPA Galuga harus lebih baik. Karena belum tentu waktu dua tahun bisa selesai, kalau ada kendala perlu tiga tahun. Kita harus siapkan langkah pengelolaan TPG Galuga," katanya.
Sementara itu, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk mendukung pengoperasian TPST Nambo dan siap untuk memanfaatkan biomassa yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan sampah.
"Indocement sudah menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan biomassa dari hasil pengolahan sampah di TPST Nambo, kita siap untuk menampungnya," kata Sekretaris Perusahan, Pigo Pramusakti.
Ia mengatakan, beberapa mesin di pabrik Indonesia sudah ada yang menggunakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil, namun jumlahnya belum sebanyak penggunaan BBM.
Dari 10 mesin, beberapa mesin sudah dirancang untuk menggunakan bahan bakar biomassa atau bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif yang digunakan berasal dari sekam padi, ban bekas, dan jarak yang ditanam sendiri oleh pabrik.
"Presentasinya tidak signifikan, tetapi apapun bahan bakar yang ramah lingkungan pasti lebih baik kita gunakan," kata Pigo.
Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor menggelar rapat musyawarah, menyusul aksi penghadangan truk sampah di TPA Galuga warga dan LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (Korek). Hadir dalam rapat tersebut semua pimpinan Muspida masing-masing daerah, mulai dari Sekda, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kejari, Pengadilan, hingga instansi terkait lainnya.
Dalam rapat musyawarah masing-masing kepala daerah dan pimpinan muspida menyampaikan tanggapannya, begitu juga dari perwakilan LSK Korek. Diskusi diisi dengan saling mendengarkan masukan, saran dan aspirasi antara tiga pihak dengan satu tujuan mencari solusi terbaik dalam penyelesaian soal TPA Galuga.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Adanya penolakan warga di TPA Galuga menjadi persoalan yang kita pikirkan bersama, desakan relokasi baru dapat dilakukan melalui pembangunan TPST Nambo, karena ini akan menjadi soluasi bagi Kota, dan Kabupaten Bogor, serta Depok," kata Bupati Bogor, Nurhayanti dalam musyawarah dengan Pemerintah Kota Bogor dan LSM Korek terkait evaluasi pengelolaan sampah TPA Galuga di Cibinong, Selasa.
Nurhayanti mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong agar pembangunan TPST Nambo dapat segera terwujud, dengan mempersiapkan segala kebutuhan untuk pengoperasian TPST yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Jalan menuju TPST Nambo sudah selesai, pembebasan jalan, jalan juga sudah kita serahkan ke provinsi. Ini niat baik kami (Pemkab Bogor) agar TPTS Nambo segera beroperasi," katanya.
Ia mengatakan, belum lama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menginformasikan TPST Nambo baru akan beroperasi pada Oktober 2017. Pembangunan fisik juga sedang berjalan.
"Jika TPST Nambo beroperasi, akan menjadi solusi persampahan di Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok. Pengolahan sampah sebagai sumber energi alternatif juga akan dimanfaatkan oleh Indocement," katanya.
Harapan yang sama juga disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, yang mengatakan semua skenario pengolahan sampah di Kota dan Kabupaten Bogor sudah bergerak ke TPST Nambo yang akan diperasikan Oktober tahun depan.
"Sebelum TPST Nambo dioperasikan, pengelolaan sampah di TPA Galuga harus lebih baik. Karena belum tentu waktu dua tahun bisa selesai, kalau ada kendala perlu tiga tahun. Kita harus siapkan langkah pengelolaan TPG Galuga," katanya.
Sementara itu, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk mendukung pengoperasian TPST Nambo dan siap untuk memanfaatkan biomassa yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan sampah.
"Indocement sudah menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan biomassa dari hasil pengolahan sampah di TPST Nambo, kita siap untuk menampungnya," kata Sekretaris Perusahan, Pigo Pramusakti.
Ia mengatakan, beberapa mesin di pabrik Indonesia sudah ada yang menggunakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil, namun jumlahnya belum sebanyak penggunaan BBM.
Dari 10 mesin, beberapa mesin sudah dirancang untuk menggunakan bahan bakar biomassa atau bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif yang digunakan berasal dari sekam padi, ban bekas, dan jarak yang ditanam sendiri oleh pabrik.
"Presentasinya tidak signifikan, tetapi apapun bahan bakar yang ramah lingkungan pasti lebih baik kita gunakan," kata Pigo.
Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor menggelar rapat musyawarah, menyusul aksi penghadangan truk sampah di TPA Galuga warga dan LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (Korek). Hadir dalam rapat tersebut semua pimpinan Muspida masing-masing daerah, mulai dari Sekda, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kejari, Pengadilan, hingga instansi terkait lainnya.
Dalam rapat musyawarah masing-masing kepala daerah dan pimpinan muspida menyampaikan tanggapannya, begitu juga dari perwakilan LSK Korek. Diskusi diisi dengan saling mendengarkan masukan, saran dan aspirasi antara tiga pihak dengan satu tujuan mencari solusi terbaik dalam penyelesaian soal TPA Galuga.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016