Bekasi (Antara Megapolitan) - 2016 menjadi momentum penting bagi Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi menuju arah yang lebih baik.
Pemerintah setempat telah menentukan arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memberikan landasan pembangunan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui masuknya modal swasta.
Pemerintah Kota Bekasi menganggap penting ketersediaan infrastruktur dan utilitas yang memadai sebagai sebuah kebutuhan dasar untuk menjamin ekonomi sektor publik dan sektor privat dapat berfungsi dengan baik.
Pada tahun itu pula, kegiatan yang mendukung terbentuknya jaringan struktur seperti fasilitas jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan lingkungan, perlistrikan, telekomunikasi, hingga penigkatan pelayanan transportasi akan lebih digenjot.
"Goal kami pada 2016 adalah pengentasan kemacetan, penyelesaian titik banjir, dan terjaminnya kondusivitas daerah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.
Seluruh komponen pembangunan tersebut akan diimbangi dengan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan visi Kota Bekasi Maju.
Fasilitas penunjang perekonomian daerah itu menjadi fokus pembangunan Kota Bekasi 2016 melalui program kerja Tahun Infrastruktur dan Utilitas di mana porsi anggaran daerah pada saat itu akan dominan untuk realisasi dua komponen penunjang perekonomian tersebut.
"Pembangunan bisa bertumbuh pesat melalui penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, terutama pada infrastruktur dan utilitas dasar yang menjadi pendorong bagi masuknya modal swasta dalam pembangunan Kota Bekasi," katanya.
Kemacetan Lalu Lintas dan Bencana Banjir
Tingginya pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan kapasitas tampung badan jalan di Kota Bekasi telah tumbuh menjadi sebuah persoalan serius daerah perkotaan berupa kemacetan lalu lintas. Kondisi itu memicu terhambatnya arus distribusi barang dan jasa di wilayah setempat.
Data melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyebutkan, persoalan kemacetan hingga saat ini telah merambah hingga 19 titik kawasan yang tersebar di sejumlah kemacetan.
Kemacetan merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan kendaraan di Kota Bekasi yang rata-rata per tahun mencapai 12 persen.
Pertumbuhan itu tidak seimbang dengan rata-rata penambahan badan jalan yang hanya 3-5 kilometer per tahun.
Lutfi mengungkapkan, ketersediaan jalan layak di Kota Bekasi juga menjadi salah satu penyumbang kemacetan.
Alasannya, hingga 2015 jalan layak tercatat baru mencapai tahap 85 persen, sementara sisanya masih perlu dilakukan perbaikan.
Berdasarkan data yang dirilis Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, diketahui terdapat sedikitnya 300 hingga 400 titik jalan rusak di 12 kecamatan setempat yang sebagian telah selesai diperbaiki pada 2015.
Kerusakan jalan itu tersebar di jalan protokol, jalan daerah, dan jalan lingkungan.
"Pada Tahun Infrastruktur dan Utilitas nanti, saya targetkan sudah tidak ada lagi jalan yang tidak layak untuk dilintasi di Kota Bekasi. Insya Allah bisa terwujud 2016," katanya.
Masalah lain yang tidak kalah penting untuk diselesaikan adalah musibah banjir yang kerap menyergap sebagian wilayah Kota Bekasi pada saat musim hujan berlangsung setiap tahunnya.
Hingga 2015 tercatat ada sedikitnya 49 titik banjir yang menanti untuk diatasi oleh pemerintah daerah. Persoalan itu timbul akibat sejumlah faktor, di antaranya luapan air sungai dan tingginya intensitas hujan yang tidak tertampung oleh fungsi saluran air di suatu wilayah akibat faktor sedimentasi atau penyumbatan.
"Kemacetan dan banjir adalah dua persoalan yang paling dominan dikeluhkan masyarakat agar segera dituntaskan," katanya.
Selain dua persoalan dominan itu, ada pula permasalahan pasokan air bersih bagi kebutuhan warga Kota Bekasi.
Hingga 2014, tercatat baru 30 persen saja warga di Kota Bekasi yang sudah terpenuhi kebutuhan pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.
Kondisi itu terjadi akibat masih terbatasnya jaringan serta fasilitas pengolahan air bersih yang dimiliki Kota Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi juga dihadapkan dengan tugas membenahi keberadaan jaringan utilitas di tengah masyarakat agar jaringan berupa pipa gas, kabel telekomunikasi, kabel perlistrikan, pipa air minum, dan fiber optik lainnya tidak merusak tata ruang wilayah dan membahayakan masyarakat.
Aspirasi Akar Rumput
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan metode pendekatan konsultasi akar rumput yang telah lama dipandang oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai cara terbaik untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat atas proyek-proyek berbasis warga.
Berbagai prakarsa juga telah ditempuh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), mewujudkan transparansi dan partisipasi publik, hingga keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan.
"Musrenbang merupakan forum untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan. Dasar musrenbang sendiri adalah RPJMD yang pada 2016 yang telah disepakati bersama antara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan DPRD," katanya.
Berbagai masukan yang menjadi solusi ditampung oleh pemerintah daerah melalui forum tersebut untuk dikembangkan menjadi sebuah rencana kerja yang matang di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan utilitas.
"Tidak terbatas pada satu SKPD saja. Misalnya jalan dan drainase pada Dinas Bina Marga dan Tata Air, infrastruktur pendidikan pada Dinas Pendidikan, infrastruktur bangunan di Dinas Bangunan dan Permukiman, serta SKPD lainnya," katanya.
Kegiatan Musrenbang itu diagendakan secara rutin di tingkat kelurahan pada 19-21 Januari 2015, dan di tingkat kecamatan pada 10-18 Februari 2015, lalu dilanjutkan pada tingkat forum SKPD pada Februari-Maret 2015, hingga pelaksanaan Musrenbang tingkat kota pada Maret 2015.
Lutfi memberikan contoh konkret pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan di kantor Kecamatan Rawalumbu pada pertengahan Februari 2015.
Menurut dia, banjir yang kerap menggenangi sejumlah wilayah di Kecamatan Rawalumbu mendorong warga setempat mengusulkan penanganan banjir sebagai skala prioritas pada Musrenbang 2016.
Di wilayah Rawalumbu, banjir terparah berlokasi di Kelurahan Pengasinan dengan ketinggian air mencapai satu meter.
Kemudian banjir juga terjadi di Perumahan Bumi Bekasi Baru, Pondok Hijau Permai, jembatan tiga Perumahan Rawalumbu, jembatan kosong Perumahan Taman Narogong, dan lainnya.
"Tentu warga tidak ingin kondisi serupa harus terus-menerus dialami tiap kali musim hujan tiba. Maka dari itu, mayoritas usulan yang disampaikan warga seputar penanganan banjir," katanya.
Usulan yang masuk itu antara lain berupa permohonan pembuatan saluran drainase, normalisasi saluran air, hingga pembuatan sodetan yang ditembuskan hingga ke wilayah Kabupaten Bekasi.
Kondisi banjir di bagian utara Rawalumbu selalu parah karena tersendat saluran di bawah jalan tol yang memanjang hingga perbatasan dengan Kecamatan Bekasi Timur.
Warga meminta salurannya bisa dilebarkan agar bisa menjadi solusi efektif penanggulangan banjir.
Dikatakan Lutfi, usulan-usulan yang satu tema digabungkan dengan wilayah-wilayah terkait agar lebih fokus pengerjaannya.
"Usulan dari tiap-tiap kelurahan dielaborasi menjadi usulan skala kecamatan untuk diverifikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang nantinya akan melakukan pertimbangan teknis dan urgensi kegiatan yang diusulkan," katanya.
Selama sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan tingkat urgensinya tinggi, usulan tersebut bisa coba diakomodasi.
12 Program Kerja Strategis
Sejumlah solusi yang kini tengah diupayakan Pemkot Bekasi dalam mengurai seluruh persoalan itu di antaranya dengan menerapkan 12 program kerja strategis.
Di antaranya program rehabilitas/perawatan jalan dan jembatan, program pembangunan saluran air/gorong-gorong, program pengendalian banjir, program kualitas air dan pengendalian pencemaran air, peningkatan pelayanan angkutan, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, program pembangunan perumahan, program rumah susun huni dan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program perencanaan tata ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
Pemerintah setempat telah menentukan arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memberikan landasan pembangunan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui masuknya modal swasta.
Pemerintah Kota Bekasi menganggap penting ketersediaan infrastruktur dan utilitas yang memadai sebagai sebuah kebutuhan dasar untuk menjamin ekonomi sektor publik dan sektor privat dapat berfungsi dengan baik.
Pada tahun itu pula, kegiatan yang mendukung terbentuknya jaringan struktur seperti fasilitas jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan lingkungan, perlistrikan, telekomunikasi, hingga penigkatan pelayanan transportasi akan lebih digenjot.
"Goal kami pada 2016 adalah pengentasan kemacetan, penyelesaian titik banjir, dan terjaminnya kondusivitas daerah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.
Seluruh komponen pembangunan tersebut akan diimbangi dengan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan visi Kota Bekasi Maju.
Fasilitas penunjang perekonomian daerah itu menjadi fokus pembangunan Kota Bekasi 2016 melalui program kerja Tahun Infrastruktur dan Utilitas di mana porsi anggaran daerah pada saat itu akan dominan untuk realisasi dua komponen penunjang perekonomian tersebut.
"Pembangunan bisa bertumbuh pesat melalui penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan, terutama pada infrastruktur dan utilitas dasar yang menjadi pendorong bagi masuknya modal swasta dalam pembangunan Kota Bekasi," katanya.
Kemacetan Lalu Lintas dan Bencana Banjir
Tingginya pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan kapasitas tampung badan jalan di Kota Bekasi telah tumbuh menjadi sebuah persoalan serius daerah perkotaan berupa kemacetan lalu lintas. Kondisi itu memicu terhambatnya arus distribusi barang dan jasa di wilayah setempat.
Data melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyebutkan, persoalan kemacetan hingga saat ini telah merambah hingga 19 titik kawasan yang tersebar di sejumlah kemacetan.
Kemacetan merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan kendaraan di Kota Bekasi yang rata-rata per tahun mencapai 12 persen.
Pertumbuhan itu tidak seimbang dengan rata-rata penambahan badan jalan yang hanya 3-5 kilometer per tahun.
Lutfi mengungkapkan, ketersediaan jalan layak di Kota Bekasi juga menjadi salah satu penyumbang kemacetan.
Alasannya, hingga 2015 jalan layak tercatat baru mencapai tahap 85 persen, sementara sisanya masih perlu dilakukan perbaikan.
Berdasarkan data yang dirilis Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, diketahui terdapat sedikitnya 300 hingga 400 titik jalan rusak di 12 kecamatan setempat yang sebagian telah selesai diperbaiki pada 2015.
Kerusakan jalan itu tersebar di jalan protokol, jalan daerah, dan jalan lingkungan.
"Pada Tahun Infrastruktur dan Utilitas nanti, saya targetkan sudah tidak ada lagi jalan yang tidak layak untuk dilintasi di Kota Bekasi. Insya Allah bisa terwujud 2016," katanya.
Masalah lain yang tidak kalah penting untuk diselesaikan adalah musibah banjir yang kerap menyergap sebagian wilayah Kota Bekasi pada saat musim hujan berlangsung setiap tahunnya.
Hingga 2015 tercatat ada sedikitnya 49 titik banjir yang menanti untuk diatasi oleh pemerintah daerah. Persoalan itu timbul akibat sejumlah faktor, di antaranya luapan air sungai dan tingginya intensitas hujan yang tidak tertampung oleh fungsi saluran air di suatu wilayah akibat faktor sedimentasi atau penyumbatan.
"Kemacetan dan banjir adalah dua persoalan yang paling dominan dikeluhkan masyarakat agar segera dituntaskan," katanya.
Selain dua persoalan dominan itu, ada pula permasalahan pasokan air bersih bagi kebutuhan warga Kota Bekasi.
Hingga 2014, tercatat baru 30 persen saja warga di Kota Bekasi yang sudah terpenuhi kebutuhan pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.
Kondisi itu terjadi akibat masih terbatasnya jaringan serta fasilitas pengolahan air bersih yang dimiliki Kota Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi juga dihadapkan dengan tugas membenahi keberadaan jaringan utilitas di tengah masyarakat agar jaringan berupa pipa gas, kabel telekomunikasi, kabel perlistrikan, pipa air minum, dan fiber optik lainnya tidak merusak tata ruang wilayah dan membahayakan masyarakat.
Aspirasi Akar Rumput
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan metode pendekatan konsultasi akar rumput yang telah lama dipandang oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai cara terbaik untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat atas proyek-proyek berbasis warga.
Berbagai prakarsa juga telah ditempuh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), mewujudkan transparansi dan partisipasi publik, hingga keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan.
"Musrenbang merupakan forum untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan. Dasar musrenbang sendiri adalah RPJMD yang pada 2016 yang telah disepakati bersama antara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan DPRD," katanya.
Berbagai masukan yang menjadi solusi ditampung oleh pemerintah daerah melalui forum tersebut untuk dikembangkan menjadi sebuah rencana kerja yang matang di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan utilitas.
"Tidak terbatas pada satu SKPD saja. Misalnya jalan dan drainase pada Dinas Bina Marga dan Tata Air, infrastruktur pendidikan pada Dinas Pendidikan, infrastruktur bangunan di Dinas Bangunan dan Permukiman, serta SKPD lainnya," katanya.
Kegiatan Musrenbang itu diagendakan secara rutin di tingkat kelurahan pada 19-21 Januari 2015, dan di tingkat kecamatan pada 10-18 Februari 2015, lalu dilanjutkan pada tingkat forum SKPD pada Februari-Maret 2015, hingga pelaksanaan Musrenbang tingkat kota pada Maret 2015.
Lutfi memberikan contoh konkret pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan di kantor Kecamatan Rawalumbu pada pertengahan Februari 2015.
Menurut dia, banjir yang kerap menggenangi sejumlah wilayah di Kecamatan Rawalumbu mendorong warga setempat mengusulkan penanganan banjir sebagai skala prioritas pada Musrenbang 2016.
Di wilayah Rawalumbu, banjir terparah berlokasi di Kelurahan Pengasinan dengan ketinggian air mencapai satu meter.
Kemudian banjir juga terjadi di Perumahan Bumi Bekasi Baru, Pondok Hijau Permai, jembatan tiga Perumahan Rawalumbu, jembatan kosong Perumahan Taman Narogong, dan lainnya.
"Tentu warga tidak ingin kondisi serupa harus terus-menerus dialami tiap kali musim hujan tiba. Maka dari itu, mayoritas usulan yang disampaikan warga seputar penanganan banjir," katanya.
Usulan yang masuk itu antara lain berupa permohonan pembuatan saluran drainase, normalisasi saluran air, hingga pembuatan sodetan yang ditembuskan hingga ke wilayah Kabupaten Bekasi.
Kondisi banjir di bagian utara Rawalumbu selalu parah karena tersendat saluran di bawah jalan tol yang memanjang hingga perbatasan dengan Kecamatan Bekasi Timur.
Warga meminta salurannya bisa dilebarkan agar bisa menjadi solusi efektif penanggulangan banjir.
Dikatakan Lutfi, usulan-usulan yang satu tema digabungkan dengan wilayah-wilayah terkait agar lebih fokus pengerjaannya.
"Usulan dari tiap-tiap kelurahan dielaborasi menjadi usulan skala kecamatan untuk diverifikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang nantinya akan melakukan pertimbangan teknis dan urgensi kegiatan yang diusulkan," katanya.
Selama sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan tingkat urgensinya tinggi, usulan tersebut bisa coba diakomodasi.
12 Program Kerja Strategis
Sejumlah solusi yang kini tengah diupayakan Pemkot Bekasi dalam mengurai seluruh persoalan itu di antaranya dengan menerapkan 12 program kerja strategis.
Di antaranya program rehabilitas/perawatan jalan dan jembatan, program pembangunan saluran air/gorong-gorong, program pengendalian banjir, program kualitas air dan pengendalian pencemaran air, peningkatan pelayanan angkutan, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, program pembangunan perumahan, program rumah susun huni dan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program perencanaan tata ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015