DPRD Kota Bogor telah rampung melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor 2021. Juru bicara Pansus LKPJ DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, membacakan laporan Pansus pada rapat Paripurna, Kamis (29/4).
Dalam laporan yang disusun oleh tim Pansus LKPJ, Safrudin menyebutkan DPRD Kota Bogor selaku mitra Pemerintah Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas capaian prestasi sekaligus juga catatan terhadap rendahnya kinerja Pemerintah. Apresiasi diberikan untuk raihan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kelima kalinya, dan berbagai penghargaan lainnya baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat.
"Terlepas dari itu semua, guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, DPRD Kota Bogor merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kota Bogor sebagai bentuk lecutan untuk memperbaiki kinerja yang masih kurang," kata Safrudin.
Baca juga: Selama Ramadhan, Atang serap aspirasi melalui Sholing
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor dukung moratorium izin 222 minimarket
Berdasarkan laporan Pansus LKPJ, DPRD Kota Bogor, terdapat 10 rekomendasi umum yang sudah disusun dan diharapkan dapat ditindaklanjuti. Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian khusus bagi tim Pansus LKPJ adalah DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor agar bisa lebih memperjelas mekanisme pencairan Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) kepada masyarakat. Sebab, pada tahun 2021, realisasi penggunaannya hanya 71 persen saja.
"Peraturan Walikota mengenai kriteria, persyaratan, proses dan mekanisme bantuan sosial yang tidak terencana (BSTT) tersebut harus lebih jelas, sehingga bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan tersebut dapat direalisasikan dan bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan," ujar Safrudin.
Lebih lanjut, didalam rekomendasi LKPJ yang dikeluarkan DPRD Kota Bogor terdapat poin rekomendasi urusan wajib pelayanan dasar. Didalamnya terdapat rekomendasi yang dianggap penting, yaitu terkait terjadinya kasus ambruknya bangunan sekolah selama setahun terakhir.
Baca juga: DPRD Kota Bogor apresiasi Kejagung tetapkan 4 tersangka korupsi CPO
"Pemerintah Kota Bogor harus lebih serius dan memprioritaskan sarana prasarana pendidikan yang merupakan hak dasar warga. Ironis jika Pemerintah Kota Bogor lebih perhatian membangun Taman Kota dan Pedestrian sangat bagus indah mewah dengan uang pinjaman bahkan, tetapi membiarkan bangunan sekolah tidak layak dan beresiko bagi anak-anak harapan generasi penerus bangsa," tegas Safrudin.
Lalu untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar, terdapat 26 rekomendasi, urusan pilihan yang dilaksanakan, tim pansus mengeluarkan dua rekomendasi dan terakhir, urusan untuk BUMD tim pansus mengeluarkan tiga rekomendasi. Termasuk yang paling penting adalah penyelesaian pembangunan Masjid Agung.
"Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat membawa manfaat dan kemaslahatan bagi Masyarakat Kota Bogor dikemudian," tutup Safrudin
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Dalam laporan yang disusun oleh tim Pansus LKPJ, Safrudin menyebutkan DPRD Kota Bogor selaku mitra Pemerintah Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas capaian prestasi sekaligus juga catatan terhadap rendahnya kinerja Pemerintah. Apresiasi diberikan untuk raihan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kelima kalinya, dan berbagai penghargaan lainnya baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat.
"Terlepas dari itu semua, guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, DPRD Kota Bogor merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kota Bogor sebagai bentuk lecutan untuk memperbaiki kinerja yang masih kurang," kata Safrudin.
Baca juga: Selama Ramadhan, Atang serap aspirasi melalui Sholing
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor dukung moratorium izin 222 minimarket
Berdasarkan laporan Pansus LKPJ, DPRD Kota Bogor, terdapat 10 rekomendasi umum yang sudah disusun dan diharapkan dapat ditindaklanjuti. Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian khusus bagi tim Pansus LKPJ adalah DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor agar bisa lebih memperjelas mekanisme pencairan Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) kepada masyarakat. Sebab, pada tahun 2021, realisasi penggunaannya hanya 71 persen saja.
"Peraturan Walikota mengenai kriteria, persyaratan, proses dan mekanisme bantuan sosial yang tidak terencana (BSTT) tersebut harus lebih jelas, sehingga bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan tersebut dapat direalisasikan dan bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan," ujar Safrudin.
Lebih lanjut, didalam rekomendasi LKPJ yang dikeluarkan DPRD Kota Bogor terdapat poin rekomendasi urusan wajib pelayanan dasar. Didalamnya terdapat rekomendasi yang dianggap penting, yaitu terkait terjadinya kasus ambruknya bangunan sekolah selama setahun terakhir.
Baca juga: DPRD Kota Bogor apresiasi Kejagung tetapkan 4 tersangka korupsi CPO
"Pemerintah Kota Bogor harus lebih serius dan memprioritaskan sarana prasarana pendidikan yang merupakan hak dasar warga. Ironis jika Pemerintah Kota Bogor lebih perhatian membangun Taman Kota dan Pedestrian sangat bagus indah mewah dengan uang pinjaman bahkan, tetapi membiarkan bangunan sekolah tidak layak dan beresiko bagi anak-anak harapan generasi penerus bangsa," tegas Safrudin.
Lalu untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar, terdapat 26 rekomendasi, urusan pilihan yang dilaksanakan, tim pansus mengeluarkan dua rekomendasi dan terakhir, urusan untuk BUMD tim pansus mengeluarkan tiga rekomendasi. Termasuk yang paling penting adalah penyelesaian pembangunan Masjid Agung.
"Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat membawa manfaat dan kemaslahatan bagi Masyarakat Kota Bogor dikemudian," tutup Safrudin
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022